Rencana Dindik Dilarang DPRD

surya online, malang – keinginan dinas pendidikan (dindik) kota malang untuk menyediakan bangku kosong bagi anak-anak jalanan dan orang tidak mampu kandas setelah ditolak oleh dprd kota malang, senin (30/6/2014).

sekertaris dindik kota malang, suwarjana mengatakan, usulan tersebut tak bisa dilaksanakan berdasarkan hasil rapat bersama dprd kota malang, senin (30/6/2014) sore.
alasan pembatalan juga masih sumir, namun sumber surya menjelaskan, pembatalan disebabkan usulan tersebut disampaikan mendadak, yakni sehari sebelum pelaksanaan ppdb online, selasa (01/7/2014).
suwarjana memastikan rencana tersebut tak merubah jumlah kuota penerimaan siswa baru tahun ini.
“kuota siswa masih tetap dan tidak ada perubahan,” tegas suwarjana pada surya, senin (30/6/2014).
sebelumnya, dindik kota malang mewacanakan untuk menampung anak-anak jalanan ke berbagai sekolah negeri, mulai dari jenjang sd hingga sma.
wacana tersebut disampaikan disela penyerahan bantuan kepada anjal di sekretariat jaringan kemanusiaan jawa timur (jkjt), kamis (26/6/2014).
"kami akan mempermudah syarat-syarat anjal yang ingin sekolah.
mereka harus melanjutkan sekolah," kata zubaidah ketika itu.
ketua musyawarah kerja kepala sekolah sma negeri, tri suharno saat dihubungi surya, senin (30/6/2014), mengatakan, usulan tersebut sudah matang sebab seluruh sekolah sudah setuju untuk menampung satu anak di satu kelas.
nama progam ini pun sudah dibuat, yakni ppdb peduli wong cilik.
syarat untuk bisa masuk ke sekolah negeri juga dipermudah, sebab dindik hanya memberi kriteria calon siswa tersebut harus berada di lingkungan sekitar sekolah, pendapatan orang tua harus dibawah rp 500.
000 per bulan dan terdaftar sebagai penduduk kota malang.
“berdasarkan hasil rapat tadi sore, rencana ini tak bisa dilaksanakan segera,” kata tri.
kendati rencana ini batal dilaksanakan, bukan berarti kesempatan anak-anak tersebut untuk belajar di sekolah negeri terabaikan.
tri memastikan anak-anak tersebut masih memiliki kesempatan selama nilai mereka masuk persyaratan.
pria yang juga kepala sma negeri 4 ini menambahkan pembatalan ini tidak merubah sistem ppdb online tahun ini.
semua aturan dan pagu tiap sekolah masih sama seperti ketentuan sebelumnya.
“tidak ada perubahan,” kata tri.




terkait#tolak, program, pendidikan, peduli wong cilik

baca juga



tolak program pendidikan peduli wong cilik





penulis: adrianus adhi

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Raperda Surat Ijo Nyantol di Ketua DPRD

surya online, surabaya - draf rancangan peraturan daerah (raperda) pelepasan tanah surat ijo belum ditindaklanjuti karena masih nyantol di ketua dprd surabaya, satu minggu sejak diserahkan.
"memang kita masih mempelajari draf raperda pelepasan surat ijo tersebut.
dan belum kita kirim ke sekwan untuk diadministrasikan," kata mochammad machmud, ketua dprd surabaya, jumat (23/5/2014).
untuk itu, dikatakan machmud, pekan depan draf pelepasan tanah surat ijo akan dikirim ke sekretariat dprd untuk diadministrasikan.
selanjutnya draf raperda tersebut akan dibawa ke rapat badan musyawarah (banmus) untuk dibahas.
jika sudah dilakukan pembahasan banmus maka draf raperda itu dibawa ke rapat paripurna dprd surabaya.
"apanila paripurna dprd menyetujui maka dibentuklah pansus untuk membahas draf raperda tersebut sampai tuntas," ucap machmud.
dalam pembahasan di pansus tersebut, menurut machmud, semua pihak terkait tanah surat ijo bisa ikut memberikan masukan.
dengan demikian pansus dprd bisa memperkaya pengetahuan dan informasi terkait raperda pelepasan tanah surat ijo.
"kami berharap pansus bisa cepat dalam membahas raperda pelepasan tanah surat ijo sehingga bisa segera disahkan menjadi perda untuk diterapkan," tutur machmud.




