Halaman

Tampilkan postingan dengan label Ancam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ancam. Tampilkan semua postingan

Rabu, 31 Juli 2013

Sekkab Ancam PNS yang Bolos Usai Cuti dan Libur Idul Fitri









surya online, lamongan – para pegawai negeri sipil (pns) idul ftri 1434 h ini sudah menikmati cuti dan libur lebaran cukup panjang.
  namun biasanya masih saja  banyak pns yang membandel menambah liburan.
mengantisipasi kemungkinan itu, sekkab lamongan.
yuhronur efendi mewarning semua pns di jajaran pemkab lamongan agar tidak seeanaknya masih menambah liburan usai cuti dan libur panjang.
”siapapun pegawainya yang tidak masuk usai cuti dan libur panjang pasti akan menerima sanksi,”tegas yuhronur efendi, rabu (31/7/2013).
diungkapkan, sesuai  surat keputusan bersama tiga menteri, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri agama serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang libur dan cuti bersama tahun 2013, libur  idul fitri 1434 h ada lima hari.
yakni libur nasional pada 8 dan 9 agustus serta libur cuti bersama pada 5, 6 dan 7 agustus.
tapi lantaran pemkab lamongan menganut lima hari jam kerja, maka libur idul fitri tahun ini mencapai sembilan hari.
karena pada tanggal 3 dan 4 agustus serta tanggal 10 dan 11 agustus adalah hari sabtu dan minggu.
“saya rasa libur lebaran tahun ini sudah jauh lebih dari cukup untuk dimanfaatkan bersilaturrahmi dengan sanak saudara.
bahkan bagi mereka yang harus mudik ke luar kota.
sangatlah tidak etis jika sampai ada pegawai pemkab lamongan, apalagi pejabatnya yang masih menambah libur lebaran, “ tegasnya.
dia juga menyampaikan bakal ada sanksi disiplin kepegawaian bagi yang ketahuan menambah liburan.
hukumannya tentu menyesuaikan derajat pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pp nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns.
sanksi ini tentu tidak berlaku bagi pegawai yang tidak masuk karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti sakit dan melampirkan surat resmi.
sedangkan bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, air minum dan pemadam kebakaran, dia meminta agar diatur jadwal tersendiri sehingga tidak mengganggu pelayanan.
“saya minta sebelum liburan, agar setiap alat listrik di kantor dimatikan.
jika perlu ada staf yang secara bergiliran dijadwal mengecek kondisi kantor.
selepas puasa ramadan nanti saya minta juga untuk menjaga kondisi kesehatan.
jangan sampai terlalu semangat bersilaturrahmi sehingga jatuh sakit, “ ungkapnya.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Sabtu, 29 Juni 2013

Jadi Alat Politik, Maradona Ancam Balik ke Argentina




Jadi Alat Politik, Maradona Ancam Balik ke Argentina
Jadi Alat Politik, Maradona Ancam Balik ke Argentina





jakarta - legenda argentina, diego maradona, sempat mengancam kembali ke negaranya setiba di jakarta, sabtu (29/6/2013).
alasannya, diego maradona enggan dirinya dijadikan alat politik di salah satu kota tujuannya.
sejak tiba maradona sudah kelelahan dan sempat menghardik seorang pejabat imigrasi ketika hendak memasuki ruang imigrasi.
untuk meredakan ketegangan, ketua badan sepak bola rakyat indonesia (basri), eddy sofyan, bersama plt duta besar argentina untuk indonesia, gustavo hector mendez, dan dua orang staf pribadi maradona berbincang-bincang di ruangan imigrasi.
entah dari mana dia mendengar, maradona tahu jika di salah satu kota tujuannya seperti jakarta, medan, surabaya, dan makassar dia akan dijadikan alat politik.
hal tersebut membuat maradona kecewa dan mengancam segera pulang ke argentina jika itu terjadi.
"di satu kota, kedatangan maradona dimanfaatkan sebagai sarana politik.
ketika maradona dijadikan alat politik, dia bilang,"lebih baik saya langsung pulang.
saya pesepakbola, bukan politisi," tutur eddy sofyan ketika menyampaikan keterangan di djakarta theater, sabtu (29/6/2013).
"maradona pernah memenangkan gugatan di china hanya karena fotonya dipergunakan untuk game online tanpa ijin.
legalnya dia tadi juga sudah memperingkatkan saya," sambung eddy.
gara-gara maradona marah, rangkaian kegiatan di empat kota terpaksa dijadwal ulang
Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Minggu, 16 Juni 2013

