Tak Lolos Jadi Caleg, Anggota Dewan Pilih Bolos Rapat Paripurna

Tak Lolos Jadi Caleg, Anggota Dewan Pilih Bolos Rapat Paripurna

surya online, gresik - rapat paripurna dprd gresik yang membahas nota  pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2013, hanya dihadiri 33 anggota, selasa (17/6/2014).
sedangkan 17 anggota dprd gresik lainnya memilih absen alias bolos.
tidak jelas alasan puluhan anggota dprd gresik yang tidak hadir.
mayoritas anggota dewan yang tak hadir dalam rapat ini adalah mereka yang tidak lolos dalam pemilu legislatif 9 april kemarin.
bahkan, rapat paripurna tersebut molor dari jadwal yang telah ditentukan.
seharusnyarapat dimulai 09.
00 wib, namun baru pukul 11.
00 wib dimulai.
"anggota dprd yang hadir 33 orang, yang tidak hadir 17 orang.
rapat ini sudah memenuhi kuorum," kata ketua dprd gresik zulfan hasyim, saat membacakan daftar peserta rapat paripurna.




terkait#dprd gresik

baca juga



hearing ikatan keluarga wali murid smpm di dprd gresik


bantuan kurang, guru nu gresik wadul dprd


sebarkan polusi, komisi d dprd gresik datangi pabrik kayu akn


cuaca buruk, anggota dprd gresik asal bawean batal pulang kampung


manajemen pt cji akui ada kebocoran gas amonia





penulis: sugiyono

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Pendidikan Masuk Tim Seleksi

surya online, malang – jadwal penerimaan peserta didik baru (ppdb) di berbagai sekolah negeri kota malang akhirnya diputuskan mulai senin (1/6/2014) melalui situs online, http://malang.
siap-ppdb.
com/.
sekretaris dindik kota malang, suwarjana mengatakan, pendaftaran siswa baru di kota malang melalui satu jalur, yakni sistem online.
“selain itu tidak ada lagi,” tegasnya pada surya, rabu (28/5/2014).
suwarjana mengatakan, sistem seleksi para siswa untuk bisa diterima di sebuah sekolah negeri tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni seleksi melalui nilai rapot, nilai ujian nasional dan prestasi siswa.
kendati begitu, seleksi tahun ini lebih ketat karena melibatkan banyak pihak.
“selain dari kami, seleksi siswa berprestasi akan melibatkan pengawas sekolah, dewan pendidikan dan mkks (musyawarah kerja kepala sekolah),” kata suwarjana.
tidak hanya itu, dindik juga menerapkan syarat tambahan bagi siswa yang mau mengikuti seleksi prestasi, yakni pengumpulan sertifikat prestasi siswa yang telah dilegalisir sekolah dan jenis kejuaraan yang diikuti siswa.
waktu pengumpulan seluruh sertifikat prestasi siswa untuk semua jenjang pendidikan dimulai 9-14 juni 2014 di aula dindik kota malang, jalan veteran malang.
suwarjana menjelaskan, legalisir prestasi siswa ini dimaksudkan agar sekolah juga turut bertanggung jawab atas sertifikat siswa.
keputusan ini harus dilakukan supaya sertifikat yang mereka kumpulkan tidak abal-abal, terlebih dindik kota malang juga membatalkan wacana ujian praktek dalam seleksi siswa berprestasi.
“supaya valid dan kalau dikroscek ada yang janggal dengan sertifikat itu sekolah bisa langsung dimintai pertanggung jawabannya,” tegas suwarjana.
sementara, sertifikat yang bisa dikumpulkan saat seleksi nanti adalah kejuaraan yang sudah diakui pemerintah, seperti pekan olah raga daerah, pekan olahraga nasional, olimpiade sains nasional dan lainnya.
“seleksi siswa berprestasi dan non prestasi akan diperlakukan sama.
tetapi memang siswa berprestasi memiliki bobot nilai lebih besar,” katanya.
ia menjelaskan, seleksi siswa non prestasi akan menggunakan dua elemen penilaian, yakni nilai rapot dan nilai ujian akhir nasional, masing-masing bobotnya 0,7 dan 0,3 persen.
“bagi siswa yang memiliki prestasi, bobot ini akan ditambah lagi sesuai tingkat kejuaraan yang dimenangkan,” kata suwarjana.
ketua dewan pendidikan kota malang, prof dr haris anwar berharap penerimaan siswa pada tahun ajaran baru saat ini bisa lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, apalagi saat ini juga banyak pihak dilibatkan dalam sistem seleksi, termasuk dewan pendidikan“ini baru pertama kali kami terlibat dalam penerimaan siswa baru,” katanya.
kendati demikian, dia belum bisa memaparkan lebih jauh terkait fungsi dewan pendidikan dalam tim seleksi, sebab rancangan kerja tim seleksi ini belum disetujui oleh dprd kota malang.
“mungkin minggu depan akan ada rapat lagi untuk membincangkan kriteria seleksi tahun ini,” katanya.




