Halaman

Tampilkan postingan dengan label Tolak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tolak. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Juni 2014

Tolak Hadiah Dari Pelaku UMKM, Ini Jawaban Jokowi




Tolak Hadiah Dari Pelaku UMKM, Ini Jawaban Jokowi
Tolak Hadiah Dari Pelaku UMKM, Ini Jawaban Jokowi






surya online, palembang - calon presiden nomor urut dua, joko widodo (jokowi) menolak menerima cendera mata dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) di pusat umkm kelurahan tuan kentang, kecamatan seberang ulu i, palembang, sumatera selatan.
jokowi menolak karena menurutnya produk-produk yang akan dihadiahkan kepadanya itu memiliki nilai ekonomis yang seharusnya tidak diberikan cuma-cuma, tapi dijual.
    "saya ingin membiasakan, ini kan produk yang harusnya dibeli, saya mau membiasakan," kata jokowi di tepian sungai ogan di kawasan pusat umkm, rabu (25/6/2014).
pelaku umkm memberikan produk hasil kerajinannya seperti songket dan cemilan khas palembang dalam sebuah tas kertas pada jokowi.
    menanggapi sikap jokowi itu, mereka menjelaskan bahwa cendera mata tersebut merupakan hadiah dari mereka.
namun, jokowi tetap menolak menerimanya secara gratis.
     menurutnya, umkm mencari keuntungan dengan menjual produk industri rumah tangga, jika diberikan sebagai hadiah tanpa dibeli, akan membuat pelaku umkm merugi.
     "apalagi kalau ini harganya mahal, umkm itu kan mencari keuntungan.
kalau ini diberi, nanti bisa rugi besar, saya nggak mau, apalagi  karena saya," katanya yang disambut tepuk tangan warga.
     jokowi pun meminta salah seorang ajudannya untuk membayar souvenir yang diberikan kepadanya itu.
     jokowi berkunjung ke tuan kentang bersama istri dan anaknya.
mereka sempat mengunjungi beberapa stand.
     dia membeli buah pisang dan beberapa souvenir seperti pensil, miniatur ampera, sandal dan kain.
sang istri pun juga tak ketinggalan berbelanja beberapa produk umkm.
(ant)    



terkait#jokowi

berita terkait: pemilu 2014



surat suara pilpres mulai didistribusikan kpu kabupaten malang


kpu : pengumuman harta kekayaan capres-cawapres 1 juli


jenderal pendukung prabowo dan jokowi hadir satu panggung


mk tolak gugatan poppy dharsono


panwaslu : hindari pemasangan spanduk pilpres multitafsir






editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Senin, 10 Maret 2014

Tolak MPU Luar Kota, Belasan Sopir Datangi Dishub Situbondo




Tolak MPU Luar Kota, Belasan Sopir Datangi Dishub Situbondo
Tolak MPU Luar Kota, Belasan Sopir Datangi Dishub Situbondo






surya online, situbondo - sekitar 15 sopir mpu ngeluruk kantor dinas perhubungan pemkab situbondo, senin (10/3/2014).
mereka memprotes keberadaan mpu dari luar kota yang beroperasi di wilayah situbondo.
kedatangan belasan sopir mpu ini ditemui kepala dinas perhubungan pemkab situbondo, lutfi.
koordinator aksi, rasyid, meminta dishub menindak tegas mpu yang tidak memiliki ijin trayek di wilayah situbondo.
"kami ingin mpu itu tidak beroperasi lagi di situbondo mulai besok," kata rasyid usai bertemui kadishub situbondo.
sebelumnya, sopir mpu yang tergabung dalam paguyuban sudah memberikan teguran, namun sopir mpu dari luar kota itu membandel.
"waktu ditegur, sopir mpu  mengaku wartawan," katanya.
menanggapi tuntutan para sopir, kepala dinas perhubungan, lutfi berjanji pihaknya akan mendatangkan konsultan untuk melakukan penelitian terhadap kelayakan mpu yang beroperasi di situbondo.
lutfi menjelaskan, mpu yang mendapat ijin trayek dan beroperasi di situbondo berjumlah 34 unit.
"tapi faktanya ada 40 mpu yang beroperasi, maka kita akan menguji kelayakan mpu itu," kata mantan kepala bkd situbondo ini.
 




googletag.
cmd.
push(function() { googletag.
display('div-surya-article-bottom-signature'); });