terkait#raperda, surat ijo, nyantol, di ketua dprd

baca juga



phri tidak diajak bahas ranperda pariwisata


pansus raperda bangunan minta klasifikasi denda


pembahasan rtrw dilanjutkan bulan puasa


pansus raperda rtrw setujui pelestarian bangunan cagar budaya


raperda pariwisata masih pro kontra





penulis: ahmad amru muiz

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Ketua DPRD Surabaya Dukung Pemkot Minta Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Ketua DPRD Surabaya Dukung Pemkot Minta Ganti Rugi Rp 1 Miliar

surya online, surabaya - dprd surabaya mendukung pemkot untuk meminta ganti rugi atas kerusakan taman bungkul dan sekitarnya kepada perusahaan penyelenggara kegiatan bagi-bagi es krim gratis, minggu (11/5/2014).
pasalnya, kegiatan yang melibatkan ribuan warga tersebut telah menyebabkan kerusakan taman bungkul.
ketua dprd surabaya, mochammad machmud mengatakan, penyelenggara kegiatan dengan melibatkan massa dalam jumlah banyak seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pemkot surabaya.
dimana penyelenggara kegiatan biasanya diminta membayar dana perbaikan kerusakan taman sebelum acara digelar.
"tapi mungkin karena kegiatan di taman bungkul kemarin tidak berizin sehingga tidak ada uang pengganti kerusakan.
makanya kita dukung pemkot minta ganti kerugian hingga sekitar rp 1 miliar itu," kata machmud, senin (12/5/2014).
disamping itu, ungkap machmud, kejadian kerusakan taman bungkul harus menjadi pelajaran berharga bagi semuanya.
dimana jika ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus bisa diantisipasi pemkot surabaya.




terkait#taman bungkul

berita terkait: taman bungkul rusak



pemkot gugat penyelenggara acara bagi-bagi es krim gratis rp 1 miliar


polisi tidak keluarkan izin acara bagi-bagi es krim gratis


perbaikan taman bungkul tidak menunggu penyelenggara


tanaman yang rusak terpaksa dikeruk dan dibersihkan


risma awasi langsung pembersihan dan perbaikan taman bungkul





penulis: ahmad amru muiz

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Undangan Mulai Masuk Ruang Paripurna DPRD Jatim

Undangan Mulai Masuk Ruang Paripurna DPRD Jatim

surya online, surabaya - jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur jatim, rabu (12/2/2014), suasana gedung paripurna dprd jatim di jalan indrapura, surabaya sangat sibuk.
sejumlah tamu dan undangan terlihat mulai berdatangan, untuk menyaksikan pelantikan soekarwo dan saifullah yusuf sebagai gubernur dan wakil gubernur jatim periode 2014-2019.
dari 750 orang undangan, baik undangan khusus maupun undangan vip, ratusan undangan sudah mulai memasuki ruang sidang paripurna yang ada di lantai dua gedung dewan.
petugas, baik dari protokoler maupun apara keamanan tampak sibuk mengarahkan para undangan.
rencananya, pukul 09.
00 nanti, prosesi pelantikan akan dimulai dan dipimpin mendagri gamawan fauzi.



terkait    #soekarwo

penulis: mujib anwar

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

PAW Dua Anggota DPRD Surabaya Terancam Gagal

surya online, surabaya - pergantian antar waktu (paw) anggota dprd surabaya terancam gagal dilaksanakan.
pasalnya, batas akhir proses pengesahan paw anggota dprd surabaya pada 28 februari 2014.
ketua dprd surabaya, mochammad machmud mengatakan, untuk proses paw terhadap anggota dprd surabaya dari pknu, camelia habibah saat ini proses diusulkan ke gubernur jawa timur.
akan tetapi, anggota dprd yang di paw melakukan gugatan sehingga belum jelas kapan ada keputusan final dari gugatan di pengadilan negeri.
"untuk itu, paw camelia habibah tergantung dari keputusan gubernur, demikian juga dengan surat gugatan yang sudah masuk kemungkinan menjadi pertimbangan paw," kata machmud, senin (10/2/2014).
sedangkan untuk paw anggota dprd dari pdip, whisnu saktu buana hingga kini belum jelas.
ini setelah belum adanya surat usulan paw dari dpc pdip.
dengan sisa waktu sekitar 18 hari kecil kemungkinan proses paw atas anggota dprd dari pdip bisa di proses dprd surabaya.
"untuk paw anggota dprd dari pdip kelihatanya kecil bisa diproses dan bahkan boleh dikata sudah terlambat sekarang ini," ucap machmud.
oleh karena itu, tambah machmud, pihaknya mengharap pdip bekerja keras dan cepat jika ingin paw di proses mengingat waktu akhir usulan semakin mepet.
bahkan, karena mulai 24 pebruari - 28 pebruari dprd memasuki masa reses tentunya sebelum tanggal itu usulan paw beserta verifikasi sudah harus diserahkan ke gubernur jatim.
"dengan demikian sebetulnya efektivitas dari dprd bekerja di kantor hanya 10 hari saja.
coba dengan waktu yang singkat itu apakah bisa usulan paw diproses," tutur machmud.