terkait#dewan pendidikan, masuk, tim seleksi

baca juga



main keroyok, wak haji masuk sel


ibnu tak pimpin latihan persebaya


masuk tiga besar, kabupaten malang gagal penuhi target


pramuka tidak boleh dimasuki paham politik


grogi berpapasan masuk sungai





penulis: adrianus adhi

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Pemkot Surabaya : Raperda Tanah Surat Ijo Sudah Dikirim ke Dewan

Pemkot Surabaya : Raperda Tanah Surat Ijo Sudah Dikirim ke Dewan

surya online, surabaya - keberadaan rancangan peraturan daerah (raperda) pelepasan tanah surat ijo tidak jelas.
ini setelah pemkot surabaya sudah mengirim raperda tersebut ke dprd surabaya.
namun hingga sekarang raperda pelepasan surat ijo belum masuk ke sekretaris dprd surabaya.

"kami tidak tahu sampai dimana prosesnya.
yang jelas raperda surat ijo itu sudah kita kirim ke dprd surabaya," kata maria theresia ekawati rahayu, kabag hukum pemkot surabaya, jumat (23/5/2014).
dijelaskan maria, pemkot sudah menyelesaikan penyusunan raperda sejak sebulan lalu.
usai evaluasi internal dan dirasa sudah sesuai dengan aturan diatasnya maka raperda tersebut dikirim ke dprd surabaya untuk dilakukan pembahasan sebelum disahkan menjadi perda pelepasan tanah surat ijo.
"tahapan itu sudah kita selesaikan semuanya, dan raperda sudah dikirim ke dprd.
jika ternyata dprd belum terima raperda itu kami tidak tahu sampai dimana prosesnya," tutur maria theresia.




terkait#pemkot surabaya

baca juga



pemkot surabaya belum beri kepastian penutupan sdit al ma'ruf


kejari surabaya kembali panggil kadis pu bina marga


ketua dprd tak setuju terminal tow dialih fungsikan


pemkot surabaya samakan pandangan d


persiapan realistis guna pertumbuhan ekonomi





penulis: ahmad amru muiz

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Suami Istri Melenggang ke Kursi Dewan

