sumenep - sedikitnya 56 warga desa kalianget timur, kecamatan kalianget sumenep, melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) dari bappenas tahun 2013 ke wakil bupati sumenep, senin (10/6/2013).
potongan tersebut diduga dilakukan oleh aparat desa setempat dengan masing-masing orang dipotong rp 5.
000.
000,- per orang.
dana bantuan dari bappenas untuk rehab rumah tidak layak huni tersebut, tidak utuh diterima penerimanya.
masing-masing orang seharusnya mendapat jatah rp 6.
000.
000, tetapi mereka hanya diberi rp 700.
000 hingga 1.
000.
000 per orang.
samya (60), warga desa kalianget timur, kecamatan kalianget sumenep, menuturkan, dirinya hanya menerima rp 700.
000 dari rp 6.
000.
000 yang semestinya ia terima.
uang rp 700.
000 itupun tidak diterima sekaligus, melainkan diterima dalam dua tahap.
tahap pertama hanya diberi rp 500.
000, padahal kabarnya rp 3.
000.
000.
"tahap kedua rp 200.
000, padahal katanya saya terima rp 3.
000.
000 lagi.
jadi total penerimaan saya hanya rp 700.
000, selebihnya di aparat desa kami,'' papar samya.
modus aparat desa saat memotong uang bantuan mengaku uang yang diterima akan dihitung dulu.
tetapi kenyataannya hingga pertengahan tahun 2013, jatah uang tersebut tidak jelas keberadaannya.
"kalau ditanya mereka selalu bilang nanti dan tak pernah ada kabar pastnya," lanjut samya.
"ini harus diusut tuntas.
hak warga harus dikembalikan.
kasihan kan, warga miskin yang menjadi korban oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggungjawab," tukas sarkawi (50), tokoh masyarakat desa kalianget timur yang ikut mendampingi penerima bspswakil bupati sumenep yang menerima laporan mengaku kesal dan sangat menyayangkan terjadinya pemotongan terhadap penerima dana bantuan bsps untuk orang miskin.
jika hal itu dilakukan oleh aparat desa, maka pihaknya akan ikut serta mengusut tuntas pelakunya.
"ini sudah sangat keterlaluan, silahkan laporkan pada kami, jika di temukan ada pemotongan pada bantuan dana bsps tersebut, kami tidak akan tinggal diam dan akan rekomendasikan ke ranah hukum," tegas wabup.
kepala bappeda sumenep, r idris justru membantah ada pemotongan dana bantuan bsps yang dilakukan oknum aparat desa karena bantuan tersebut dikirim langsung ke rekening penerima bantuan dan dapat dicairkan sendiri oleh warga penerima manfaat bantuan tersebut.
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.