terkait    #paw anggota dprd terancam gagal, surabaya

baca juga



mantan pejabat rutan medaeng dilimpahkan ke kejari surabaya


judi di tps sampah dtc digerebek polisi


jambret apes, terjatuh dari motor dikeroyok warga


mpr minta mahasiswa jaga pancasila


satpol pp siap intensifkan patroli di sekitar kbs





penulis: ahmad amru muiz

editor: parmin






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

DPRD Panggil Dindik Gresik

surya online, gresik - komisi c dprd gresik, kamis (23/1/2014) memanggil kepala dinas pendidikan (dindik) kabupaten gresik, nadlif, pengawas dan konsultan pelaksana proyek pembangunan sman balongpanggang, yang ditinggal kabur kontraktornya.
diketahui bahwa kontraktor proyek sma balongpanggang yaitu cv dimas satria akbar (dsa).

dalam hearing dipimpin wakil sekretaris komisi c dprd gresik, muhajir, tesebut ditemukan beberapa kejanggalan pada proyek itu, yakni, kontraktor masih tetap dibayar sesuai pelaksanaan kerja 72,77 persen.
sedangkan kontraktor sudah tidak bisa dihubungi dan diajak komunikasi sejak 4 desember 2013.
setelah dilayangkan surat peringatan (sp) pertama pada 4 desember, sp kedua 12 desember dan terakhir sp 23 desember 2013.

selain itu komisi c juga mempertanyakan kinerja unit layanan pengadaan (ulp) yang meloloskan cv dsa sebagai pemenang tender proyek pembangunan gedung sman balongpanggang.

"pembayaran selalu lancar, sementara pengerjaan proyek tidak lancar.
ini ada apa? selaian itu, ulp selaku pelaksana tender seharusnya memeriksa keberadaan cv  dimas ini kinerjanya kurang bagus," ujar syafi' am anggota komisi c dprd gresik, dalam hearing tersebut.

kepala dindik kabupaten gresik, nadlif, mengatakan pembayaran proyek sebesar rp 114 juta, ditanggal 30 desember 2013, karena sesuai hasil laporan pengawas lapangan, proyek sudah diselesaikan 72,77 persen.
"kita mempunyai tanggung jawab karena progresnya sudah 72,77 persen.
jika tidak kita bayar 2013, pada 2014 kita tidak bisa membayar, karena anggarannya sudah tidak ada, sementara progresnya sudah 72,77 persen," kata nadlif.

sementara, terlait ulp dindik tidak bisa ikut campur tangan, karen lelang dilakukan ulp.
"dinas pendidikan tidak ikut lelang, tapi sering menerima dugaan yang melaksanakan lelang adalah dinas pendidikan sehingga sering menerima kritikan," imbuhnya.




penulis: sugiyono

editor: parmin






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Pasca Lebaran, DPRD Surabaya Bahas Penyelesaian Frontage Road

surya online, surabaya - komisi c bidang pembangunan dprd kota surabaya membahas penyelesaian proses pembebasan lahan "frontage road" jalan ahmad yani khususnya depan kampus iain sunan ampel yang dinilai berlarut-larut pasca lebaran.
ketua komisi c dprd surabaya sachiroel alim, selasa (6/8/2013), mengatakan, pada saat menggelar jaring aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat keluhan dari warga karena pembangunan frontage road yang berlarut-larut.
"kami tegur pemkot karena pembebasan lahan itu sudah dianggarkan," katanya.
     menurut dia, pihaknya sudah melakukan komunikasi secara informal dengan iain dan diketahui bahwa transfer uang pembebasan lahan masuk rekening kementerian agama (kemenag).
hanya saja, iain keberatan kalau itu masuk rekening kemenag melainkan harus masuk ke rekening iain.
     "hal-hal teknis seperti itu yang akan dibahas pasca lebaran mendatang," katanya.
alim menegaskan molornya pembebasan lahan tersebut jangan dianggap sepele karena hal ini berkaitan dengan kepentingan publik.
     untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan mempertemukan pemkot, iain sunan ampel dan dirjen kekayaan negara kementerian keuangan untuk membahas penyelesaian pembebasan lahan ini.
(antara)

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

DPC PKB Usulkan Empat Nama Wakil Ketua DPRD ke DPP

DPC PKB Usulkan Empat Nama Wakil Ketua DPRD ke DPP

surya online, surabaya - dpc pkb surabaya memastikan dua dari empat anggota dprd yang akan diusulkan menduduki jabatan wakil ketua dprd menggantikan musyafak rouf.
ini sesuai dengan instruksi dari dpp pkb soal pengisian jabatan wakil ketua dprd surabaya periode 2009-2014.

ketua dpc pkb surabaya, syamsul arifin mengatakan, dari keempat anggota dprd surabaya kecuali m syaifi dari pkb yakni masduki thoha, mazlan mansyur, m na'im ridwan, dan musrifah akan diseleksi semua untuk diusulkan ke dpp pkb yang akan melakukan pengkajian kembali calon wakil ketua dprd surabaya.

