Pansus DPRD Serahkan LKPJ dan RPJMD Surabaya

surabaya - kesulitan tim ahli dprd terkait tidak adanya pembanding laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) wali kota surabaya langsung direspons pansus dprd.
yakni dengan menyerahkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmp) surabaya dan lkpj wali kota secara keseluruhan.
"ada kesalahan penyerahan materi lkpj, sehingga pendapat tim ahli dprd belum menyeluruh, dan tadi materi rpjmd dan lkpj telah kami serahkan semua," kata blegur prijanggono, ketua pansus lkpj wali kota surabaya, senin (17/6/2013).
pekan depan, dikatakan blegur, pansus lkpj berharap penilaian dan pembahasan dari tim ahli dprd surabaya bisa lebih lengkap dan menyeluruh.
dengan demikian pembahasan lkpj wali kota surabaya bisa segera diselesaikan.
"ini dikarenakan pansus juga dikejar target waktu pembahasan selama 30 hari dari penyerahan materi lkpj wali kota," tutur blegur.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Pansus Lumpur Minta Polisi Bertindak Persuasif terhadap Korban Lumpur

Pansus Lumpur Minta Polisi Bertindak Persuasif terhadap Korban Lumpur

sidoarjo - pascaempat korban lumpur diamankan ke polres sidoarjo karena dituding menghalangi penguatan tanggul, panitia khusus (pansus) lumpur dprd sidoarjo menyambangi korban lumpur yang bermukim di titik 21 di desa jatirejo, porong, kamis (16/5/2013).
kedatangan pansus lumpur itu pun disambut dengan keranda mayat oleh puluhan korban lumpur yang bermukim di tanggul.
langkah yang dilakukan korban lumpur itu sebagai protes atas ditangkapnya empat korban lumpur itu.
"kenapa teman kami ditangkap," teriak korban lumpur menyambut kedatangan pansus lumpur di tanggul.
melihat kondisi yang demikian, ketua pansus lumpur,  h nur achmad syaifudin langsung merespons.
ia meminta kepada polisi agar lebih persuasif dalam menangani aksi korban lumpur.
karena korban lumpur menggelar aksi itu untuk menuntut haknya supaya ganti rugi aset segera dilunasi.
"kami meminta agar korban lumpur tidak merusak fasilitas umum maupun bertindak anarkis," kata ketua pansus lumpur, nur achmad.
politisi pkb menjelaskan, terkait empat korban lumpur yang diamankan di polres sidoarjo, pihaknya menggelar hearing dengan perwakilan korban lumpur dan polres sidoarjo.
sesuai rencana, pertemuan itu digelar, jumat (17/5/2013) besok untuk mencari jalan keluar.
 "nanti akan kami tanyakan ke polres, kenapa empat korban lumpur sampai  diamankan," jelasnya.
pansus juga menjelaskan, lapindo brantas inc melalui pt minarak lapindo jaya (mlj) akan menyelesaikan pembayaran akhir mei 2013.
"makanya kita tunggu saja sampai akhir mei.
jika ganti rugi belum dilunasi tentu kami  akan minta pemerintah ikut mengatasi masalah ini," tutur wakil ketua pansus lumpur, emir firdaus.
kapolres sidoarjo akbp marjuki terus memantau kondisi tanggul yang ada dan ia meminta agar petugas memblokade warga yang nekat akan menghentikan aktivitas penanganan lumpur.
"jika ada warga yang bergerak akan menghentikan aktivitas penanganan lumpur diblokade saja," ujar marjuki.
empat korban lumpur yang diamankan dianggap menghalang-halangi kerja bpls untuk pengaliran lumpur.
apabila lumpur tidak dialirlan bisa jebol.
mengingat sebelah barat tanggul adalah jl raya porong dan rel ka.
 "kami berharap warga bisa mengerti dengan kondisi lumpur saat ini karena sudah mencapai bibir tanggul," jelasnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Masa Kerja Pansus Lumpur Habis, Agenda Ketemu SBY Tertunda

