Minta Kenaikan Gaji, Polisi Brazil Demo

Minta Kenaikan Gaji, Polisi Brazil Demo

surya online,rio de janeiro — para anggota kepolisian brasil melakukan unjuk rasa menuntut perbaikan kondisi serta gaji yang lebih memadai dan mengancam akan melakukan hal serupa selama berlangsungnya piala dunia.
para anggota polisi federal meninggalkan pekerjaan mereka di beberapa kota penyelanggara piala dunia.
di rio de janeiro, mereka melakukan unjuk rasa damai pada hari bersamaan dengan pengumuman skuad brasil ke piala dunia.
sementara itu, di brasilia city, ibu kota brasil, para anggota polisi mencegah rekan-rekannya untuk masuk ke markas besar dan meminta mereka untuk bergabung.
unjuk rasa juga terjadi di fortaleza, natal, dan porto alegre, kota-kota penyelenggara pertandingan piala dunia.
"ini merupakan unjuk rasa yang berlangsung 24 jam dan dilakukan serentak," kata ketua serikat pekerja kepolisian federal, andre vax de mello.
"kami masih memberi pelayanan minimal buat publik, terutama di bandara.
tetapi, jika pemerintah tidak menjawab permintaan kami, maka kami akan mogok total selama berlangsungnya piala dunia, " lanjut de mello.
di terezina, para pengunjuk rasa mengenakan penutup mata sebagai simbol untuk mengatakan pemerintah menutup mata terhadap kondisi yang dihadapi para anggota polisi.
bulan lalu, anggota militer terpaksa diturunkan ke jalan-jalan di salvador de bahia menyusul meningkatnya tindak kekerasan yang dipicu aksi mogok para anggota polisi.




terkait#brazil

baca juga



diderea cedera, oscar cemas tak bisa tampil di piala dunia


21 nama pemain sudah dikantongi pelatih brasil


brazil tim favorit, jadi juara nanti dulu!


pemain bola mini bola dari gigantes do norte, tak bisa diremehkan


kapten timnas piala dunia brasil meninggal dunia






editor: yoni

sumber: kompas.
com






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Kepala Desa Keberatan Kenaikan PBB

surya online, banyuwangi - rencana pemerintah daerah banyuwangi menaikkan nilai jual objek pajak (njop) tahun ini mendapat penolakan dari para kepala desa.
sebanyak 218 kepala desa yang tergabung dalam asosiasi kepala desa kabupaten banyuwangi menilai kebijakan ini belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga bisa menimbulkan masalah.
selain itu, kepala desa yang selama ini menjadi ujung tombak pengumpulan pajak  selama ini tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kenaikan njop.
padahal kenaikan njop otomatis berimbas pada kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (pbb) yang dibayar wajib pajak (warga).
"aturan kenaikan njop ini membuat tarif pbb naik 100 hingga 300 persen.
tarif lama saja susah untuk diminta bayar, padahal kepala desa punya tugas memungut pajak dari warga," terang agus tarmidi kordinator asosiasi kepala desa banyuwangi, senin (10/2/2014) usai dialog dengan asisten ekonomi, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat pemkab banyuwangi dan kepala dinas pendapatan banyuwangi.
agus berharap ada penundaan kebijakan ini, dan kepala desa diajak berembug untuk penentuan besaran kenaikan njop.
wiyono, kepala asisten ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat menjelaskan, kenaikan njop harus dilakukan karena ada ketimpangan antara njop lama dengan harga jual riil di lapangan.
selain itu, kenaikan njop ini sudah sesuai dengan edaran direktorat jendral pajak yang kemudian di atur dengan peraturan bupati banyuwangi nomor 1 tahun 2014.
"sudah 10 tahun belum ada penyesuaian njop di kabupaten banyuwangi, selain itu harga tanah juga sudah berbeda dengan keadaan sebelumnya (10 tahun lalu)," terang wiyono.
wiyono mengatakan naiknya njop ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari pbb hingga rp 58 miliar.
hal yang sama disampaikan oleh kepala dinas pendapatan banyuwangi.
suyanto w wicaksono.
menurutnya, njop di banyuwangi tidak sesuai harga di pasaran.
hal ini membuat masyarakat dirugikan dengan harga jual tanah yang karena harga jual hanya berpedoman pada njop.
"kajian yang kami lakukan menghasilkan kesimpulan njop di banyuwangi harus disesuaikan," ucapnya.
terkait penolakan dan keberatan yang disampaikan oleh kepala desa dan belum disosialisasikannya aturan ini kepada masyarakat, suyanto  khawatir kenaikan njop makin meningkatkan angka tunggakan pbb.
menurut suyanto, sejak 2002 hingga 2013  tunggakan pbb di banyuwangi mencapai rp 37 miliar.