"dari dpp nantinya akan ada dua nama yang direkom untuk diusulkan menjadi wakil ketua dprd setelah dipilih salah satu oleh dpc pkb," kata syamsul arifin usai acara harlah pkb dpc kota surabata, minggu (4/8/2013).

dijelaskan syamsul, usulan keempat nama sebagai calon wakil ketua dprd surabaya dari dpc pkb akan dilakukan secepatnya dua hari usai lebaran.
dengan demikian nama-nama itu segera diproses oleh dpp pkb sehingga bisa secepatnya posisi jabatan wakil ketua dprd dari pkb bisa terisi.

"ini semua demi amanat yang diberikan rakyat kepada pkb agar tidak terus terbengkelai," ucap syamsul.

memang, diakui syamsul, pihaknya pernah membuat skoring untuk nama-nama calon wakil ketua dprd dari pkb.
akan tetapi skoring tersebut hanya sebagian kecil dari pertimbangan menduduki jabatan wakil ketua dprd surabaya.
ini dikarenakan masih ada sejumlah pertimbangan dari dpc maupun dpp pkb untuk menentukan siapa calon wakil ketua tersebut.

"untuk itu, saat ini hingga usai lebaran dpc akan bekerja keras menggodok usulan nama calon wakil ketua dprd surabaya," tutur syamsul arifin.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Musyafak Resmi Diganti Melalui Paripurna Istimewa DPRD

Musyafak Resmi Diganti Melalui Paripurna Istimewa DPRD

surya online, surabaya -  rapat paripurna istimewa dprd surabaya melantik m syaifi sebagai pengganti musyafak rouf hanya dihadiri 20 anggota dari 50 anggota dprd surabaya.
meski jauh dari kuorum kehadiran sebanyak 33 anggota dprd, pelaksanaan rapat paripurna tetap sesuai aturan dan tata tertib dprd.
"karena rapat paripurna istimewa tidak harus kuorum sudah sah dilaksanakan," kata mochammad machmud, ketua dprd surabaya usai rapat paripurna istimewa, jumat (2/8/2013).
oleh karena itu, dikatakan machmud, meski hanya dihadiri 20 anggota dprd rapat paripurna istimewa tetap sah.
demikian juga dengan ketidakhadiran dari sejumlah fraksi di dprd surabaya dalam rapat paripurna juga tidak mempengaruhi keabsahan pelantikan pengganti musyafak rouf.
sementara sejumlah fraksi dprd surabaya mengaku tidak tahu mengapa jumlah kehadiran anggota dprd dalam rapat paripurna istimewa tidak sampai 50 persen dari jumlah anggota dprd.
"kalau anggota fraksi demokrat sebagian besar hadir, kami tidak tahu mengapa anggota fraksi lain tidak hadir.
tapi yang pasti tidak ada boikot atau lainya kok," kata irwanto limantoro, ketua fraksi partai demokrat dprd surabaya.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Risma Lantik Sekretaris DPRD Surabaya

surya online, surabaya - wali kota surabaya akhirnya melantik m afghani wardhana sebagai pejabat definitif sekretaris dprd surabaya.
ini setelah sejak sekitar tiga tahun terakhir jabatan sekretaris dprd dijabat oleh pelaksana tugas (plt).

selain itu, wali kota surabaya juga melantik sejumlah pejabat baru dilingkup pemkot surabaya.
diantaranya, joestamadji dilantik sebagai kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (dppk) menggantikan posisi suhartoyo yang pensiun per 1 agustus 2013.
kemudian hari joko susilo dilantik sebagai kepala seksi pendidikan taman kanak-kanak  dan paud dispendik kota surabaya.

wali kota surabaya, tri rismaharini mengingatkan kalau sumpah jabatan yang diucapkan tersebut bukan hanya didengar oleh hadirin yang hadir dalam pelantikan di loby balai kota surabaya.
tetapi juga didengar oleh yang maha mendengar allah swt.
oleh karena itu, para pejabat baru harus bekerja dengan sungguh-sungguh.
pasalnya, jabatan mereka melekat dengan harapan dan masa depan seluruh warga surabaya.

"karena itu, bekerjalah yang sungguh-sungguh dan tidak usah takut sepanjang yang kita lakukan benar.
tuhan mendampingi kita bila menjalankan amanah dengan baik.
saya percaya anda bisa melaksanakan sebaik-baiknya.
semoga pelantikan ini bisa mempercepat kesejahteraan bagi warga surabaya," kata risma dalam sambutan pelantikan, kamis (1/8/2013).

dijelaskan risma, pelantikan sekwan yang baru itu disebabkan posisi sekwan memang harus segera diisi karena banyak sekali program di dprd kota surabaya yang harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ditepati bersama antara pemkot surabaya dengan dprd surabaya.