Suami Istri Melenggang ke Kursi Dewan

surya online, pamekasan – pemilihan legislatif (pileg) 2014, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri (pasutri) hm suli faris (44) dan hj sri rahayu ningsih (38), warga desa tambung, kecamatan pademawu, pamekasan.
sebab berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, keduanya kini yang mencalonkan diri sebagai caleg dprd kabupaten dari partai bulan bintang (pbb) pamekasan, sama-sma lolos melenggang, untuk menjadi wakil rakyat periode 2014 – 2019.
meski keduanya caleg pbb, namun keduanya bertarung di daerah pemilihan (dapil) berbeda.
suli faris, yang kini menjabat wakil ketua dprd pamekasan, berangkat dari dapil iii pamekasan ( kecamatan batumarmar, waru dan kecamatan pasean).
sedang sri rahayu ningsih, berangkat dari dapil i pamekasan (kecamatan kota dan kecamatan tlanakan).
karena ningsih, panggilan sehari-hari sri rahayu ningsih ini, kebetulan lahir di kelurahan jungcangcang, kecamatan kota, pamekasan.
saat ditemui di rumahnya, ningsih, ibu empat anak ini mengungkapkan, sejak awal dirinya tidak berminat untuk terjun di dunia politik, apalagi menjadi anggota dprd.
alumni sekolah menengah ekonomi atas (smea) negeri pamekasan (kini smk 1.
red), lebih senang menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak.
namun ketika suaminya meminta dirinya untuk didaftarkan menjadi caleg, ia pun bersedia.
karena saat itu, pencalonan dirinya di dapil i, pamekasan hanya sebagai pelengkap untuk mengisi keterwakilan perempuan saja.
namun begitu namanya tercantum dalam caleg pbb dapil i, pamekasan, sejumlah teman-teman sekolahnya menghubungi dirinya, menanyakan keseriusannya dan ia menjawab dirinya jawab serius maju sebagai caleg dan berjuang bagaimana lolos, teman-teman perempuannya bersedia untuk membantu bahkan suka rela menjadi tim pemenangan.
dikatakan, sebagai pendatang baru di panggung politik dan bersaing dengan caleg incambent dan pendatang baru yang sudah matan politik, maka untuk bertarung merebut suara masyarakat yang rasional tentu tidak mudah.
apalagi suaminya juga bertarung, sehingga tak mungkin setiap saat menggantungkan kepada suaminya.
“jika nanti saya sudah duduk di dewan, tentu saya akan melaksanakan tugas ini dengan baik dan profesional.
untuk urusan rumah tangga, saya akan berusaha mengatur agar semuanya bisa terbagi dan tertangani dengan baik,” kata ningsih, kepada surya, rabu (24/4/2014).
sedang suli faris, mengaku tidak percaya jika istrinya yang dipasang sebagai caleg pelengkap keterwakilan perempuan banyak mendapat dukungan dan lolos menjadi dewan.
sebab walau istrinya menjadi caleg, konsentrasi dirinya bukan kepada istrinya, tapi bagaimana caleg pbb di dapil i ada yang lolos dan tidak harus istrinya.
ditanya biaya yang dikeluarkan untuk pencalegan istrinya, suli faris, mengatakan kocek yang dikeluarkan tidak sebanyak caleg lain.
untuk istrinya ia membuat 1.
000 stiker yang disebar ke teman-teman perempuan.
sedang poster hanya satu dua, dipajang di depan rumahnya di jl ghazali, pamekasan.
dikatakan, dirinya terjun ke politik sejak 1990 lalu.
pada 1999 – 2004,  menjadi anggota dewan dari partai persatuan pembangunan (ppp) pamekasan.
  kemudian pada 2004 pindah ke pbb dan menjadi anggota dewan sampai sekarang.
dan sejak jadi anggota dewan 2004 lalu, ia berangkat dari dapil wilayah pamekasan utara, sesuai tanah kelahirannya di pasean, kecamatan pasean, pamekasan.
“karena istri saya awam dengan politik, maka mulai saat ini istri saya akan saya bimbing, agar dalam melaksanakan tugasnya nanti profesional dan memberikan banyak manfaat buat masyarakat,” papar suli faris.





berita terkait: pemilu 2014



ruhut : demokrat bikin poros baru, akan ada capres jadi korban


kpu kepri tunda rekapitulasi suara pemilu


caleg yang sudah meninggal ini malah dapat suara terbanyak


artis kawakan jamal mirdad lolos ke senayan


yayuk basuki dipastikan menjadi anggota dpr





penulis: muchsin

editor: heru pramono






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Merasa Penyelesaian Soal Purabaya Sulit

surabaya - dprd surabaya merasa persoalan bagi hasil terminal purabaya lumayan sulit diselesaikan.
hal ini melihat dari hasil rapat koordinasi dengan pemkab sidoarjo sulit dicari titik temu terbaik.
"pemkot surabaya sebagai pemilik aset tanah dan bangunan terminal purabaya merasa berhak mengatur, sedangkan pemkab sidoarjo sebagai pemilik wilayah juga merasa berhak mengatur sesuai hukum," kata erik r tahalele usai rapat koordinasi dengan pemkab sidoarjo di dprd surabaya, selasa (18/6/2013).
di samping itu, ungkap erik, keinginan pemkot surabaya untuk mengubah perjanjian kerjasama terutama terkait jangka waktu perjanjian tidak diinginkan oleh pemkab sidoarjo.
artinya, jika usulan perjanjian kerjasama yang baru tidak disejujui maka otomatis perjanjian lama tetap berlaku seperti sekarang ini.
"kalau begitu terus maka pemkot surabaya harus membayar terus bagi hasil untuk pemkab sidoarjo, padahal pemkot merugi kelola terminal purabaya," ucap erik.
oleh karena itu, tambah anggota komisi a dprd surabaya, adies kadir, perlu adanya rapat koordinasi antara komisi a dprd surabaya dengan komisi a dprd sidoarjo untuk membahas penyelesaian persoalan terminal purabaya.
"dalam rapat koordinasi dengan teman-teman dprd sidoarjo nantinya kita akan coba menyampaikan solusi-solusi, termasuk pengelolaan terminal purabaya secara bersama," kata adies.
bahkan, ungkap adies, bila perlu dibentuk bumd pengelola terminal purabaya dimana kedua pemerintah sebagai pemilik saham sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan.
"tapi itu semua perlu pengkajian lebih dalam.
dan jika bumd tidak bisa dibentuk maka jalan terakhir menyerahkan pengelolaan terminal ke pemprov jatim.
pemkot surabaya dan pemkab sidoarjo hanya menerima hasilnya saja," tutur adies.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Sebut BLKI Boleh Dibangun, Asal Sidoarjo Tak Keluar Biaya