Panwas Ancam Copot Baleho Desk Pilkada Pemkab Madiun








madiun - panitia pengawas pemilihan kepala daerah kabupaten madiun meminta baleho dan poster milik desk pilkada pemkab madiun untuk diturunkan.
panwas menilai isi materi dari baleho itu tak netral dan mengarah pada calon tertentu.
"semua baleho dan poster milik para kandidat harus diturunkan.
hanya punya kpu yang boleh berdiri.
termasuk milik desk pilkada juga harus diturunkan," ujar ketua panwas kabupaten madiun slamet widodo, sabtu (15/6/2013).
ia katakan, panwas kabupaten madiun telah melayangkan surat teguran kepada desk pilkada terkait isi dari poster dan baleho yang dinilai tak netral itu.
"sudah dilayangkan suratnya beberapa hari lalu," kata dia.
karena itu, ujar widodo, jika baleho dan poster milik desk pilkada pemkab madiun yang isi materinya 'berbau' dukungan itu tak dicopot, maka pihaknya akan mencopotnya.
"nanti akan kita copot bersama-sama dengan baleho dan poster para kandidat, jika pada masa tenang ini masih ada," ujar widodo.
poster dan baleho sosialisasi yang dibuat desk pilkada pemkab madiundinilai sebagai bentuk kecurangan.
karena materi yang disajikan tak netral.
materi poster dan baleho yang diterbitkan desk pilkada tersebut secara design mengarah untuk mendukung salah satu calon.
diantaranya, tag line "ojo lali" dan "guyub rukun" yang selama ini dipakai sebagai jorgan salah satu pasangan calon.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Jumat, 14 Juni 2013

Ratusan Perawat di Kabupaten Malang Berdemo Ancam Mogok Kerja




Ratusan Perawat di Kabupaten Malang Berdemo Ancam Mogok Kerja
Ratusan Perawat di Kabupaten Malang Berdemo Ancam Mogok Kerja





malang - sejumlah perwakilan perawat kabupaten malang demo menuntut ruu keperawatan disahkan menjadi undang-undang, kamis (13/06/2013).
aksi mereka berawal dari stadion kanjuruhan kepanjen di jalan trunojoyo dan berhenti di halaman dinkes jalan trunojoyo.
di kantor dinkes yang bersebelahan dengan kantor dprd itu mereka berorasi.
sejumlah perwakilan dari mereka diterima ketua komisi b, purnomo anwar dan sekretaris komisi b, dwi hari cahyono di ruang rapat dprd kabupaten malang.
 "apa yang kalian tuntut segera kami sampaikan secara tertulis agar bisa segera kami faks-kan ke dpr ri.
maksimal senin depan sudah harus kami terima jawaban itu," kata purnomo anwar para pendemo.
pada juli 2013, komisi b akan menyampaikan tuntutan itu secara langsung kementerian kesehatan.
irfandi, sekretaris ppni (persatuan perawat nasional indonesia) kabupaten malang berharap ruu keperawatan segera disahkan pada tahun ini.
"kalau ditunda lagi, kami siap beraksi secara massif secara nasional dan siap mogok kerja," kata irfandi kepada surya online, kamis (13/6/2013).
menurutnya, ruu keperawatan itu sudah menjadi draft sejak 1998.
jika tidak disahkan sekarang, dikhawatirkan akan terdesak dengan pengajuan ruu tenaga kesehatan (nakes) yang diajukan oleh kementerian kesehatan ke dpr ri.
"kalau kita dimasukkan ke ruu nakes, pasti tidak detil pengaturannya seperti di ruu keperawatan," jelasnya.
tenaga medis itu, kata irfandi, sangat banyak karena rumpunnya ada 27 profesi.
hal khusus yang diatur di ruu keperawatan seperti mengenai praktik mandiri perawat.
dengan tidak adanya uu keperawatan di indonesia, jika perawat ingin bekerja ke luar negeri juga susah karena tidak teregister.
"kalaupun bisa, paling hanya jadi pembantu perawat karena," ujarnya.
 usai berdemo ratusan perawat  dari berbagai puskesmas dan rumah sakit di kabupaten malang  membubarkan diri.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Jumat, 17 Mei 2013

