Fraksi PDIP dan PKS DPRD Kota Malang Tolak Kenaikan BBM

malang - ketua fraksi pdip dprd kota malang, sri untari mengatakan, jajaran fraksinya menolak rencana pemerintah menaikan harga bbm.
penolakan tersebut bukan semata-mata karena akan menyengsarakan rakyat.
namun selama ini pemerintah juga melakukan pemborosan.
berdasar hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, ada dana rp 340 triliun yang digunakan tidak semestinya.
angka tersebut setara dengan 21,79 persen dari apbn sebesar rp 1.
560 triliun.
untari yakin, jika pemerintah menggunakan uang semestinya, apbn indonesia tidak akan jebol.
"subsidi adalah hak rakyat.
seandainya pemerintah melakukan efesiensi, maka dana yang ada bisa menutup subsidi," tegasnya, jumat (14/6/2013) saat menemui massa pmii.
selain itu ada kebijakan pemerintah sby yang dinilai menyakiti bangsa indonesia.
diam-diam pemerintah sby kembali mengajukan diri menjadi anggota international manetary found (imf).
padahal untuk menjadi anggota imf harus membayar dana yang tidak sedikit.
apalagi selama menggandeng imf, indonesia justru masuk ke dalam jurang hutang yang tidak ada habisnya.
anggota fraksi pks, nurul arba'ati juga menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga bbm.
bahkan sikap partai sudah diwujudkan dengan memasang spanduk di banyak tempat.
"sikap kami sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
kami tegas menolak kenaikan harga bbm," ujarnya, saat mendampingi untari.
menurut nurul, berdasar data yang dikeluarkan forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra), ada pemborosan apbn sebesar rp 300 triliun.
padahal dana pemborosan tersebut  bisa dimanfaatkan untuk menutup anggaran untuk rakyat.
baik untari maupun nurul mengaku siap bersama mahasiswa melakukan aksi penolakan harga bbm.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com