baca juga



tagihan pbb di malang sebesar rp 2,8 miliar belum lunas





penulis: wahyu nurdiyanto

editor: satwika rumeksa






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Tolak Kenaikan Tarif, Mahasiswa Gresik Demo PDAM

Tolak Kenaikan Tarif, Mahasiswa Gresik Demo PDAM

surya online, gresik - pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii) cabang gresik, kembali berunjuk rasa ke kantor perusahaan daerah air minum (pdam) gresik, kamis (6/2/2014).
mereka datang dengan mengendarai motor, kemudian membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera pmii sambil berjalan ke depan pintu gerbang pdam.
mahasiswa mengkritisi rencana kenaikan tarif pdam gresik.
"kualitas pdam masih buruk, air pdam tidak bisa dikonsumsi pelanggan sesuai harapan masyarakat sebab air keruh, air mampet.
pelayanan pdam gresk juga masih tidak sesuai dengan ketetapan kementerian kesehatan," kata asroul faizin, ketua pc pmii gresik, kamis (6/2/2014).
 dengan dijaga ketat aparat kepolisian, mahasiswa terus menggelar orasi.
hingga saat ini belum ada perwakilan pdam gresik belum ada yang menemui mereka.



terkait    #pdam   #gresik

baca juga



penataan warung di pelabuhan gresik dikeluhkan pengelola warkop


lantai dua gedung dprd gresik terbakar


tuntutan belum dipenuhi warga dusun banyutami dirikan tenda


puluhan bando masih melintang di atas jalan nasional di gresik


pria ini hendak bunuh tetangga sendiri dengan kampak





penulis: sugiyono

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Gus Choi Menolak Kenaikan Harga BBM

Gus Choi Menolak Kenaikan Harga BBM

gresik - effendi choirie, mantan anggota dpr ri dari fpkb yang sekarang pindah ke partai nasional demokrat (nasdem), menyayangkan kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (bbm) menjelang bulan suci ramadan dan hari raya idul fitri 2013.
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah susilo bambang yudhoyono, terksesan memaksakan kebijakan, seharusnya tidak dilakukan menjelang ramadan dan hari raya idul fitri.
"ada penyelesaian dengan cara lain untuk menyelamatkan apbn, tidak harus menaikkan bbm.
misalnya dengan negosiasi pemilik modal untuk menunda membayar hutang atau dengan cara lain, sebab sekarang sudah mendekati hari raya.
sehingga memicu kenaikan di segala bidang, mulai perdagangan, transportasi dan angkutan umum," kata effendi choire yang akrab disapa gus choi, sabtu (23/6/2013), dalam acara pelatihan guru paud, mi dan madin di ponpes, mambaul ikhsan, desa banyuurip, kecamatan panceng.
misalnya sekarang harga bmm jenis bensin premium, naik rp 2000 dari rp 4.
500 menjadi rp 6.
500, kemudian ditambah lagi harga kenaikan sembilan bahan pokok, yang naik karena dampak kenaikan bbm dan menjelang ramadan, selanjutnya  angkutan umum naik sekitar 20 persen.
"perum damri akan menaikan tarif angkutan rp 5.
000 menuju bandara soekarno hatta.
masyarakat menengah ke bawah akan semakin jatuh miskin dan terpuruk.
ibaratnya sudah jatuh, masih ketimpa tangga.
kalau saya masih jadi anggota dpr ri, saya tegas akan menolak kenaikan harga bbm," tegas gus choi.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Polresta Masih Siaga Kenaikan Harga BBM

