Belum Ada Pengumuman, Panwas Lamongan Tak Bisa Tindak Kampanye Hitam

Belum Ada Pengumuman, Panwas Lamongan Tak Bisa Tindak Kampanye Hitam

surya online, lamongan – ketua panwaslu lamongan, tony wijaya mengaku belum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memroses munculnya  tabloid yang dikirim ke sejumlah ponpes dan panti asuhan sebagai kampanye hitam yang menyerang capres joko widodo.
menurut  ketua panwas tony wijaya, memang ada tabloid yang menjelekkan jokowi  dan dikirim melalui pt pos ke sejumlah ponpes dan panti asuhan.
namun karena belum ada pengumuman resmi siapa saja calon presiden dari kpu pusat.
kedua pasangan itu baru sebatas mendaftar sebagai calon presiden.
  beda lagi, lanjut tony, kalau sudah ada pengumuman resmi dari kpu pusat.
dan pengumuman resmi itulah yang akan menjadi pedoman panwas untuk mengusut dan memroses munculnya kampanye hitam ini.
”kalau sekarang ini ranahnya tentu ada di polisi, karena itu masuk pidana umum.
jadi bukan panwas,”tegas tony wijaya, kepada surya, rabu (28/05/2014).
tony memastikan , pihaknya akan menindak tegas  terhadap siapapun yang melakukan kampanye hitam pada saat resmi ada pasangan calon presiden yang sudah diumumkan kpu pusat.
jika sekarang panwas memaksakan diri menangani ini, tentu terbentur dengan aturan yang ada.
sementara itu, kasat reskrim akp efendi lubis dikonfirmasi surya, rabu (28/05/2014) menyatakan, pihaknya belum menerima laporan dari mereka yang merasa dikorbankan dengan munculnya kampanye hitam.
“kalau ada laporannya akan kita tindak lanjuti.
itu masuk kategori fitnah,”ungkapnya.
senada dengan kasat reskrim, kasat intelkam akp agus bandiyono juga memastikan belum ada laporan yang masuk ke pihaknya.
kalau informasi itu jelas ada, dan intel juga sudah mempunyai bb tabloid.




terkait#panwas lamongan, kampanye hitam

baca juga



marak kampanye hitam via facebook





penulis: hanif manshuri

editor: heru pramono






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Incumbent, Panwas dan Wartawan Berebut Kursi KPU

surya online, gresik - sebanyak tiga pendaftar dinyatakan tidak lolos, seleksi administrasi seleksi calon anggota komisioner komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten gresik.
berdasar pengumuman bernomor 02/timsel.
kpu-gresik/iv/2014, akhirnya ditetapkan 50 orang pendaftar yang dinyatakan lolos mengikuti tes selanjutnya.
ketua timsel  kpu gresik, dr abdul chalik mengatakan tiga pendaftar yang digugur, karena tidak lolos dalam passing grade, di antaranya penilaian makalah yang harus dibuat peserta saat menyerahkan kelengkapan administrasi.
selain itu, chalik didampingi empat anggota timsel lainnya mengatakan sebagian besar pendaftar adalah mereka yang sekarang masih aktif sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten gresik.
"ada empat incumbent kpu gresik, tiga komisioner panwaskab, ini menandakan sosialisasi atas bantuan teman-teman wartawan berjalan sukses," kata chalik, di sekretariat timsel kpu gresik, perumahan graha mutiara, senin (28/4/2014).
menurut pengumuman yang diterbitkan timsel, ke 4 incumbent kpu gresik yang mendaftar adalah m faizin, alimin, wahyani ahmad dan ahmad ronny.
tiga komisioner panwaskab gresik yang mendaftar adalah hariyanto, elvita yuliati dan sidiq notonegoro.
sejumlah wartawan juga mencoba keberuntungan, yaitu sutikon, ahmad yani, moch sugiyono, ika ana fathul hidayat dan surrahman.
selain itu, sejumlah komisioner panwas tingkat kecamatan juga mendaftar, selain dosen, dan wiraswasta.
sesuai jadwal, ke 50 orang peserta tersebut akan mengikuti seleksi tulis di hotel sapta nawa, rabu (30/4/2014), tes kesehatan dilakukan di ruang vip rsu ibnu sina, jumat (2/5/2014) - sabtu (3/5/2014), dan terakhir tes psikologi di hotel sapta nawa, senin (5/5/2014) - selasa (6/5/2014).




terkait#kpu, tes, gresik

baca juga



masih terjadi dugaan pungli di sdn dan smpn gresik


razia gabungan satpol pp gresik amankan 26 pramusaji


pencairan blsm di pamekasan diwarnai protes


razia warung kopi di gresik, 40 orang diamankan


persegres tidak memaksa pemain untuk bermain





penulis: adi agus santoso

editor: adi agus santoso






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Kampanye Golkar, Bupati Jombang dan Camat Dilaporkan Panwas