sidoarjo - kerja sama pemkab sidoarjo dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertrans) untuk membangun balai latihan kerja indonesia (blki) di desa janti, kecamatan tulangan tidak mudah direalisasi jika ada yang menjadi tanggungan pemkab sidoarjo.
ketua dprd sidoarjo, h dawud budi sutrisno, menjelaskan dalam membangun blki pihaknya tidak mau kompromi terhadap jika ada salah satu poin saja yang mengharuskan pemkab menanggung biaya.
seperti biaya operasional, pembangunan atau pembelian mesin serta biaya yang lain.
"biaya operasional itu sangat mahal.
dari pada untuk membiayai blki lebih baik digunakan untuk rakyat," tutur dawud, kamis (13/6/2013).
politisi partai demokrat ini menegaskan, sebelum rencana ini diwujudkan, dewan akan mempelajari dulu mou dari kerjasamanya itu.
seperti didalamnya ada klausul biaya operasional ditanggung pemkab, maka dewan akan menolak mentah-mentah kerja sama itu.
pimpinan pernah menggelar rapat tetapi belum sampai pada keputusan menyetujui pembangunan blki.
belakangan ini dprd  mendapat informasi bahwa pemkab sidoarjo dibebankan menanggung biaya operasional untuk perawatan gedung itu sebesar rp 500 juta/tahun.
"apakah rumor ini benar atau tidak.
yang jelas sidoarjo menolak kalau pemkab keluar uang, harus free semuanya," tandasnya.
ia beranggapan pemkab sidoarjo sudah menghibahkan tanahnya 11 ha dan lahan yang lahan yang ada itu sebagai bentuk komitmen daerah untuk meneruskan program yang ada.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Damaikan PKL dan Pengembang Perumahan GSI

surabaya - perseteruan antara pedagang kaki lima (pkl) gunungsari dengan pengembang perumahan gunungsari indah (gsi) berakhir dengan kesepakatan.
ini setelah komisi b yang turun langsung ke lokasi dan menemui pengembang perumahan serta perwakilan pkl mengajak untuk sama-sama menanti keputusan dari badan pertanahan nasional (bpn).
"pkl memiliki data soal sertifikat tanah lokasi jualan mereka sementara pengembang juga memiliki sertifikat tanah yang ditempati pkl.
makanya dokumen siapa yang benar hanya bpn yang bisa menjawab nanti," kata muhammad machmud, ketua komisi b dprd surabaya saat menggelar hearing dilokasi sengketa pkl dan pengembang perumahan gunungsari indah, kamis (30/5/2013).
oleh karena itu, dikatakan machmud, untuk sementara pihaknya meminta agar pengembang perumahan gunungsasi indah menghentikan pembongkaran lapak pkl di tanah sengketa.
pembongkaran lapak bisa dilanjutkan jika sudah ada jawaban kepastian soal sertifikat kepemilikan tanah.
"jadi untuk sementara diminta semuanya bersabar, kita tunggu bersama jawaban dari bpn," ucap machmud.
ditambahkan anggota komisi b dprd surabaya, rusli yusuf, melihat lokasi pkl gunungsari pihaknya menduga kalau tempat tersebut pada awalnya sebagai tempat untuk fasum dan fasos perumahan.
namun, karena sudah 30 tahun fasum dan fasos belum diserahkan ke pemkot menjadikan tanah tersebut tidak terawat.
barulah ketika tanah tersebut ditempati pkl sejak 20 tahun lalu lokasi itu menjadi ramai.
dan kini mungkin pengembang merasa kembali berhak memanfaatkan tanah tersebut sehingga mengusir pkl.
"makanya, kami tadi meminta pengembang menunjukkan siteplan awal perumahan gunungsari.
tetapi pengembang tidak bisa menunjukkan, dan mereka hanya menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah saja yang sebetulnya itu tidak penting," tutur rusli.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Khawatirkan Bangunan Cagar Budaya Habis Dibongkar