"kami harapkan dengan sudah adanya pejabat sekwan yang definitive maka kelangsungan kinerja dprd bisa semakin lancar," ucap risma.

sedangkan untuk pejabat baru dilingkup pemkot surabaya, menurut risma, pelantikan terhadap para pejabat baru tersebut dilakukan bukan karena faktor suka dan tidak suka.
melainkan sesuai dengan kompetensi jabatannya.
dan tugas bagi mereka yang dilantik  terbilang cukup berat.
keberlangsungan kota surabaya banyak tergantung dari bagaimana kinerja dppk.
sebagaimana kondisi kota detroit di amerika serikat yang dihantam kebangkrutan.

"kota yang berada di negara maju saja bisa bangkrut.
itu yang saya baca di majalah internasional.
karena itu, pejabat yang kami lantik ini tugasnya bukan main-main.
tugasnya cukup berat.
keberlangsungan kota tergantung bagaimana pendapatan kota ini," ucap risma.

ketua dprd surabaya, mochamad machmud mengatakan, pihaknya berharap sekwan yang baru dilantik bisa bekerja secara profesional dan harus loyal kepada peraturan pns dan loyal kepada rambu-rambu yang ada.

"pejabat sekwan bukan loyal kepada perorangan atau parpol tertentu.
  karena sekwan itu bukan asisten pribadi (sespri) tetapi melayani seluruh anggota dan bukan satu dua anggota sehingga bisa diterima semua kalangan di dprd," kata  machmud.

mengenai kapabilitas sekwan afghani wardhana, diyakini machmud, pasti bisa melaksanakan tugas sebagai sekwan dengan baik.

"figur pak ghani yang selama ini saya tahu pasti akan mampu melaksanakan tugas di dewan," ucap machmud.

sedangkan pejabat sekwan, afghani wardhana mengaku belum bisa banyak berkomentar.
karena dirinya masih membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi dengan tempat bekerjanya yang baru.

"yang pasti, kami akan berusaha agar bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya," tutur afghani.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

DPRD Gelar Geladi Bersih Pelantikan

surya online, surabaya - dprd surabaya hari ini melakukan geladi bersih pelantikan pengganti musyafak rouf yang dilaksanakan sekretaris dprd surabaya.
acara geladi bersih yang diikuti ketua dprd surabaya mochammad machmud berlangsung hanya sekitar 15 menit yang dimulai sekitar pukul 14.
30 wib.
sedangkan m syaifi sebagai pengganti musyafak rouf usai geladi bersih pelantikan tidak bisa memberi penjelasan.
"besok saja ya kami beri keterangannya," tutur syaifi.
sementara itu kesempatan musyafak rouf bertahan sebagai wakil ketua dan anggota dprd tergantung dari partai kebangkitan bangsa (pkb).
apapun langkah untuk menunda pelaksanaan pelantikan paw terhadapnya secara hukum sudah tertutup semua.
pakar hukum tata negara, himawan estubagio mengatakan, secara hukum usulan paw dari dpc pkb dan keluarnya sk gubernur jawa timur sudah sesuai dengan aturan yang ada.
demikian juga verifikasi paw juga telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu).
"untuk itu, hanya surat dari dpw atau dpp pkb yang bisa membatalkan pelantikan paw besok oleh dprd," kata himawan di dprd surabaya, kamis (1/8/2013).
di mana, ungkap himawan, musyafak rouf bisa menyampaikan persoalan kekeliruan dalam usulan paw dari dpc pkb surabaya ke dpw atau dpp pkb.
dengan demikian dpw atau dpp pkb bisa langsung menindaklanjutinya dengan mengirim surat ke dprd untuk menunda pelantikan.
dimana alasan penundaan pelantikan paw karena ada konflik diinternal pkb.
"jika ada surat permintaan penundaan pelantikan paw dari parpol yang mengusulkan tentu dprd bisa melakukan penundaan.
karena hanya surat dari parpol yang bisa menunda pelantikan itu," ujar himawan.
oleh karena itu, menurut himawan, sebetulnya persoalan paw musyafak rouf itu merupakan persoalan internal pkb.
dan dprd surabaya hanya sebagai pelaksana keputusan yang diusulkan oleh pkb.
"dprd sebagai pelaksana tidak bisa disalahkan, karena semua tergantung dari pkb," ucap himawan.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Divonis 2 Tahun, Ketua DPRD Trenggalek Banding

