sidoarjo - kerja sama pemkab sidoarjo dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertrans) untuk membangun balai latihan kerja indonesia (blki) di desa janti, kecamatan tulangan tidak mudah direalisasi jika ada yang menjadi tanggungan pemkab sidoarjo.
ketua dprd sidoarjo, h dawud budi sutrisno, menjelaskan dalam membangun blki pihaknya tidak mau kompromi terhadap jika ada salah satu poin saja yang mengharuskan pemkab menanggung biaya.
seperti biaya operasional, pembangunan atau pembelian mesin serta biaya yang lain.
"biaya operasional itu sangat mahal.
dari pada untuk membiayai blki lebih baik digunakan untuk rakyat," tutur dawud, kamis (13/6/2013).
politisi partai demokrat ini menegaskan, sebelum rencana ini diwujudkan, dewan akan mempelajari dulu mou dari kerjasamanya itu.
seperti didalamnya ada klausul biaya operasional ditanggung pemkab, maka dewan akan menolak mentah-mentah kerja sama itu.
pimpinan pernah menggelar rapat tetapi belum sampai pada keputusan menyetujui pembangunan blki.
belakangan ini dprd mendapat informasi bahwa pemkab sidoarjo dibebankan menanggung biaya operasional untuk perawatan gedung itu sebesar rp 500 juta/tahun.
"apakah rumor ini benar atau tidak.
yang jelas sidoarjo menolak kalau pemkab keluar uang, harus free semuanya," tandasnya.
ia beranggapan pemkab sidoarjo sudah menghibahkan tanahnya 11 ha dan lahan yang lahan yang ada itu sebagai bentuk komitmen daerah untuk meneruskan program yang ada.
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.