Kampanye Golkar, Bupati Jombang dan Camat Dilaporkan Panwas

surya online, jombang-bupati jombang nyono suharli dan camat kabuh m bashori kholiq dilaporkan oleh empat parpol ke panwaslu kabupaten (panwaskab) setempat, minggu (23/3/2014).
pasalnya, bupati dan camat dituduh menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan memerintahkan pns dan jajarannya untuk melakukan kampanye partai golkar.
selain bupati dan camat, sekcam kabuh, mutaghfirin juga ikut dilaporkan empat parpol tersebut.
ke-4 pelapor itu pdip, pkb, partai demokrat (pd), serta partai hanura.
tak sekadar melapor, empat parpol itu juga melampirkan bukti pelanggaran berupa rekaman video yang berdurasi 20 menit lebih.
rekaman tersebut berisi tentang camat kabuh bashori kholiq yang sedang menghadiri sosialisasi dana add (anggaran dana desa) di balai desa genengan jasem, pada selasa, 18 maret 2014.
"dalam rekaman ini camat kabuh bashori kholiq secara tegas meminta kepada hadirin untuk memenangkan partai golkar.
ini menyalahi aturan, karena camat merupakan pns dan balai desa adalah fasilitas negara," kata m subaidi muchtar, ketua dpc pkb jombang.
ketua dpc pdip menyatakan, dalam rekaman tersebut sangat jelas camat memobilisasi dan mengarahkan perangkat desa untuk memenangkan partai golkar.
"dalam rekaman video itu juga ketahuan, camat mendapat perintah dari bupati," tandas sumrambah.
kedatangan keempat parpol itu diterima langsung komisioner divisi penindakan panwaskab a wadud burhan.
selanjutnya, burhan menerima berkas dan bukti laporan serta mencatatnya.
“kami akan meneliti, menelaah dan mengkaji laporan dari empat parpol itu,” kata burhan.
camat bashori kholiq gagal dikonformasi terkait laporan keempat parpol.
sebab, saat dihubungi lewat sambungan ponsel, yang bersangkutan tidak merespon, meski terdengar nada sambung.
demikian pula ketika  dikirim pesan singkat ke ponselnya, dia juga tidak membalas




baca juga



caleg baru di pamekasan, pasang gambar di pohon





penulis: sutono

editor: satwika rumeksa






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Panwas Panggil Tim Kampanye PKB

surya online, malang – panwaslu kota malang, akan memanggil tim kampanye pkb kota malang, kamis (20/3/2014) untuk diklarifikasi terkait dugaan praktik money politik dalam kampanye terbuka yang digelar pkb di kecamatan sukun beberapa hari lalu.
divisi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu panwaslu kota malang, fajar santosa, mengatakan untuk mendalami dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pkb, panwaslu akan memanggil tim kampanye pkb.
panwaslu akan mengklarifikasi ke tim kampanye pkb terkait laporan adanya bagi-bagi door prize untuk peserta kampanye pkb di kecamatan sukun.
"laporan itu menjadi pembahasan di gakumdu, makanya kami ingin mengklarifikasi ke tim kampanye pkb.
hasilnya seperti apa, nanti setelah rapat pleno,” kata fajar, rabu (19/3/2014).
ia menjelaskan, panwaslu belum bisa menyimpulkan apakah bagi-bagi door prize kepada peserta saat kampanye termasuk money politik apa bukan.
untuk itu perlu ada kesepakatan bersama dalam pelaksanaan kampanye terbuka di kota malang.
“hasil rapat pleno nanti akan kami jadikan aturan yang berlaku untuk semua partai yang melaksanakan kampanye,” ujarnya.
terkait dua caleg yang melakukan kampanye di tempat pendidikan, fajar menyatakan sudah meminta keterangan terhadap keduanya.
menurutnya, kedua caleg dprd kota malang dari partai demokrat dan pkpi dapil sukun tersebut mengakaui telah melakukan kampanye di aula yayasan bhakti luhur.
namun, kedua caleg tersebut membantah jika disebut melakukan kampanye di tempat pendidikan.
“mereka bilang pelaksanaan kampanyenya di aula bukan di lokasi sekolah.
tetapi, kami tetap memprosesnya, karena mereka telah membagi-bagikan atribut kampanye di lingkungan pendidikan.
berkas dugaan pelanggaran tersebut akan kami serahkan ke polisi,” katanya.
terpisah, dewan penasehat dpc pkb kota malang, arief wahyudi, membantah jika pembagian hadiah kepada peserta kampanye pkb di kecamatan sukun dikatakan money politik.
menurutnya, hadiah tersebut diberikan melalui undian yang diikuti ribuan orang.
“kecuali kami membagi-bagikan beras dan uang kepada peserta, lalu menyuruh peserta kampanye untuk memilih kami, itu baru dinamakan money politik.
saya harap panwas harus lebih cermat dalam mengartikan money politik,” katanya.
dikatakannya, jika panwas membawa kasus itu ke ranah hukum, pkb juga akan menempuh langkah yang sama.
pkb akan menggugat panwas yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.
“kasus seperti itu pernah dibawa ke mk (mahkamah konstitusi) dan ditolak.
berarti pemnberian hadian melalui undian dalam pelaksanaan kampanye bukan termasuk money politik,” ujarnya.
sebelumnya, panwaslu menemukan pelanggaran dalam kampanye terbuka pkb di kecamatan sukun.
panwaslu mengindikasi ada praktik money politik dalam kampanye tersebut.
dalam kampanye itu, pkb memberikan door prize kepada peserta kampanye.
selain itu, panwaslu juga menerima laporan ada dua calon legislatif (caleg) yang melakukan kampanye di tempat pendidikan.
kedua caleg dprd kota malang itu dari partai demokrat dan pkpi dapil sukun.
dalam laporan yang diterima panwaslu menyebutkan kedua caleg itu melakukan kampanye di yayasan bhakti luhur kota malang.
caleg tersebut mengumpulkan guru dan siswa di aula sekolah untuk diberikan sosialisasi pencalonannya.