surya online, surabaya - sanimin akbar abbas rupanya tak terima dengan vonis yang diterimanya.
ketua dprd trenggalek yang tersandung kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas (perdin) itu, memilih banding saat divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai ahmad fauzi di pengadilan tipikor surabaya.
dalam amar putusan yang dibacakan ahmad fauzi, terdakwa dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk melakukan tindakan tercela yang menyebabkan kerugian negara.
terdakwa juga disebut menyalahgunakan aturan dengan meminta, menerima dan memotong dana perjalanan dinas 44 anggota dewan dprd trenggalek.
bahkan, selain menjatuhkan pidana, majelis juga sepakat untuk mengenakan denda pada sanimin sebagai ganjaran atas perbuatannya yang melanggar pasal 12 e dan f uu ri no 20/2009 tentang tipikor.
"menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama dua tahun penjara, denda rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara," ujar ahmad fauzi dalam sidang, selasa (30/7/2013).
sebagai pertimbangan memberatkan, hakim menyebut jika terdakwa yang merupakan pimpinan dewan, tak dapat melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik.
untuk pertimbangan meringankan, terdakwa dinyatakan kooperatif dan belum pernah menerima hukuman atas kasus lain yang berujung pidana.
sanimin yang sejak awal tampak tegang mendengar pembacaan putusannya, seketika langsung nyatakan banding usai diberi kesempatan oleh majelis untuk menentukan sikap.
ia menegaskan akan ajukan bandingnya usai persidangan dinyatakan ditutup oleh hakim.
"saya ajukan banding," tegasnya singkat.
usai sidang, penasehat hukum terdakwa, wakit nurrohman, menjelaskan jika alasan ajukan banding lantaran putusan hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan.
ia menuding jika majelis tidak adil dalam menentukan putusan.
"terdakwa tidak pernah menikmati secara pribadi hasil dari pemotongan tersebut.
bahkan, yang bersangkutan ini juga dipotong gajinya untuk kepentingan internal.
jumlahnya justru lebih besar dari lainnya," urai wakit.
bahkan, imbuh wakit, sudah disampaikan di persidangan jika pemotongan itu sesuai dengan pernyataan tertulis yang telah disepakati sebelumnya.
jika memang terjadi keberatan dalam prosesnya, mestinya anggota dewan bias sampaikan hal tersebut tanpa perlu melalui persidangan.
"ini aneh kalau begini.
kesepakatannya tertulis dan sekarang masih dinyatakan bersalah,” imbuhnya.
sebelumnya, jpu i wayan sutarjana, menyatakan terdakwa bersalah dalam pemotongan dana perdin sebanyak 44 anggota dprd trenggalek.
ia menuntut pidana enam tahun penjara dengan denda rp 200 juta subsidair enam bulan penjara.
ia juga menyebut jika potongan tersebut mencapai 3 persen atau sebesar rp 6 juta setiap anggota dewan.
total seluruhnya yakni rp 263 juta.
sanimin akbar abbas ditahan setelah dirinya mengikuti munas pdi perjuangan di surabaya.
ia ditahan di tempat menginapnya di hotel sinar, juanda sidoarjo pada akhir februari lalu.
saat itu, ia segera dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) klas i medaeng, waru dan menjalani penahanan oleh kejaksaan.
meski telah mengajukan penangguhan penahanan karena mengaku sakit jantung koroner dan ginjal, akbar masih saja menjalani penahanan.
namun, hingga kini akbar yang sudah berbulan-bulan menjalani proses hukum dan didudukkan sebagai terdakwa, masih belum dilengserkan dari jabatan yang didudukinya sejak 2009 lalu.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Walk Out Dari Rapat Banggar

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Walk Out Dari Rapat Banggar

surabaya - ketua komisi d dprd walk out dari rapat badan anggaran (banggar) dprd surabaya yang membahas kebijakan umum anggaran (kua) plafon prioritas anggaran sementara (ppas) 2014, senin (1/7/2013).
ketua komisi d merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan terkait hasil pembahasan kua ppas 2014 dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd) pemkot surabaya.
"tadi kami selalu dipotong saat bicara menyampaikan pendapat, ya walk out saja dari rapat jika tidak dihargai," kata baktiono, ketua komisi d dprd surabaya, senin (1/7/2013).
dijelaskan baktiono, dalam rapat tersebut tiga komisi menyatakan belum siap memberikan laporan pembahasan kua ppas 2014.
ini setelah skpd pemkot yang diundang untuk membahas persoalan tersebut menyatakan belum siap semua.
"akhirnya komisi d ya belum memberi laporan karena skpd belum siap membahas kua ppas," ucap baktiono.
sebetulnya, ungkap baktiono, komisi d telah mengirim surat undangan ke skpd.
akan tetapi, skpd yang diundang pekan lalu menyatakan tidak siap.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Langkah Penghematan Anggaran Kunker DPRD Dinilai Positip

surabaya - rencana menghitung ulang anggaran kunjungan kerja (kunker) dinilai positip anggota dprd surabaya.
terlebih lagi, penghematan anggaran kunker dprd surabaya akan dialokasikan untuk menambah anggaran program peningkatan kesejahteraan rakyat.
"kami dukung langkah ketua dprd tersebut demi kebaikan dan penghematan anggaran," kata baktiono, anggota fpdip dprd surabaya, rabu (26/6/2013).
meski demikian, kata baktiono, pihaknya juga berharap agar langkah penghematan tidak berlebihan.
ini dikarenakan dampak pada kinerja anggota dprd bisa kurang lancar jika tidak cermat dalam menghitung kegiatan kunker yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dijalankan.
"seperti tindak lanjut hearing jika harus dikonsultasikan ya tetap harus dijalankan, apabila tidak dijalankan justru membuat anggota dprd kesulitan memecahkan persoalan menyangkut rakyat," tutur baktiono.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Musyakaf Minta Gajinya Selama Satu Setengah Tahun di DPRD Dicairkan

