ICW : Perlu Pembenahan Internal di Direktorat Jenderal Pajak

ICW : Perlu Pembenahan Internal di Direktorat Jenderal Pajak

surya online, jakarta - indonesia corruption watch (icw) menilai perlu ada pembenahan di internal direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan supaya kasus yang menjerat mantan dirjen pajak hadi poernomo tidak kembali terulang.
"perlu pembenahan prosedur standar operasional ketika wajib pajak mengajukan keberatan.
apakah memungkinkan dirjen menganulir putusan yang sudah diputuskan di tingkat bawah," kata koordinator divisi monitoring dan analisis anggaran icw firdaus ilyas di jakarta, rabu (23/4/2014).
apalagi, peran pajak dalam keuangan negara sangat penting.
kurang lebih 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak.
sementara itu, di sisi lain, dirjen pajak memiliki kewenangan besar dalam menentukan menerima atau menolak keberatan yang diajukan wajib pajak.
karena itu, perlu ada prosedur standar operasional yang baik di djp.
     "selama ini, kpk hampir selalu melakukan tangkap tangan dalam kasus korupsi di sektor pajak.
biasanya yang ditangkap pejabat pelaksana, kali ini dirjen pajaknya langsung yang ditetapkan sebagai tersangka," tuturnya.
     firdaus mengatakan djp juga perlu bersikap transparan sesuai dengan kewenangannya.
menurut dia, tidak ada salahnya membuka siapa saja wajib pajak yang mengajukan keberatan selama tidak mengungkap data yang rahasia.
     hadi poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus keberatan pajak bca tepat pada hari dia pensiun sebagai ketua bpk.
dia disangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang saat menjabat direktur jenderal pajak kementerian keuangan periode 2002-2004.
(ant)



terkait#hadi poernomo

baca juga



bca klaim tidak langgar aturan pajak






editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com