Empat Pemkab di Madura Sambat ke Komisi VII

Empat Pemkab di Madura Sambat ke Komisi VII

bangkalan - kunjungan kerja (kunker) komisi vii dpr ri ke kabupaten bangkalan dijadikan kesempatan oleh empat pemkab di madura untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan di lapangan terkait kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas di wilayah masing-masing, selasa (16/4/2013) di pendapa agung bangkalan.
keputusan komisi vii menjadikan pulau madura khususnya bangkalan sebagai tempat reses masa persidangan iii tahun 2013, tak lepas dari besarnya kandungan migas yang ada di empat kabupaten; bangkalan, sampang, pamekesan, dan sumenep.
"istimewa.
separuh dari anggota komisi vii ikut ke madura untuk mengetahui secara dekat madura khususnya urusan energi," tutur ketua rombongan yang juga ketua komisi vii zainudin amali di awal sambutannya.
sesuai dengan bidangnya, rombongan komisi vii yang berjumlah 25 orang itu menekankan pada peningkatan produksi dan penanganan masalah-masalah migas di madura.
dalam kesempatan itu, komisi vii memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada empat pemkab di madura untuk menyampaikan permasalahan terkait kegiatan migas yang ada di lapangan.
"banyak kegiatan operasi migas dilakukan.
tapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari hasilnya.
"sekarang industri migas banyak dikuasai pihak asing dan nyaris tak tersentuh oleh perusahaan nasional.
ke depan tidak boleh lagi terjadi, kami bertekad merevisi undang-undang migas dan akan diselesaikan di sisa periode kita," tegas politisi asal partai golkar itu.
kendati demikian, lanjutnya, investasi asing di dunia migas tetap mempunyai peranan penting karena mereka pemilik modal dengan kecanggihan teknologinya.
"namun kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," tandasnya.
diawali dari pemkab bangkalan, melalui setdakab syaiful djamal menyatakan, bangkalan merupakan salah satu wilayah di propinsi jatim yang mempunyai lahan migas sejak tahun 1980-an.
namun hingga sekarang, masyarakat bangkalan belum menikamati secara langsung hasil migasnya.
"hak kabupaten bangkalan mendapatkan pi (participation interest) sesuai undang-undang migas.
kapan kami bisa menikmati langsung energi yang kita miliki dan bisa mengelola sendiri," kata syaiful djamal.
jatah pi yang diharapkan dari kegiatan blok phe west madura offshore (wmo) hulu demi peningkatan pendapatan asli daerah (pad) masih belum terealisasi.
"kewajiban siapakah penyediaan infrastruktur (pipa) yang menjadi kelemahan kita?," ujarnya.
giliran wakil bupati sampang fadilah mengungkapkan hal demikian.
menurutnya, hingga sekarang warga mandangin belum juga makmur.
"jangan beri bantuan komputer, bisa hilang.
saya kira bantuan perahu lebih tepat sasaran atau penangkis ombak di sebelah barat pulau mandangin," ujarnya.
pemkab pamekasan yang diwakili wabup kadarisman mengemukakan, titik besar migas di wilayahnya belum ditemukan hingga sekarang.
kendati demikian, corporate social responsibility (csr) tetap diharapkan oleh warga pamekasan.
"pamekasan juga bagian dari pulau madura.
kalau ada bagi hasil, ya diberi," singkatnya.
tiba giliran pemkab sumenep yang diwakili kepala kantor sdm abd kadir.
kegiatan migas di sumenep diumpakan abd kadir sebagai sebuah pohon pisang.
di mana pohonnya berada di sumenep, sementera buahnya berada di jakarta.
"atau seperti anak ayam mati di lumbung pangan," ujarnya mengawali.
 kondisi itu, lanjutnya, bisa dilihat dari minimnya infrastruktur di sumenep sebagai daerah pemilik lahan migas.
seperti jalan nasional yang belum maksimal dan listrik di sejumlah kepulauan juga belum merata.
"kita selalu berhadapan langsung dengan keluhan masyarakat," katanya.
untuk itu, lanjutnya, sumenep tidak hanya menjadi kota migas nantinya.
namun juga harus ada regulasi yang jelas bagi pelaku migas.
"mulai dari tahap perencanaan, perijinan, hingga pengambilan keputusan, kita juga dilibatkan," tegasnya.
menanggapi itu, wakil kepala satuan kerja khusus (kks) migas johanes widjanarko mengemukakan, seluruh kegiatan operasi migas secara nasional telah mempunyai forum guna membahas setiap permasalahan yang terjadi di lapangan.
"pada prinsipnya, kami menyambut baik tuntutan itu.
tinggal mensinkronkan dari setiap program kkks (perusahaan kontraktor kontrak kerjasama migas) dengan program yang dibutuhkan masyarakat setempat," jelasnya.
disinggung terkait pi dari kegiatan phe wmo, johanes menyebutkan, untuk pembagian porsi pemda bangkalan dan propinsi jatim, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke daerah.
karena hal tersebut sudah di luar kewenangan kkks.
"terpenting bagi kami menjaga agar 10 persen yang menjadi hak daerah sebagai pi tetap utuh dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah itu sendiri.
kami tidak dalam posisi menentukan berapa persen untuk propinsi berapa persen untuk daerah," tandasnya.
sebelumnya, bupati bangkalan rk moh makmun ibnu fuad (momon) menyatakan, sebagai pemilik lahan phe wmo, kabupaten bangkalan diharapakan bisa menerima pi 53 persen.
sementara propinsi mendapatkan 47 persen.
"kami ingin mandiri dengan membangun pipanisasi dan industri sebagai efek dominan dari kegiatan migas di bangkalan.
di mana nantinya masyarakat bangkalan yang akan merasakan manfaatnya," ujar bupati momon.
berdasarkan data yang ada, terdapat sembilan kkks yang melakukan kegiatan pengeboran, baik itu eksplorasi mau pun eksploitasi di pulau madura.
sebut saja husky cnooc madura ltd, pc ketapang ii, kangean energy indonesia, santos, hess (pangkah), phe wmo, job pertamina-petrochina east java, lapindo brantas inc, dan pt pertaminaep (tac) pertamina-kodeco poleng.
 dalam kesempatan itu, kkks memberikan bantuan senilai rp 1,260 miliar kepada empat kabupaten di madura berupa 180 komputer, 90 printer, dan 90 modem.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com