surabaya - wakil ketua dprd kota surabaya musyafak rouf minta gajinya selama sekitar satu-setengah tahun atau sejak dirinya ditahan di lapas porong sidoarjo karena tersangkut kasus korupsi gratifikasi jasa pungut, dapat segera dicairkan.
     "ada surat dari pak musyafak agar gajinya dicairkan.
makanya itu kita bahas dalam rapat banmus ini karena suratnya ditujukan kepada ketua dprd," kata ketua dprd surabaya m.
machmud di surabaya, senin (24/06/2013).
     menurut dia, pihaknya tidak lantas memberikan persetujuan untuk mencairkan gaji tersebut, melainkan diserahkan kepada pihak sekretariat dprd surabaya.
"itu urusan bagian keuangan sekretariat dewan (sekretaris dprd surabaya)," katanya.
    untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar sekwan terlebih dahulu melakukan konsultasi ke badan pemeriksa keuangan (bpk), pemprov jatim, dan pakar.
"sekwan menindaklanjuti itu.
soal dicairkan atau tidak, itu kewenangan sekwan," ujarnya.
     saat ditanya mengenai mekanisme pencairan gaji, machmud mengatakan pihaknya tidak mau berpolemik dengan berkomentar mengenai hal itu.
"saya tidak mau berpendapat, nanti saya keliru," katanya.
     begitu juga saat ditanya berapa besar jumlah gaji musyafak rouf yang diminta dicairkan, machmud mengaku tidak mengetahuinya secara detail karena yang menangani bagian keuangan sekretariat dprd surabaya.
     ketua dpc partai kebangkitan bangsa (pkb) kota surabaya syamsul arifin mengatakan seharusnya mengenai persoalan gaji musyafak tidak perlu dibahas dalam rapat banmus karena sudah ada aturan atau uu yang mengaturnya.
     "kenapa tidak diserahkan dari dulu?" tanyanya.
     ia mengatakan yang lebih mengetahui mengenai hal itu sebenarnya adalah mantan ketua dprd surabaya wishnu wardhana.
hal ini dikarenakan pada waktu kepemimpinan wishnu tersebut gaji musyafak rouf dihentikan.
     "wishnu tentunya mempunyai pertimbangan hukum tertentu sehingga gaji musyafak dihentikan.
namun, jika ada aturan hukum lain yang menguatkan bahwa gaji musyafak harus diberikan, maka tentunya harus dibayarkan.
kalau bisa dirapel," ujarnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Pansus DPRD Serahkan LKPJ dan RPJMD Surabaya

surabaya - kesulitan tim ahli dprd terkait tidak adanya pembanding laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) wali kota surabaya langsung direspons pansus dprd.
yakni dengan menyerahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmp) surabaya dan lkpj wali kota secara keseluruhan.
"ada kesalahan penyerahan materi lkpj, sehingga pendapat tim ahli dprd belum menyeluruh, dan tadi materi rpjmd dan lkpj telah kami serahkan semua," kata blegur prijanggono, ketua pansus lkpj wali kota surabaya, senin (17/6/2013).
pekan depan, dikatakan blegur, pansus lkpj berharap penilaian dan pembahasan dari tim ahli dprd surabaya bisa lebih lengkap dan menyeluruh.
dengan demikian pembahasan lkpj wali kota surabaya bisa segera diselesaikan.
"ini dikarenakan pansus juga dikejar target waktu pembahasan selama 30 hari dari penyerahan materi lkpj wali kota," tutur blegur.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Fraksi PDIP dan PKS DPRD Kota Malang Tolak Kenaikan BBM

malang - ketua fraksi pdip dprd kota malang, sri untari mengatakan, jajaran fraksinya menolak rencana pemerintah menaikan harga bbm.
penolakan tersebut bukan semata-mata karena akan menyengsarakan rakyat.
namun selama ini pemerintah juga melakukan pemborosan.
berdasar hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, ada dana rp 340 triliun yang digunakan tidak semestinya.
angka tersebut setara dengan 21,79 persen dari apbn sebesar rp 1.
560 triliun.
untari yakin, jika pemerintah menggunakan uang semestinya, apbn indonesia tidak akan jebol.
"subsidi adalah hak rakyat.
seandainya pemerintah melakukan efesiensi, maka dana yang ada bisa menutup subsidi," tegasnya, jumat (14/6/2013) saat menemui massa pmii.
selain itu ada kebijakan pemerintah sby yang dinilai menyakiti bangsa indonesia.
diam-diam pemerintah sby kembali mengajukan diri menjadi anggota international manetary found (imf).
padahal untuk menjadi anggota imf harus membayar dana yang tidak sedikit.
apalagi selama menggandeng imf, indonesia justru masuk ke dalam jurang hutang yang tidak ada habisnya.
anggota fraksi pks, nurul arba'ati juga menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga bbm.
bahkan sikap partai sudah diwujudkan dengan memasang spanduk di banyak tempat.
"sikap kami sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
kami tegas menolak kenaikan harga bbm," ujarnya, saat mendampingi untari.
menurut nurul, berdasar data yang dikeluarkan forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra), ada pemborosan apbn sebesar rp 300 triliun.
padahal dana pemborosan tersebut  bisa dimanfaatkan untuk menutup anggaran untuk rakyat.
baik untari maupun nurul mengaku siap bersama mahasiswa melakukan aksi penolakan harga bbm.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Kader KB Jadi Rebutan Caleg DPRD Sidoarjo