surabaya - dprd surabaya meminta pemkot lebih ketat mengawasi dan mendata bangunan cagar budaya.
pasalnya, ada sejumlah bangunan cagar budaya yang kini dibongkar untuk didirikan bangunan baru.
ketua komisi c dprd surabaya, sachiroel alim anwar mengatakan, masih adanya pembongkaran bangunan cagar budaya akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemkot.
mereka para pemilik bangunan seolah tidak memedulikan aturan cagar budaya.
"kondisi demikian sangat memprihatinkan, jika dibiarkan terus tentu akan habis bangunan cagar budaya di kota surabaya ini," kata alim anwar, rabu (29/5/2013).
oleh karena itu, ungkap alim, pemkot harus melakukan langkah pengawasan lebih ketat terhadap bangunan cagar budaya.
jika perlu, setiap bangunan cagar budaya harus diberi tanda khusus seperti striker ataupun identifikasi bangunan cagar budaya.
"apabila sudah ada tanda itu bangunan cagar budaya tapi tetap dibongkar ya silakan di laporkan ke polisi," tutur alim.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Ikut Bereaksi

Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Ikut Bereaksi

surabaya - ketua dewan pelanggan pdam surabaya, ali musyafak, mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pihak manapun terkait rencana suplai air spam umbulan ke pdam surabaya.
"kami tidak pernah diajak berbicara masalah air umbulan.
padahal harga (air umbulan) itu kan nanti berkaitan dengan tarif yang dibebankan untuk pelanggan," tegasnya.
musyafak menambahkan, andai nantinya pdam  surabaya membeli air dari umbulan, maka pihaknya juga harus dilibatkan.
secara prinsip, musyafak menegaskan akan menolak pembelian air dari umbulan kalau harga belinya jauh melampaui kemampuan pelanggan.
menurutnya, air di surabaya sudah tercukupi dan seharusnya tidak perlu membeli dari umbulan.
"jelas kami tolak kalau harga belinya mahal.
tentu kalau harga beli mahal, pasti akan menaikkan tarif bagi pelanggan.
wong program rekategorisasi tarif saja kami tolak, apalagi ini yang berkaitan dengan tarif mahal," pungkas musyafak.
(idl/ab/uji/mif/st38)
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Hasil Unas Kota Surabaya Dinilai Anggota Dewan Memalukan

surabaya - hasil ujian nasional tingkat sma di kota surabaya dinilai dprd kota surabaya memalukan.
ketua komisi d dprd kota surabaya, baktiono mengatakan, dengan hasil unas bisa sebagai bukti kalau besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dinas pendidikan mencapai rp 1,6 triliun atau 34 persen dari apbd ternyata tidak bisa mengatrol hasil lebih baik.
sekolah negeri hasil unas yang didukung anggaran pendidikan berlimpah pun hasilnya kalah dengan sekolah berbayar.
"kami ikut pusing dengan hasil unas kota surabaya ini.
berbagai usulan dan masukan ke dinas pendidikan untuk bisa mendongkrak hasil unas tak ada artinya," kata baktiono, jumat (24/5/2013).
walikota surabaya, menurut baktiono, juga harus ikut bertanggung jawab sehingga tidak menyalahkan kadinas pendidikan sepenuhnya.
mengingat walikota salah menempatkan pejabat yang memimpin dinas pendidikan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Soal Job Tampil Reog, Dewan Tak Habis Pikir dengan Disparta

surabaya-dprd surabaya tidak habis pikir dengan dinas pariwisata kota surabaya terkait pembagian job tampil kesenian reog ponorogo di surabaya.
seharusnya pemkot memperhatikan keberadaan organisasi perkumpulan reog yang ada di surabaya dalam setiap memberikan job tampil.
"perkumpulan reog itu yang bisa mengatur secara giliran anggotanya untuk tampil di pemkot, tapi mengapa justru perkumpulan ditinggal sehingga menimbulkan keributan ini," kata masduki thoha, anggota komisi d dprd surabaya, kamis (23/5/2013).
dengan langkah dinas pariwisata yang tidak memberi job tampil pada perkumpulan reog, dikatakan masduki, membuat sesama anggota reog saling ribut sendiri.
mereka bersaing ketat memperebutkan job tampil dari pemkot surabaya hingga kemungkinan terjadi banting tarif.
"kalau sudah demikian memang disparta yang diuntungkan dapat tarif tampil lebih murah, tapi apa ya betul langkah seperti itu dengan mengadu paguyuban reog di surabaya," ucap masduki.
oleh karena itu, dikatakan masduki, dinas pariwisata harus bijak dan adil dalam memberikan job tampil pada paguyuban reog dengan selalu melibatkan purbaya sebagai perkumpulan kelompok kesenian reog.
dengan demikian tidak terjadi persaingan dan perselisihan antar perkumpulan reog di surabaya karena bisa diatur job tampil secara begiliran.
"kami kira selalu menggandeng purbaya ketika pemkot membutuhkan pagelaran reog maka akan dicapai keadilan dan ketertiban.
kita harus menghargai dan menjunjung tinggi kesenian tradisional reog dan bukanya justru dihancurkan demi keuntungan tarif murah," tutur masduki.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Salahi Aturan, Dewan Akan Panggil Pengembang Tempati Lahan Konservasi