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Kamis, 06 Februari 2014

Tolak Kenaikan Tarif, Mahasiswa Gresik Demo PDAM




Tolak Kenaikan Tarif, Mahasiswa Gresik Demo PDAM
Tolak Kenaikan Tarif, Mahasiswa Gresik Demo PDAM






surya online, gresik - pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii) cabang gresik, kembali berunjuk rasa ke kantor perusahaan daerah air minum (pdam) gresik, kamis (6/2/2014).
mereka datang dengan mengendarai motor, kemudian membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera pmii sambil berjalan ke depan pintu gerbang pdam.
mahasiswa mengkritisi rencana kenaikan tarif pdam gresik.
"kualitas pdam masih buruk, air pdam tidak bisa dikonsumsi pelanggan sesuai harapan masyarakat sebab air keruh, air mampet.
pelayanan pdam gresk juga masih tidak sesuai dengan ketetapan kementerian kesehatan," kata asroul faizin, ketua pc pmii gresik, kamis (6/2/2014).
 dengan dijaga ketat aparat kepolisian, mahasiswa terus menggelar orasi.
hingga saat ini belum ada perwakilan pdam gresik belum ada yang menemui mereka.



terkait    #pdam   #gresik

baca juga



penataan warung di pelabuhan gresik dikeluhkan pengelola warkop


lantai dua gedung dprd gresik terbakar


tuntutan belum dipenuhi warga dusun banyutami dirikan tenda


puluhan bando masih melintang di atas jalan nasional di gresik


pria ini hendak bunuh tetangga sendiri dengan kampak





penulis: sugiyono

editor: titis jati permata






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Selasa, 18 Juni 2013

Menteri ESDM: DPR Tak Bisa Tolak Kenaikan BBM




Menteri ESDM: DPR Tak Bisa Tolak Kenaikan BBM
Menteri ESDM: DPR Tak Bisa Tolak Kenaikan BBM





jakarta -- dewan perwakilan rakyat tidak bisa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah.
pasalnya, berdasarkan undang-undang apbn 2013, pemerintah bisa menyesuaikan harga bbm tanpa persetujuan dpr.
"kapan pun pemerintah merasa perlu menaikkan harga bbm, silakan.
tahun lalu sudah diketok bahwa menaikkan harga bbm adalah domain pemerintah.
sudah tidak bisa dpr mengatakan tidak setuju," kata menteri esdm jero wacik di istana merdeka, jakarta, senin (17/6/2013).
hal itu dikatakan jero menyikapi masih adanya penolakan 4 fraksi di dpr terkait rencana kenaikan harga bbm bersubsidi dalam pembahasan apbn perubahan 2013.
jero mengatakan, pemerintah hanya membutuhkan persetujuan penambahan kompensasi untuk rakyat miskin dari dpr.
selama ini, pemerintah sudah menjalankan sejumlah program untuk rakyat miskin seperti beasiswa dan beras miskin.
lantaran harga bbm akan dinaikkan, lanjut jero, pemerintah ingin menambah kompensasi semua program tersebut ditambah program bantuan langsung sementara masyarakat (blsm) untuk 15,5 juta keluarga masing-masing rp 150.
000 per bulan.
"masak memberikan bantuan kepada rakyat yang susah tidak disetujui? kemungkinan besar disetujui.
tapi masih banyak yang tidak mengerti.
dikiranya untuk menaikkan harga bbm perlu persetujuan dpr.
padahal tidak perlu," kata politisi partai demokrat itu.
seperti diberitakan, pemerintah ingin menaikkan premium menjadi rp 6.
500 per liter dan rp 5.
500 per liter.
presiden susilo bambang yudhoyono berkali-kali mengatakan, kenaikan harga bbm akan dilakukan setelah seluruh kompensasi siap.
pasalnya, kenaikan harga bbm akan menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan.
sebanyak empat fraksi di dpr masih menolak pengesahan rapbnp 2013 menjadi uu dengan berbagai alasan.
fraksi tersebut, yakni f-pdip, f-pks, f-gerindra, dan f-hanura.
lima fraksi lain mendukung pengesahan apbnp 2013.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Senin, 17 Juni 2013