sidoarjo -  panitia khusus (pansus) lumpur dprd sidoarjo yang mengagendakan pertemuan dengan presiden sby bersama perwakilan korban lumpur dan pengusaha korban lumpur harus tertunda.
pasalnya, kinerja pansus lumpur yang memfasilitasi perjuangan korban lumpur akan habis pada 25 april ini.
pansus lumpur dibentuk selama 6 bulan dan pansus yang dipimpin emir firdaus ini dibentuk sejak november 2012.
kinerja pansus lumpur ini baru saja membuat keputusan yang cukup menjanjikan korban lumpur.
rapat yang digelar di ruang paripurna dprd sidoarjo bersama perwakilan korban lumpur dan gabungan pengusaha korban lumpur lapindo (gpkll) bakal menghadap presiden sby.
"korban lumpur akan mengadukan pembayaran ganti yang sampai saat ini belum tuntas," tutut ketua pansus lumpur, emir firdaus, rabu (17/4/2013).
agenda pansus yang terpenting adalah bertemu dengan presiden sby dan suratnya akan dilayangkan.
sesuai surat yang ada, pemerintah supaya ikut menyelesaikan pembayaran ganti rugi lumpur.
presiden sby juga diminta berkantor di sidoarjo untuk melihat kondisi korban lumpur.
habisnya masa kerja pansus, emir firdaus saat ini membuat laporan pansus sekaligus pembubaran pansus.
  pihaknya juga mengusulkan ke pimpinan dewan untuk membentuk pansus lumpur lagi.
karena selama ini masih banyak korban lumpur yang belum menerima ganti rugi.
seperti, pembayaran ganti rugi korban lumpur maupun pembayaran ganti rugi aset pengusaha yang tergabung dalam gpkll.
terkait masa kerja pansus habis, emir tetap optimistis akan terus berlanjut.
karena pr yang belum terselesaikan akan diteruskan oleh ketua pansus baru.
"pansus lumpur kami rasa perlu diteruskan karena untuk memfasilitasi penyelesaian ganti rugi korban yang belum menerima ganti rugi," ungkapnya.
sementara itu, ketua dprd sidoarjo, h dawud budi sutrisno terkait masa kerja pansus lumpur habis akan dibahas dalam badan musyawarah (banmus).
"makanya dilihat dari kebutuhannya.
kalau diperlukan ya dibentuk lagi karena tugasnya membantu menyelesaikan masalah lumpur," katanya.
politisi partai demokrat ini menegaskan, laporan pertanggungjawaban pansus lumpur akan digelar 25 april mendatang.
laporan itu akan dikaji sejauhmana peran dalam penyelesaian.
karena dalam kerja pansus masih ada yang belum terselesaikan.
"setelah paparan, banmus mengagendakan pembentukan pansus lumpur," terangnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Pansus KSO PDP Harus Dibentuk

suryaonline, jember - badan musyawarah (banmus) dprd jember memutuskan agar anggota dewan jember menggelar rapat paripurna terkait pembentukan panitia khusus (pansus) atas munculnya kerjasama operasional (kso) perusahaan daerah perkebunan (pdp) kahyangan jember dengan investor, cv nanggala mitra lestari.
"dalam rapat banmus, persoalan kso pdp disinggung dan memang muncul opsi adanya pansus," ujar anggota banmus, bukri, senin (8/4/2013).
pembentukan pansus ditentukan dalam rpaat paripurna.
sementara dalam pandangan pribadi bukri, pembentukan pansus sangat perlu.
pansus diperlukan untuk mencari tahu kebenaran inti dan isi kso tersebut.
persoalan kso pdp kahyangan dengan pihak investor diprotes keras oleh buruh pdp.
mereka menilai kso komoditas kopi, karet dan cengkeh itu akan merugikan buruh.
protes dalam bentuk demo ratusan buruh itu masuk ke gedung dewan.
lucunya, anggota dewan tidak mengetahui adanya kso itu.
meskipun sekretaris kabupaten jember sugiarto mengatakan telahmengirimkan surat kepada dprd jember, namun sejumlah anggota dewan mengaku tidak tahu menahu surat itu.
"jangankan surat, soal kso saja kami tahunya dari media dankawan-kawan wartawan," ujar ketua komisi d ayub junaidi.
anang murwanto, ketua komisi b dan m jufriyadi, ketua komisi a mengamini perkataan ayub.
ketiga ketua komisi ini sepakat adanya pansus kso pdp kahyangan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com