malang - polres malang kota masih memberlakukan status siaga pasca pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak (bbm), jumat (21/6/2013) lalu.
status siaga baru akan dicabut sesuai pengumuman mabes polri.
humas polres malang kota, akp dwiko gunawan mengungkapkan depo dan pom bensin akan terus dipantau selama status siaga belum dicabut.
tapi pemantauan ini berbeda saat pengumuman kenaikan harga bbm lalu.
menurutnya, pemantauan dilakukan secara terbuka dan tertutup.
"pemantauan terbuka dilakukan dengan menggelar patroli.
kalau pemantauan tertutup melalui intelkam," kata dwiko kepada surya online, minggu (23/6/2013).
personil yang melakukan pemantauan terbuka dibagi dalam tiga kelompok.
setiap kelompok terdiri dari 10 personil.
menurutnya, pemantauan terbuka ini meninjau depo dan pom bensin.
setiap singgah di depo atau pom bensin, petugas akan mengamati situasi dan kondisi.
bila ada tanda-tanda kerawanan, petugas akan stand by sampai situasi dan kondisi kembali normal.
mantan kasatreskrim polres batu ini tidak dapat memastikan sampai kapan pemantauan akan dilakukan.
selama mabes polri memberlakukan status siaga, giat patroli akan tetap dilakukan.
"tindakan yang perlu diambil menyesuaikan dengan kondisi di lapangan," tambahnya.
selain melakukan giat patroli, dwiko mengungkapkan polresta siap menerima informasi dari masyarakat.
sampai saat ini belum ada informasi dari masyarakat, baik terkait penimbunan bbm, maupun pom bensin curang.
selain bisa lapor ke polresta, warga yang menemukan pelanggaran bisa lapor ke dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag).
"keluhan juga bisa disampaikan ke instansi terkait," terang dwiko.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Demo Kenaikan Harga BBM, Demonstran Ini Pilih Tutup Mata dan Mulut

kudus - belasan mahasiswa di kabupaten kudus, jawa tengah, yang tergabung dalam gerakan perubahan untuk kudus (gepuk) kembali menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) dengan cara menutup mulut dan mata, jumat (21/6/2013).
sebanyak 12 pengunjuk rasa yang melakukan tutup mulut dan tutup mata di alun-alun kudus tersebut, juga menempelkan huruf di masing-masing pakaian yang membentuk tulisan "tolak bbm naik".
mereka  juga membawa keranda berwarna hitam, sebagai bentuk protes atas matinya kepedulian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil, menyusul akan dinaikkannya harga bbm, karena dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.
     "aksi tutup mulut dan tutup mata dengan kain berwarna hitam serta plester, juga simbol bahwa pemerintah sudah tidak mau mendengar maupun melihat reaksi masyarakat atas rencana kenaikan harga bbm," kata koordinator aksi, malik khairul anam.
     dengan aksi damai tersebut, dia berharap mendapat simpati masyarakat untuk turut menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bbm.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Menteri ESDM: DPR Tak Bisa Tolak Kenaikan BBM

Menteri ESDM: DPR Tak Bisa Tolak Kenaikan BBM

jakarta -- dewan perwakilan rakyat tidak bisa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah.
pasalnya, berdasarkan undang-undang apbn 2013, pemerintah bisa menyesuaikan harga bbm tanpa persetujuan dpr.
"kapan pun pemerintah merasa perlu menaikkan harga bbm, silakan.
tahun lalu sudah diketok bahwa menaikkan harga bbm adalah domain pemerintah.
sudah tidak bisa dpr mengatakan tidak setuju," kata menteri esdm jero wacik di istana merdeka, jakarta, senin (17/6/2013).
hal itu dikatakan jero menyikapi masih adanya penolakan 4 fraksi di dpr terkait rencana kenaikan harga bbm bersubsidi dalam pembahasan apbn perubahan 2013.
jero mengatakan, pemerintah hanya membutuhkan persetujuan penambahan kompensasi untuk rakyat miskin dari dpr.
selama ini, pemerintah sudah menjalankan sejumlah program untuk rakyat miskin seperti beasiswa dan beras miskin.
lantaran harga bbm akan dinaikkan, lanjut jero, pemerintah ingin menambah kompensasi semua program tersebut ditambah program bantuan langsung sementara masyarakat (blsm) untuk 15,5 juta keluarga masing-masing rp 150.
000 per bulan.
"masak memberikan bantuan kepada rakyat yang susah tidak disetujui? kemungkinan besar disetujui.
tapi masih banyak yang tidak mengerti.
dikiranya untuk menaikkan harga bbm perlu persetujuan dpr.
padahal tidak perlu," kata politisi partai demokrat itu.
seperti diberitakan, pemerintah ingin menaikkan premium menjadi rp 6.
500 per liter dan rp 5.
500 per liter.
presiden susilo bambang yudhoyono berkali-kali mengatakan, kenaikan harga bbm akan dilakukan setelah seluruh kompensasi siap.
pasalnya, kenaikan harga bbm akan menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan.
sebanyak empat fraksi di dpr masih menolak pengesahan rapbnp 2013 menjadi uu dengan berbagai alasan.
fraksi tersebut, yakni f-pdip, f-pks, f-gerindra, dan f-hanura.
lima fraksi lain mendukung pengesahan apbnp 2013.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Fraksi PDIP dan PKS DPRD Kota Malang Tolak Kenaikan BBM