surabaya - komisi c dprd surabaya akan memanggil sejumlah pengusaha properti yang diduga menempati kawasan lahan konservasi hutan.
pasalnya, diduga izin dari pembangunan hunian di kawasan lahan hutan mangrove di wilayah wonorejo kecamatan rungkut tersebut menyalahi dan melanggar aturan.
"kami heran juga dengan pemberian izin pendirian perumahan itu, padahal jelas lahan perumahan itu berada di kawasan hutan mangrove," kata sachiroel alim anwar, ketua komisi c dprd surabaya, minggu (19/5/2013).
dijelaskan alim, pemkot surabaya sendiri sekarang ini tidak bisa memberi jawaban atas dikeluarkannya izin pembangunan perumahan di kawasan lahan konservasi.
ini dikarenakan izin tersebut keluar pada saat kepemimpinan wali kota terdahulu.
"ini yang akan kami coba telusuri dengan meminta keterangan pengembang perumahan bersangkutan," ucap alim.
jika nantinya dalam penelusuran ada pelanggaran aturan, dikatakan alim, pihaknya tidak segan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin perumahan tersebut.
karena bagaimanapun, warga pembeli rumah di perumahan yang menempati  lahan konservasi tidak mengetahui status tanahnya.
akibatnya izin mendirikan bangunan (imb) tidak bisa dikeluarkan pemkot surabaya.
dan nantinya, pengembang perumahan bisa cuci tangan dengan menyalahkan pemkot yang tidak mengeluarkan imb.
"apabila hal seperti itu terjadi tentu itu sama artinya mengadu domba antara warga dan pemkot.
ini yang tidak boleh terjadi dan harus bisa diselesaikan sebelum semakin runyam persoalannya," tutur alim.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Soal Gaji Dewan, Sekwan Tunggu Depdagri

surabaya - sekretariat dprd kota surabaya hingga sekarang, masih menunggu petunjuk dari depdagri terkait gaji dan fasilitas anggota dprd yang masuk dcs partai lain.
pasalnya, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas soal penggajian anggota dprd pindah partai.
kasubag rapat dan perundangan dprd surabaya, emanuel plaituka mengatakan, pihaknya akan menghentikan gaji dan menarik fasilitas empat anggota dprd yang pindah partai apabila ada petunjuk jelas.
bahkan, jika ternyata dalam petunjuk menyebutkan penggajian anggota dprd pindah partai harus dihentikan ketika mendaftar sebagai caleg partai lain maka pihaknya akan meminta keempat dprd mengembalikan gajinya.
"tentu kami tidak ingin disalahkan oleh aturan, makanya kami siap menindaklanjuti petunjuk dari depdagri dengan segala risikonya," kata emanuel, jumat (17/5/2013).
memang, diakui emanuel, pihaknya sempat menghentikan gaji keempat anggota dprd surabaya setelah mendaftar sebagai caleg partai lain.
namun tiga hari kemudian gaji itu dicairkan, karena belum ada petunjuk depdagri.
terlebih lagi, keempat anggota dprd bisa menunjukkan peraturan kpu menyangkut persoalan status keanggotaanya.
"kami tidak ingin ribut dengan keempat anggota dprd, makanya kita cairkan gajinya," tutur emanuel.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Traktor Tak Jalan, Petani Mojokerto Datangi Dewan