sidoarjo - kader pembantu pembina keluarga berencana desa (ppkbd) dan sub ppkbd menjadi rebutan calon legislatif (caleg) untuk bisa menjadi anggota dprd sidoarjo.
pasalnya, anggota ppkbd dianggap mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah.
ketua forum ppkbd dan sub ppkbd sidoarjo h hariyanto, mengaku didekati beberapa caleg tapi lebih selektif untuk memilih caleg yang lebih memperjuangkan kepentingan kb.
apabila ada caleg yang minta dukungan terlebih dulu dilihat visi dan misinya.
"ada empat caleg yang minta dukungan tapi kami belum memberikan jawaban secara pasti," kata hariyanto, jumat (14/6/2013).
menurut hariyanto, kader yang dipimpinnya itu menjadi incaran caleg karena memiliki basis massa cukup banyak.
di sidoarjo ada sekitar 35.
000 kader kb yang bernaung di forum ppkbd dan sub ppkbd.
namun, pihaknya bisa menilai caleg perempuan yang nantinya bakal didukung.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Machmud Siap Tampung Harapan Anggota DPRD Surabaya

surabaya - ketua dprd surabaya, muhammad machmud siap menampung dan menjalankan harapan serta aspirasi anggota dprd.
ini dikarenakan prinsip yang bakal dilakukan dalam memimpin dprd secara kolektif kolegial.
"dengan sistem kolektif kolegial kami tidak memandang per individu seorang anggota dprd, melainkan semuanya sama sebagai wakil rakyat," kata muhammad machmud usai pelantikan, jumat (7/6/2013).
sedangkan langkah yang akan diambil dalam sepekan ke depan, dikatakan machmud, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan dprd, pimpinan fraksi, komisi-komisi dprd, dan sekretariat dprd.
hal ini dilakukan untuk mendengarkan masukan ataupun sejumlah pendapat menyangkut tugas-tugas kedewanan dan lainya.
dengan adanya jalinan komunikasi yang baik diharapkan tidak ada lagi miskomunikasi antar anggota dprd yang dapat memunculkan persoalan sehingga menghambat kinera kedewanan.
"kami tidak ingin ada komunikasi yang terputus, semuanya harus tetap terjalin dan terjaga dengan baik," ucap machmud.
oleh karena itu, tambah machmud, pihaknya juga mengharap dukungan semua anggota dprd surabaya dan sekretariat dprd surabaya untuk bisa menjalankan amanat sebagai ketua dprd surabaya.
terlebih target produk peraturan daerah yang harus di penuhi tahun ini mencapai 33 perda.
"makanya, kami mengharap ada sinergisitas antarsemuanya di dprd surabaya demi kelancaran kinerja," tutur machmud.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

DPRD Surabaya Tidak Bisa Proses PAW Musyafak Rouf

surabaya - dprd surabaya tidak akan bisa memproses pergantian antar waktu (paw) anggota sekaligus wakil ketua dprd surabaya, musyafak rouf.
pasalnya, usulan paw seorang anggota dprd itu mekanismenya harus melalui fraksi pkb dprd tempat paw menjadi anggota.
wakil ketua dprd surabaya, akhmad suyanto mengatakan, pihaknya memang telah mendapat informasi tentang usulan paw musyafak rouf dari induk partainya.
akan tetapi hingga sekarang fraksi pkb belum memberikan laporan.
"artinya ya kami anggap tidak ada usulan paw apapun terhadap pak musyafak.
apalagi surat usulan paw sama sekali tidak ada," kata suyanto, kamis (6/6/2013).
diakui suyanto, beberapa waktu lalu dprd surabaya menerima surat dari sekretaris daerah provinsi jawa timur, rasiyo.
surat tersebut mengingatkan dprd surabaya terkait keanggotaan musyafak rouf yang sedang menjalani hukuman namun hingga tidak ada proses paw.
"atas surat tersebut pimpinan melakukan koordinasi dengan fraksi pkb, dan hasilnya hingga sekarang belum ada surat paw dari pkb," ucap suyanto.
sementara anggota fraksi pkb dprd surabaya, masduki thoha dikonfirmasi terkait hal itu enggan berkomentar.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com