Halaman

Rabu, 05 Juni 2013

Hanura Usulkan Mobil Dinas untuk Kades di Sidoarjo








sidoarjo -  fraksi hanura/gerindra dprd sidoarjo dalam pemandangan umum (pu)  fraksi atas pertanggungjawaban apbd 2012 mengusulkan mobil dinas (mobdin) untuk kepala desa (kades) atau lurah.
usulan fraksi pimpinan i wayan dendra itu karena kinerja kades atau lurah cukup tinggi.
bahkan kades/lurah adalah ujung tombak pemerintahan yang paling bawah, tapi selama ini terkesan dipandang sebelah mata.
"sudah selayaknya pemkab mengalokasikan anggaran mobil untuk kades/lurah.
tugas kades/lurah kan mobile baik siang atau malam untuk memantau kegiatan warganya," tutur ketua fraksi hanura/gerindra, i wayan dendra, selasa (4/6/2013).
wayan yang juga ketua dpc partai hanura menegaskan, semua pejabat di negeri ini mendapat jatah mobil dinas.
di lingkup kabupaten saja, mulai bupati, wakil bupati, sekkab, kepala dinas, kabag sampai camat mendapat jatah mobdin.
tetapi kades/lurah selama ini tidak mendapat jatah yang sama.
"memang sih kades/lurah banyak yang punya mobil.
tapi sebagai pemegang tampuk pemerintahan di desa juga harus mendapat perlakuan yang sama," tandasnya.
mobil apa yang pas untuk kades/lurah? "ya bisa mobil niaga.
besarannya antara rp 100 juta - rp 150 juta.
kan semua itu untuk menunjang pelayanan masyarakat.
jika usulan itu disetujui , anggarannya bisa diusulkan pada 2014 nanti," terangnya.
dijelaskannya, fraksi hanura/gerindra melihat apbd sidoarjo sangat besar dan mencapai rp 2,6 triliun.
dana yang ada itu juga untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pembangunan sidoarjo.
"pengadaan mobdin untuk kades/lurah tidak mengganggu pos anggaran yang sudah ada," papar wayan dendra.
jumlah desa/kelurahan yang ada di sidoarjo mencapai 353.
jika mobdin itu dibudget seharga rp 100 juta -  rp 150 juta dana yang disediakan antara rp 35 miliar hingga rp 55 miliar.
"tapi kalau membeli dengan jumlah banyak, harganya bisa ditekan dan sekarang banyak mobil niaga yang harganya di bawah rp 100 juta," jelasnya.
tidak itu saja, hanura/gerindra juga mengusulkan motor kepada sekretaris desa (sekdes) di seluruh sidoarjo.
pasalnya, sekdes adalah orang kedua di desa dan mobilitasnya tinggi.
motor dinas yang ada itu bisa dilakukan secara estafet jika sewaktu-waktu dipindahtugaskan.
hal senada diungkap didik budi santoso dari fraksi hanura/gerindra.
bahwasannya, teknis pembelian mobdin kades dan lurah disesuaikan dengan aturan yang ada.
anggaran bisa dimasukkan dalam apbdes yang dikelola oleh desa.
jika memungkinkan bisa disediakan oleh dinas terkait untuk pengadaan mobdin.
sementara itu, kabag pemerintahan dan administrasi desa pemkab sidoarjo, asrofi mengaku baru tahu jika ada usulan agar kades dan lurah diberi mobdin.
"kami belum tahu ada usulan seperti itu," terangnya.
dijelaskannya, pengadaan mobdin kades atau lurah diperbolehkan asal ada rencana kerja (renja) dan pengadaan itu bisa masuk dalam pengadaan yang dihibahkan ke desa.
tentunya, usulan itu harus mendapat persetujuan dari legislatif dan eksekutif.
pasalnya, untuk anggaran pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah.
"aturannya diperbolehkan.
masalahnya, apakah usulan itu disetujui atau tida," paparnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.