Tolak Coblos, Kakek Seno Dianiaya








madiun - diduga gara-gara menolak pemberian uang salah satu tim sukses pasangan calon pilbup madiun, seorang kakek sempat mengalami penganiayaan.
sang kakek, seno melan (80), warga desa darmorejo, kecamatan mejayan, sempat dilarikan ke rs panti waluyo, mejayan.
ia mengalami patah tulang di bagian tangan sebelah kanan, dan luka di kepala serta kaki kanan.
informasi menyebutkan, ia bertemu dengan salah satu tim sukses kandidat cabup-cawabup madiun, minggu (16/6/2013) malam.
dia pun diberi uang rp 20.
000.
"saya diberi uang, lalu ditanya nanti mencoblos siapa.
saya bilang tidak nyoblos," katanya dalam bahasa jawa.
karena jawaban yang dinilai tak memuaskan itu.
timbulah percekcokan yang berakhir dengan penganiayaan.
secara terpisah, ketua panwas kabupaten madiun slamet widodo menilai tidak ada unsur money politik dalam aksi yang menimpa seno.
ia katakan, kejadian itu murni pidana umum.
"jadi bukan ranah panwas," katanya.
kapolres madiun akbp yusuf menyatakan, polisi sudah mengamankan darminto, yang ditengara melakukan penganiayaan itu.
"kita menangani dugaan kasus penganiayaannya," kata dia.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Sabtu, 15 Juni 2013

Fraksi PDIP dan PKS DPRD Kota Malang Tolak Kenaikan BBM








malang - ketua fraksi pdip dprd kota malang, sri untari mengatakan, jajaran fraksinya menolak rencana pemerintah menaikan harga bbm.
penolakan tersebut bukan semata-mata karena akan menyengsarakan rakyat.
namun selama ini pemerintah juga melakukan pemborosan.
berdasar hasil audit badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, ada dana rp 340 triliun yang digunakan tidak semestinya.
angka tersebut setara dengan 21,79 persen dari apbn sebesar rp 1.
560 triliun.
untari yakin, jika pemerintah menggunakan uang semestinya, apbn indonesia tidak akan jebol.
"subsidi adalah hak rakyat.
seandainya pemerintah melakukan efesiensi, maka dana yang ada bisa menutup subsidi," tegasnya, jumat (14/6/2013) saat menemui massa pmii.
selain itu ada kebijakan pemerintah sby yang dinilai menyakiti bangsa indonesia.
diam-diam pemerintah sby kembali mengajukan diri menjadi anggota international manetary found (imf).
padahal untuk menjadi anggota imf harus membayar dana yang tidak sedikit.
apalagi selama menggandeng imf, indonesia justru masuk ke dalam jurang hutang yang tidak ada habisnya.
anggota fraksi pks, nurul arba'ati juga menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga bbm.
bahkan sikap partai sudah diwujudkan dengan memasang spanduk di banyak tempat.
"sikap kami sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
kami tegas menolak kenaikan harga bbm," ujarnya, saat mendampingi untari.
menurut nurul, berdasar data yang dikeluarkan forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra), ada pemborosan apbn sebesar rp 300 triliun.
padahal dana pemborosan tersebut  bisa dimanfaatkan untuk menutup anggaran untuk rakyat.
baik untari maupun nurul mengaku siap bersama mahasiswa melakukan aksi penolakan harga bbm.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Jumat, 31 Mei 2013

Penggemar Kretek di Surabaya Tolak Hari Anti Tembakau




Penggemar Kretek di Surabaya Tolak Hari Anti Tembakau
Penggemar Kretek di Surabaya Tolak Hari Anti Tembakau





surabaya - penggemar rokok kretek yang tergabung dalam komunitas kretek surabaya menolak peringatan hari tanpa tembakau se-dunia, yang diperingati, jumat (31/5/2013).
penolakan ditunjukkan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung negara grahadi, surabaya.
dalam aksinya puluhan penggemar rokok kretek tersebut membawa poster dan spanduk berisi krtik, bahwa kampanye anti tembakau hanya akan menyengsarakan kehidupan masyarakat di indonesia, yang banyak menggantungkan mata pencaharian sebagai petani tembakau.
koordinator aksi erda ar mengatakan, tembakau merupakan instrumen penting dalam industri rokok kretek di indonesia.
dia mencatat, lebih dari 30,5 juta masyarakat negeri ini hidup dari mata rantai binis tembakau dari hulu sampai hilir.
dari jumlah itu, 2,1 juta petani dan buruh tani tembakau, 1,5 juta petani dan buruh tani cengkeh, dan 6,1 juta meurupakan pekerja di pabrik rokok.
"dari situ sangat jelas, kampanye anti tembakau sangat mengancam kehidupan jutaan masyarakat indonesia," ujarnya, disela-sela aksi.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Selasa, 07 Mei 2013