mojokerto - sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) kota mojokerto mendatangi kantor dprd, senin (29/4/2013).
mereka menyampaikan keluhan atas kondisi kelangkaan bbm jenis solar.
dampaknya kian nyata kepada petani.
traktor mereka tak lagi bisa membajak sawah.
akibat lebih jauh, petani di kota mojokerto akan melewati musim tanam ini tanpa aktivitas tanam.
"kenapa kami tak mendapat jatah solar.
kami masyarakat petani yang butuh aktivitas untuk menopang keluarga," kata bambang irianto, ketua gapoktan lingkungan kemasan, kelurahan blooto, kecamatan prajurit kulon, kota mojokerto.
hampir satu bulan ini, petani di mojokerto tak mendapat jatah solar di setiap spbu.
pembeli dilarang membawa jerigen, meski sudah ada surat pernyataan dari pihak kelurahan.
"saat ini ada 42 mesin pertanian dan handtractor nganggur tidak bisa beroperasi.
kenapa spbu tidak melayani kami," keluh bambang yang juga ketua rw 3 setempat.
bagi petani, solar menjadi kebutuhan vital.
mesin traktor rata-rata digerakkan dengan solar.
namun menjelang kenaikan harga bbm, solar sampai saat ini masih langka.
gapoktan mendesak dewan ikut memilkirkan solusi.
"jangan biarkan kami dalam kondisi makin sulit.
kalau harga naik, silakan tapi jangan seperti saat ini," kata usman, anggota gapoktan lain.
rata-rata, kebutuhan solar untuk handtractor sekitar lima liter per hari.
petani sudah berusaha datang ke spbu dengan membawa surat keterangan dari kelurahan bahwa membeli solar dengan jerigen untuk taktor petani.
jika terpakda beli solar dex, petani siap.
namun solar nonsubsidi ini juga langka.
ketua dprd mulyadi yang menemui gapoktan berjanji akan membantu dan berusaha mencari solusi terbaik.
apalagi hal ini menyangkut nasib petani.
"kami mendengar keluhan anda dan akan kami konsultasikan dengan eksekutif.
pemerintah yang harus menangani ini.
harus ada solusi agar masalah tidak makin berat," kata mulyadi.
kelangkaan solar dampaknya memang tidak hanya dirasakan pemilik kendaraan bermesin diesel.
namun sektor industri kecil mengah juga terpukul.
termasuk petani yang tegolonh modern karena mesin pembajak saat ini dengan mesin diesel.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Anggota Dewan Cabul Jalani Pemeriksaan Psikologi

Anggota Dewan Cabul Jalani Pemeriksaan Psikologi

surabaya - hasan ahmad (44), anggota dprd sampang yang mencabuli sembilan gadis di bawah umur, menjalani pemeriksaan psikologi di ruang vice control unit jatanum polrestabes surabaya, kamis (18/4/2013).
hasan diperiksa untuk mengetahui kondisi psikologisnya, terkait kegemarannya menggauli dan menikahi siri sembilan anak di bawah umur.
kasatreskrim polrestabes surabaya akbp farman mengatakan, pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah tersangka memiliki kelainan atau tidak.
"hari ini tersangka menjalani tes psikologi.
pengujinya dari polda jatim," kata farman kepada kamis (18/4/2013).
hasan menjalani pemeriksaan lebih dari dua jam.
selain hasan, dua germo yang memasok gadis di bawah umur untuk hasan juga menjalani pemeriksaan.
menurut farman, hingga saat ini pihaknya terus memburu modin (ustad), yang menjadi penghulu dan wali nikah dari gadis-gadis yang dinikahi oleh hasan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

7 Anggota Dewan Kabupaten Madiun Belum Mundur

madiun - tujuh anggota dprd kabupaten madiun yang berasal dari partai politik (parpol) tak lolos pemilu 2014 masih belum mengajukan surat pengunduran diri.
rata-rata para anggota dewan ini masih berat untuk menanggalkan sisa 1 tahun 2 bulan masa kerjanya.
sekretaris dprd kabupaten madiun rori priambodo menyatakan, sejauh ini belum ada pengajuan surat pengunduran diri dari keanggotaan dprd kabupaten madiun yang masuk ke sekwan.
dari 45 anggota dprd kabupaten madiun, sebanyak 7 anggota berasal dari parpol yang tak lolos dalam pemilu 2014.
bahkan, partai demokrasi kebangsaan (pdk) membentuk satu fraksi sendiri di dprd kabupaten madiun.
mereka memiliki lima kursi pada pileg 2009 lalu.
mereka terdiri dari suprapti, slamet, ririn ekorinawati, eko suprianto, dan agus setiyobudi.
selain dari pdk, juga ada satu lagi yakni didik rudianto dari partai patriot.
"sampai saat ini belum ada surat pengajuan pengunduran diri yang masuk ke kami," ujar sekretaris dprd kabupaten madiun rori priambodo, senin (15/4/2013) .
perlu diketahui, para anggota dewan yang kembali maju sebagai caleg dari parpol lain (loncat partai) harus mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Korban Pencabulan Anggota Dewan Dinikahi Siri di Dalam Mobil