Panwaslu Ancam Boikot Pilwali








malang - panwaslu kota malang mengancam menghentikan aktivitas pengawasan pilwali, karena sisa uang operasional rp 1,6 miliar belum dicairkan pemkot malang.
jika boikot ini dilakukan, maka empat bulan sisa proses pilwali kota malang akan berjalan tanpa pengawasan resmi dari panwaslu.
menurut divisi pengawasan dan penindakan panwaslu, febry chresdanty total dana yang sudah dianggarkan sebesar rp 2,6 miliar.
namun sejauh ini, dana yang sudah dicairkan baru rp 1 miliar.
pencairannya pun sangat molor, rp 500 juta di antaranya baru dicairkan seminggu yang lalu.
"jadi selama ini, praktis kami harus bekerja dengan anggaran rp 500 juta.
karena yang rp 500 juta sisanya, baru dicairkan seminggu lalu," ujarnya, kamis (16/5/2013).
lanjut febry, panwaslu sudah memohon percepatan pencairan kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad).
namun sejauh ini belum ada kepastian.
jika sampai senin (20/5) belum juga kepastian, maka panwaslu akan menghentikan aktivitasnya.
apalagi saat ini kebutuhan keuangan panwaslu sedang mencapai puncaknya.
antara lain untuk honor, pembiayaan pokja dan koordinasi hingga tingkat tps.
"kalau tidak ada kepastian dana, kami akan putuskan berhenti.
sebab kami tak tahu harus mendanai dengan apa," ancamnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Rabu, 08 Mei 2013

Wali Kota Ancam Bongkar








madiun-wali kota madiun bambang irianto mengingatkan agar proyek-proyek yang saat ini sedang dibangun di wilayah kota madiun harus sesuai dengan bestek yang ada.
wali kota bambang mengancam akan mempersoalkan proyek-proyek yang asal-asalan.
sikap geram wali kota madiun ini menyusul beberapa temuan komisi 3 dprd kota madiun atas beberapa proyek yang ditengarai digarap tak sesuai bestek.
"kalau tak sesuai ya disanksi, dibongkar atau dikenai denda," katanya.
ia katakan, pihaknya telah melakukan lelang proyek-proyek itu secara terbuka melalui lelang terbuka.
"kalau mereka berani menawar rendah, maka pekerjaannya harus bener, jangan asal-asalan," katanya.
ia pun merujuk beberapa proyek sebelumnya yang sampai saat ini tak mau diterimanya dalam p2.
beberapa proyek itu seperti taman terbuka demangan dan puskesmas tawangrejo.
menurutnya, terhadap besi cor poyek yang ditengara tak sesuai ukuran, dia memastikan untuk mengganti besi cor itu sesuai dengan ukuran.
namun, jika sudah terlanjur terpasang, maka pihaknya akan melihat sejauh mana kualitas bangunan itu.
"yang pasti nanti pembayarannya akan dipotong sesuai dengan satuannya," katanya.
sebelumnya, kalangan anggota dprd kota madiun kembali menemukan ketidakberesan dalam pengerjaan proyek di kota madiun, rabu (8/5/2013).
kali ini dewan menemukan besi cor yang ukurannya tak sesuai dengan bestek.
komisi 3 dprd kota madiun melihat besi cor yang dipakai untuk lantai lapangan tenis di kawasan gor wilis kota madiun tak sesuai dengan ukuran yang semestinya.
"ini besinya kok ukuran 11, mestinya berapa? ukuran 12 ya," ujar sukoyo, anggota komisi 3 dprd kota madiun.
melihat tengara kecurangan itu, akhirnya komisi 3 dprd kota madiun pun meminta potongan besi cor yang dipakai tersebut untuk diujikan.
proyek penataan kawasan gor dan stadion willis kota madiun senilai total rp 10 miliar ini dikerjakan pt surya kencana sakti.
nilai proyek untuk pembangunan lapangan basket di dalam gor, lapangan tenis, kolam renang, atletik, dan wall clambing ini dikerjakan dengan proyek senilai rp 9,3 miliar.
demikian pula proyek pembangunan 5 unit ruko dua lantai di jalan s parman.
proyek senilai rp 903 juta yang ditawar rp 683 juta itu dikerjakan cv setia alam.
hal serupa juga terjadi pada proyek pembangunan 8 unit ruko di jalan diponegoro.
proyek yang nilai pagunya rp 1,894 miliar dan ditawar rp 1,6 miliar itu dikerjakan cv sahabat kerja.
serta proyek normalisasi saluran di jalan s parman sepanjang 500 meter senilai rp 195 juta juga tanpa ada papan proyek.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Senin, 25 Maret 2013