Mahasiswa UB Demo Tolak UKT








malang - front mahasiswa universitas brawijaya (ub) menggelar demo menolak pemberlakuan uang kuliah tunggal (ukt) yang tahun ini akan dilaksanakan, senin (6/5/2013).
"ukt yang nanti berlaku tidak sesuai asas pemerataan pendidikan.
kami menolak itu," kata korlap aksi nanda pratama berorasi, senin (6/5/2013).
nanda menuturkan, selama ini sistem penerapan spp proporsional ub yang diterapkan akan hilang bersamaan pemberlakuan ukt.
masih kata nanda, pemberlakuan ukt yang sudah menjadi sk rektor ini tidak transparan.
mahasiswa tidak dilibatkan dalam sosialisasi penetapan besaran ukt yang nilai nominal terendahnya mencapai rp 2,7 juta.
"pihak kampus langsung menetapkan tanpa sosialisasi apa-apa.
kami tidak setuju ukt," tegasnya.
sementara itu, pembantu rektor iii ub dr ir hrb ainurrasyid ketika menerima perwakilan pendemo menjelaskan, ukt yang diterapkan ub sama sistemnya dengan spp proporsional yang selama ini ditetapkan.
"bahkan sepanjang yang saya tahu, ub ini satu-satunya kampus yang menerapkan ukt proporsional," kata ainur ditemui di kantornya.
ainur menerangkan, ukt ini merupakan instruksi dirjen pendidikan tinggi (dikti) namun untuk penerapannya diserahkan pihak kampus bersangkutan dengan merujuk pada sistem unit cost kampus tersebut pertahunnya.
"pada ukt ini nanti, kami pun tetap memberlakukan biaya rp 0,- untuk mahasiswa tidak mampu," ujarnya.
kepala humas ub dra susantinah rahayu menambahkan, ada lima kategori pembiayaan ukt yang nilainya berbeda-beda, tergantung kemampuan ekonomi mahasiswa bersangkutan.
"misal jurusan pendidikan kedokteran kategori 1 biaya ukt-nya sebesar rp 21.
450.
000, kategori 2 rp 19.
300.
000, kategori 3 rp 17.
160.
000, kategori 4 rp 12.
870.
000, dan kategori 5 rp 0,- alias gratis," urai santi.
santi melanjutkan, penentuan kategori ini pun sama seperti pada spp proporsional, tergantung pekerjaan orangtua, tagihan listrik, pembayaran pbb, dan lainnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Sabtu, 27 April 2013

Fuad Amin Tolak Jadi Cawagub Khofifah








surabaya -  mantan bupati bangkalan fuad amin menolak pinangan untuk menjadi pasangan khofifah indar parawansa dalam pilgub jatim 2013.
pasalnya, pria yang kini menjabat sebagai ketua dpc partai gerindra bangkalan ini  tengah fokus maju menjadi caleg anggota dprd bangkalan.
pernyataan tersebut disampaikan  ketua dpd partai gerindra jatim, soepriyatno di sela-sela pembekalan caleg dprd jatim di surabaya, jumat (16/4/2013) di singgasana hotel.
"pak fuad sudah bilang ke saya, beliau tidak jadi maju cawagub.
karena dia ingin konsentrasi maju caleg dprd kabupaten bangkalan," ujarnya, kepada wartawan.
fuad amin, lanjut soepriyanto mungkin akan disiapkan untuk jadi cagub dan cawagub jatim pada pilgub lima tahun lagi atau 2019 nanti.
sebagaimana diketahui, bakal cawagub yang akan mendampingi khofifah mengerucut pada tiga nama,  yakni fuad amin, hasan aminuddin (mantan bupati probolinggo) dan abdul halim iskandar (ketua dpw pkb jatim).
sedangkan, nama wakil bendahara umum dpp partai golkar ridwan hisjam dan bambang dh sudah hilang dan tak dilirik lagi.
wakil ketua komisi ix dpr ri itu juga membantah kalau fuad amin bakal menjadi tim sukses dari cagub pkb khofifah.
"pak fuad sekarang ingin mengawal putranya dulu di bangkalan yang menjadi bupati (ra momon, red)," jelas soepriyatno.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Sabtu, 30 Maret 2013