Korban Pencabulan Anggota Dewan Dinikahi Siri di Dalam Mobil

surabaya - anggota dewan pelaku pencabulan ternyata bermodus nikah siri terlebih dulu dengan para korbannya.
uniknya, nikah siri dilakukan di dalam mobil yang sedang berjalan.
"modusnya, pelaku menikahi siri korban di dalam mobil saat dalam perjalanan menuju hotel.
pernikahan siri di dalam mobil hanya dilakukan oleh satu ustad dan dua saksi," ungkap kabid humas polda jatim kombes pol hilman thayib, senin (15/4/2013).
proses nikah singkat itu diusahakan tuntas sebelum sampai di hotel.
begitu sampai di hotel yang dituju, korban langsung diajak berhubungan layaknya suami istri.
"usai dicabuli, korban diberi uang rp 2 juta oleh pelaku," sambung hilman thayib dalam konferensi pers di polda jatim.
seperti diketahui, ada sembilan orang korban pencabulan oleh m hasan ahmad alias ihsan (44), anggota komisi a dprd sampang asal desa samaran, kecamatan tambelangan, sampang, madura.
namun, hanya ada tiga korban yang melapor.
yang bertugas menyediakan para korban adalah dua germo perempuan asal surabaya.
keduanya juga sudah diamankan polisi.
yakni, dea ayu s alias lia (20) warga jl banyuurip wetan surabaya, dan dini rahmawati alias ira (22) warga putat jaya surabaya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Ketua Dewan Tiba-tiba Sakit

mojokerto - ketua dprd kota mojokerto mulyadi tiba-tiba tak muncul dalam sidang paripurna istimewa yang mengagendakan penyampaian rekomendasi pansus soal lkpj walikota atas apbd 2012 di kantor dprd, jumat (5/4/2013).
"karena ketua dewan berhalangan karena sakit, paripurna saya pimpin," kata wakil ketua dprd yunus suprayitno, menggantikan posisi mulyadi.
kondisi mulyadi yang sakit ini tergolong tiba-tiba.
sebab saat dicek di sekertariat dewan, tidak ada surat keterangan sakit dari dokter.
"tak ada surat keterangan.
tapi tak paham lah," kata salah satu staf di sekertariat dewan.
ajudan ketua dprd mulyadi mengakui atasannya sejak memimpin rapat sebelum paripurna sudah terlihat kecapekan.
"beliau kena migran dan kerap mengeluh pusing," kata ajudan ini kepada surya online.
     
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Kesaksian Anggota Dewan Sudutkan Pimpinan

kediri-penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembatan brawijaya, kota kediri  mendapatkan pengakuan penting.
delapan saksi anggota dewan yang telah diperiksa kompak menyebutkan jika proyek jembatan menyalahi aturan.
"semua anggota dewan yang diperiksa mengatakan proyek jembatan brawijaya  menyalahi aturan karena tidak ter anggarkan pada apbd tahun 2010," kata akp surono, kasubag humas polres kediri kota kepada surya, jumat (8/3/2013).
menyusul pengakuan delapan anggota dewan tersebut, penyidik bakal mengagendakan pemanggilan pimpinan dewan.
"besok kita luncurkan panggilan untuk ketua dan 2 wakil ketua untuk diperiksa sebagai saksi hari senin (11/3/2013)," jelas surono.
pimpinan dewan inilah yang ikut menandatangani mou proyek jembatan.
sehingga keterangannya sangat penting dan menentukan
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Soal TOW, Dewan Audiensi Dengan Walikota Surabaya

surabaya - rencana paguyuban pekerja angkutan (ppa) terminal tambak osowilangun memaksa masuk bus jalur pantura mulai senin (11/3/2013) disesalkan dprd kota surabaya.
jika rencana tersebut dilaksanakan oleh ppa dipastikan akan menimbulkan gejolak dan masyarakat kota surabaya yang akan dirugikan.
"untuk itu kami berharap ppa tow sabar menunggu hasil audiensi dprd dengan walikota surabaya hari ini sehabis sholat jumat," kata simon lekatompessy, anggota komisi c dprd kota surabaya, jumat (8/3/2013).
dijelaskan simon, sebetulnya persoalan tow tersebut sudah selesai setelah kartu pengawas (kps) bus akap dengan tujuan akhir terminal purabaya dicabut dirjen perhubungan darat.
hanya saja ternyata tidak direalisasi sehingga bus akap jalur pantura tetap masuk ke terminal purabaya dan tidak masuk ke terminal tow.
"untuk itu, dalam audiensi dengan ibu walikota kami akan tanyakan mengapa kok bisa seperti itu," ucap simon.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com