terkait #panwas, pkb, kota malang

berita terkait: pemilu 2014



bupati malang ambil cuti kampanye


abraham samad istikharah untuk putuskan jadi cawapres


rock the vote indonesia, gelaran simulasi pemilu untuk kaum muda


nasdem surabaya fokus pendidikan politik warga


lakukan freeze dan flash mob, pks bidik generasi muda





penulis: samsul hadi

editor: adi agus santoso






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Panwas Ancam Copot Baleho Desk Pilkada Pemkab Madiun

madiun - panitia pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten madiun meminta baleho dan poster milik desk pilkada pemkab madiun untuk diturunkan.
panwas menilai isi materi dari baleho itu tak netral dan mengarah pada calon tertentu.
"semua baleho dan poster milik para kandidat harus diturunkan.
hanya punya kpu yang boleh berdiri.
termasuk milik desk pilkada juga harus diturunkan," ujar ketua panwas kabupaten madiun slamet widodo, sabtu (15/6/2013).
ia katakan, panwas kabupaten madiun telah melayangkan surat teguran kepada desk pilkada terkait isi dari poster dan baleho yang dinilai tak netral itu.
"sudah dilayangkan suratnya beberapa hari lalu," kata dia.
karena itu, ujar widodo, jika baleho dan poster milik desk pilkada pemkab madiun yang isi materinya 'berbau' dukungan itu tak dicopot, maka pihaknya akan mencopotnya.
"nanti akan kita copot bersama-sama dengan baleho dan poster para kandidat, jika pada masa tenang ini masih ada," ujar widodo.
poster dan baleho sosialisasi yang dibuat desk pilkada pemkab madiundinilai sebagai bentuk kecurangan.
karena materi yang disajikan tak netral.
materi poster dan baleho yang diterbitkan desk pilkada tersebut secara design mengarah untuk mendukung salah satu calon.
diantaranya, tag line "ojo lali" dan "guyub rukun" yang selama ini dipakai sebagai jorgan salah satu pasangan calon.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Panwas Keluarkan Edaran Netralitas PNS di Mojokerto

mojokerto - panwaslu kota mojokerto menyikapi temuan maraknya pns yang terlibat dalam kegiatan dukung mendukung bakal pasangan calon dengan mengeluarkan edaran.
edaran yang ditujukan kepada bkd dan ditujukan kepada seluruh satker di pemkota mojokerto ini berisi tentang netralitas pns dalam setiap tahapan pilwali.
ini dilakukan menyusul pns setingkat pegawai hingga pejabat eselon kedapatan terlibat dalam kegiatan dukung mendukung bakal pasangan calon.
"banyak yang lapor kepada kami.
tahapan pilwali diketahui banyak pns yang terlibat sebagai bentuk kegiatan dukung mendukung calon," kata ketua panwaslu kota mojokerto elsa fifajanti, senin (10/6/2013).
edaran ini berisi penekanan kepada pns agar netral.
tak terlibat dalam aksi atau kegiatan apa pun menyangkut dukung mendukung calon wali kota.
meski calon ini belum ditetapkan oleh kpud.
"kami minta seluruj satker memasangan baliho atau spanduk mengenai netralitas pns ini," kata elsa.
mantan wartawan harian terbitan surabaya ini menyikapi laporan dan informasi pns terlibat dalam kegiatan dukung mendukung calon itu sebagai temuan.
dirinya belum bisa menindak karena tahapan pilwali masih belum menetapkan bakal pasangan calon sebagai calon wali kota.
surat edaran panwalsu itu bernomor 136/panwaslu-kota mjk/vi/2013.
surat ini tertanggal 8 juni 2013.
surat ini dikirim ke skpd, termasuk institusi polisi dan tni sebagai tembusan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Ditantang Sumpah Pocong, Panwas Pilkades Tak Berkutik