Jukir RSUD Ponorogo Tolak Rencana Manajemen




Jukir RSUD Ponorogo Tolak Rencana Manajemen
Jukir RSUD Ponorogo Tolak Rencana Manajemen





ponorogo - sekitar 18 sampai 22 orang juru parkir (jukir) rsud dr harjono, kabupaten ponorogo yang sudah mengelolah lahan parkir bangunan rsud baru itu sejak setahun lalu menolak rencana manajemen rumah sakit mengelolah lahan parkir itu.
alasannya, selain kompensasi rumah skait sudah terlalu besar, janji gaji yang disediakan rsud senilai rp 700.
000 per bulan per jukir dianggap terlalu kecil.
pasalnya, gaji itu dibawah upah minimum kabupaten (umk) ponorogo yang mencapai rp 936.
000 per bulan.
salah seorang jukir yang mewanti-wanti namanya disebutkan membenarkan ada sebanyak 3 kelompok warga kelurahan yang mengelolah parkir rsud.
mereka bekerja secara bergantian 3 kali dalam sehari.
menurutnya, rencana pengelolaan lahan parkir yang digagas manajemen rumah sakit bakal ditolak seluruh jukir.
alasannya, selain janji gaji terlalu kecil, juga disebabkan pendapatan dari parkir untuk rsud sudah cukup besar.
"kami sudah menerapakan sistem bagi hasil yang diterapkan, yakni 40 persen untuk rsud dan 60 persen untuk para jukir.
sementara selama ini kami yang bekerja, otomatis pendapatan rsud itu besar karena tidak bekerja hanya menyediakan lahan.
kalau kami hanya digaji rp 700.
000 berapa hasil rsud," terang lelaki warga kelurahan pakunden ini kepada surya online, sabtu (30/3/2013).
selain itu, keberatan lainnya, karena gaji bulanan itu tergolong terlalu kecil.
apalagi, hanya digaji dan dijadikan pegawai kontrak.
"jelas kami keberatan, buat apa uang rp 700.
000 sebulan itu.
kami sudah banyak mendapatkan resiko.
karena helem hilang kami yang mengganti dan membeli televisi bukan dari rumah sakit tetapi dari para jukir sendiri," tegasnya.
disamping itu, para jukir juga mempersoalkan program manajemen rumah sakit itu baru dimulai saat ini, ketika parkir ramai.
padahal, sebelumnya tak ada rencana manajemen rumah sakit mengelolah lahan parkir itu.
""kenapa kalau hendak membuat program mengelolah parkir tidak dari awal-awal dulu dan baru sekarang akan direalisasikan.
kami curiga ada apa dengan manajemen baru ini," pungkasnya diamini 3 rekannya yang berjaga.
sementara, direktur rsud dr harjono ponorogo, dr priyo langgeng berencana bakal mengumpulkan para jukir untuk merealisasikan program baru mengelolah manajemen parkir itu.
"nanti para jukir akan kami kumpulkan setelah usulan saya mendapatkan persetujuan bupati ponorogo," katanya.
diberitakan sebelumnya, manajemen rsud dr harjono, kabupaten ponorogo berencana bakal mengelolah lahan parkir yang ada di samping kiri bangunan rumah sakit termegah di karesidenan madiun itu.
alasannya, manajemen rumah sakit untuk menekan angka kebocoran pendapatkan dari sektor parkir sejak dioperasikannya rumah sakit milik pemkab ponorogo itu sejak setahun lalu.
keberanian rsud itu, setelah rumah sakit ini berubah status menjadi badan layanan uumum daerah (blud) yang memiliki kewenangan mengatur manajemen dan rumah tangga rumah sakit demi kemajuan rumah sakit itu.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Kamis, 28 Maret 2013

KPU Tolak Pilbup Madiun Mundur Tiga Bulan








madiun - keinginan partai politik (parpol) agar pemilihan bupati (pilbup) madiun mundur tiga bulan, tak direspon kpu kabupaten madiun.
penyelenggara pilbup madiun ini menolak mundur tiga bulan.
"tahapan itu sudah sesuai ketentuan, diatur dalam uu no 32/2004 pasal 86 yang menyebutkan,  bahwa pilkada dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan," kata ketua kpu kabupaten madiun anwar sholeh azarqoni, kamis (28/3/2013).
jika pilbup madiun diundur tiga bulan maka akan melanggar uu 32/2004 tersebut.
selain itu, juga akan ada kekosongan tahapan, karena tahapan pembentukan ppk dan pps sudah dilakukan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com