TB Ancam Warga Jatim








batu - penyakit tuberkulosis (tb) masih menjadi ancaman bagi warga jatim.
berdasarkan data dinas kesehatan (dinkes) jatim 2012, setidaknya ada 42.
440 orang terserang penyakit menular dan mematikan ini.
kepala dinkes jatim, harsono menyebutkan, dari data itu 26.
702 penderita berpotensi menularkan, yang meninggal dunia  728 orang.
sedangkan penderita tb per kota/kabupaten di jatim mencapai 200 penderita per 100.
000 jiwa.
"kami berharap angka ini turun, karena biaya perawatan tiap pasien lumayan besar.
di jatim, butuh anggaran rp 38,2 miliar per tahun, dengan biaya perawatan per penderita minimal rp 900.
000," papar harsono usai jalan sehat memperingati hari tb se-dunia di rs paru batu, minggu (24/3/2013).
kepala dinas kesehatan kota batu, endang triningsih mengatakan, kasus penderita tb di kota batu belum masuk kategori membahayakan.
karena jumlahnya tidak lebih dari 200 penderita, per 100.
000 penduduk.
pada 2012 lalu, penderita tb berkisar 104 orang per 100.
000 penduduk.
ia menambahkan, sedikitnya penderita tb itu karena pihaknya membangun dan memperkuat jaringan antarrumah sakit dan puskesmas.
para bidan desa juga terlibat dalam menyosialisasikan penyakit tb kepada warga.
"kami selalu koordinasi, mengevaluasi, dan mengkaji setiap bulannya," kata endang.
jalan sehat juga diikuti sekjen kementerian kesehatan surpiyantoro.
ia berharap agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kesehatan paru-paru, seperti tidak merokok.
  "kalau ada penderita tb, sebaiknya mereka mengikuti petunjuk dokter agar tidak sampai menular kepada orang lain," katanya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Selasa, 19 Maret 2013

Warga Ancam Usir Penambang Gunakan Alat Berat








blitar - sekitar 500 warga dari tiga desa mendatangi gedung dprd kabupaten blitar, selasa (19/3/2013), menuntut penutupan lokasi penambangan pasir di sungai desa setempat.
pasalnya, penambangan itu menyebabkan erosi sungai karena dikeruk dengan alat berat, seperti bego.
mereka berasal dari desa penataran, kedawung, keduanya kecamatan nglegok, dan desa sumbernanas, kecamatan ponggok.
di gedung dewan, para pendemo yang kebanyakan para penambang tradisional itu kecewa karena tak ada anggota dewan yang menemui.
mereka hanya ditemui hari subagyo, setwan, dengan alasana semua anggota dewan lagi sibuk ada kegiatan di lapangan.
karena tak ada pejabat yang menampakkan batang hidungnya itu, m trianto, koordinator lsm komite rakyat pemberantasan korupsi (krpk), yang mendampingi para pendemo itu minta pada satpol pp agar segera menertibkan para penambangan yang menggunakan alat berat tersebut.
"kami men-deadline, dalam waktu 2x 24 jam, kalau tak ada penertiban dari satpol pp, warga yang kebanyakan para penambang tradisional itu akan melakukan penutupan dengan caranya sendiri.
yakni, warga akan mengusirnya," ungkap trianto dalam orasinya.
menurutnya, cara penambangan yang dilakukan tiga pengusaha itu, selain merusak sungai, juga merugikan warga, khususnya penambang tradisional.
mereka tak mampu bersaing karena hanya menggunakan cangkul, sementara para pengusaha menggunakan alat berat.
"kami nggak mau diberi alasan, yang kami minta agar aktivitas mereka itu dihentikan," tegasnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com