ponorogo - ratusan warga desa ngadirojo, kecamatan sooko, kabupaten ponorogo kembali meluruk kantor kecamatan sooko untuk kali kedua dalam beberapa pekan terakhir, kamis (23/5/2013).
dalam aksi kali kedua ini, massa tidak menggelar demo akan tetapi menantang panitia pengawas (panwas) pilkades ngadirojo yang terdiri dari unsur kecamatan, polsek, dan koramil sooko sumpah pocong.
 tantangan sumpah pocong tersebut atas dugaan keterlibatan permainan yang dilakukan kaur pemerintahan kecamatan sooko, pamuji, dalam memenangkan salah satu calon kepala desa (cakdes) di desa ngadirojo beberapa pekan lalu.
dugaan kecurangan pamuju ditengarai ia mengarahkan para pemilih manula untuk memilih cakades yang unggul sementara saat ini.
namun, tantangan sumpah pocong itu langsung dimentahkan panwas pilkades dengan alasan sumpah pocong tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di indonesia.
padahal, warga saat itu sudah menyiapkan seluruh perangkat untuk  sumpah pocong.
sumpah pocong salah satu cara untuk mencari kebenaran dalam dugaan keterlibatan pamuji dalam membela salah satu cakades pemenang pilkades ngadirojo.
karena tak satu pun panwas pilkades berani menerima tantangan itu, maka warga menghujat dengan berbagai makian dan hujatan kata-kata kotor.
bahkan aksi menduduki kantor kecamatan sooko itu terjadi sejak pagi hingga petang hari.
camat sooko, bambang windu didampingi kapolsek dan komandan koramil sooko dikonfirmasi terkait penolakan sumpah pocong permintaan warga tersebut berkilah jika supah pocong itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia.
"sudahlah serahkan semua pada hukum yang berlaku.
kami kompak menolak permintaan warga karena itu tidak sesuai hukum yang berlaku," terangnya, kamis (23/5/2013).
seorang perwakilan warga desa ngadirojo, supriadi, menegaskan penolakan sumpah pocong itu bukti panwas sudah menerima dugaan uang suap dari pamuji.
"karena mereka kompak menolak semuanya, saya yakin mereka semua (panwas) berpihak kepada pamuji.
kalau mereka jujur pasti mereka berani melakukan sumpah pocong," pungkasnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Panwas Temukan Banyak Pelanggaran Kampanye

malang - pelanggaran mewarnai masa kampanye pilkada kota malang 5-19 mei 2013.
panwas kota malang menilai, mayoritas calon pasangan (paslon) atau tim suksesnya melakukan pelanggaran.
divisi penindakan dan pelanggaran kampanye panwas kota malang, fajar santoso mengungkapkan pelanggaran di luar jadwal paling sering dilakukan paslon.
dia mencontohkan, kandidat yang tidak mendapat jatah kampanye di kecamatan kedungkandang malah kampanye di kecamatan ini.
dia menduga, pelanggaran ini dipicu keinginan paslon menggarap daerah di luar basisnya.
"atau mereka ingin memasifkan dukungan di daerah dukungannya," kata fajar, minggu (19/5/2013).
konvoi atau iring-iringan kendaraan, juga pelanggaran yang paling sering dilakukan calon.
sebenarnya dalam aturan kpu, hanya paslon yang dilarang menggelar konvoi.
dalam prakteknya, konvoi tidak selalu melibatkan paslon.
biasanya hanya tim sukses atau simpatisan yang terlibat dalam konvoi ini.
meski tidak diatur dalam aturan kpu, fajar menilai konvoi oleh tim sukses atau simpatisan termasuk pelanggaran.
sebab, dampak dari konvoi sama, yaitu kemacetan.
"memang ini celah yang bisa dimanfaatkan calon.
tapi kami tetap menganggap konvoi sebagai pelanggaran," tambahnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com