malang - ketua fraksi pdip dprd kota malang, sri untari mengatakan, jajaran fraksinya menolak rencana pemerintah menaikan harga bbm.
penolakan tersebut bukan semata-mata karena akan menyengsarakan rakyat.
namun selama ini pemerintah juga melakukan pemborosan.
berdasar hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, ada dana rp 340 triliun yang digunakan tidak semestinya.
angka tersebut setara dengan 21,79 persen dari apbn sebesar rp 1.
560 triliun.
untari yakin, jika pemerintah menggunakan uang semestinya, apbn indonesia tidak akan jebol.
"subsidi adalah hak rakyat.
seandainya pemerintah melakukan efesiensi, maka dana yang ada bisa menutup subsidi," tegasnya, jumat (14/6/2013) saat menemui massa pmii.
selain itu ada kebijakan pemerintah sby yang dinilai menyakiti bangsa indonesia.
diam-diam pemerintah sby kembali mengajukan diri menjadi anggota international manetary found (imf).
padahal untuk menjadi anggota imf harus membayar dana yang tidak sedikit.
apalagi selama menggandeng imf, indonesia justru masuk ke dalam jurang hutang yang tidak ada habisnya.
anggota fraksi pks, nurul arba'ati juga menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga bbm.
bahkan sikap partai sudah diwujudkan dengan memasang spanduk di banyak tempat.
"sikap kami sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
kami tegas menolak kenaikan harga bbm," ujarnya, saat mendampingi untari.
menurut nurul, berdasar data yang dikeluarkan forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra), ada pemborosan apbn sebesar rp 300 triliun.
padahal dana pemborosan tersebut  bisa dimanfaatkan untuk menutup anggaran untuk rakyat.
baik untari maupun nurul mengaku siap bersama mahasiswa melakukan aksi penolakan harga bbm.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Hotel Pasrah Kenaikan BBM

surabaya - ketua phri jatim m soleh menyebut, pengelola bisnis perhotelan tidak bisa berbuat banyak dengan rencana kenaikan harga bbm bersubsidi.
berapapun nilai kenaikan bbm bersubsidi akan meningkatkan biaya operasional, sementara hotel tidak bisa serta merta meningkatkan harga kamar.
soleh menyebut, penggunaan bbm di industri hotel mengambil porsi sekitar 10 persen dari total biaya.
ini berarti jika ada kenaikan harga bbm maka akan meningkatkan biaya energi 10 persen hingga 20 persen.
secara umum, kenaikan harga-harga kamar, f&b, tidak bisa dilakukan oleh pengusaha sampai tiga bulan mendatang karena bulan maret baru saja ada kenaikan, nanti setelah lebaran baru akan di evaluasi lagi.
"kalau ada kenaikan harga bbm kami hanya bisa berhemat dengan efisiensi pos-pos tertentu yang tidak mengurangi pelayanan konsumen karena persaingan industri hotel di surabaya sekarang sudah sangat-sangat ketat," ujar soleh.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Perangkat Desa Juga Tuntut Kenaikan Honor

mojokerto - tuntutan ribuan perangkat desa yang diwakili 25 perangkat desa kabupaten mojokerto makin berkembang.
mereka yang kesal karena gagal ditemui kabag pemerintahan gigih wikarsa akhirnya ditemui asisten i ahmad djazuli.
namun para perangkat desa ini kini menuntut kenaikan honor mereka.
honor bulanan yang dirupakan tunjangan tambahan penghasilan perangkat desa itu berlaku sejak 2005.
besarannya mulai tahun ini tetap rp 600.
000 per bulan.
"masak tidak bisa naik honor kami barang rp 50.
000 atau rp 100.
000.
sudah saatnya hak kami nilainya disesuaikan," kata ketua ppdi gatot suyatman, rabu (27/3/2013).
para perangkat desa ini menilai wajar atas kenaikan honor.
tidak saja harga kebutuhan yang naik juga melihat kemampuan apbd juga masuk akal.
para perangkat desa ini akan terus menuntut sampai kenaikan honor terealisasi.
"harga bawang sampai cabai saja naik," tambah gatot.
selama ini, para ujung tombak roda pemerintahan di tingkat desa ini resah karena honor mereka terbengkalai tiga bulan.
perangkat desa ini terdiri atas kepala dusun, kepala urusan dan kepala seksi desa.
sampai pukul 14.
30 tadi, mereka baru ditemui asisten i ahmad djazuli.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com