Lagi, Bupati Banyuwangi Dilaporkan ke Panwaslu

Lagi, Bupati Banyuwangi Dilaporkan ke Panwaslu

surya online, banyuwangi - bupati banyuwangi kembali dilaporkan ketua relawan prabowo-hatta, suroso ke panitia pengawas pemilu (panwaslu), kamis (10/7/2014).
sebelumnya, senin 7 juli 2014, bupati banyuwangi juga dilaporkan ke panwaslu oleh relawan merah putih prabowo-hatta menyusul temuan amplop insentif dari pemkab banyuwangi untuk guru mengaji berisi stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden joko widodo-jusuf kalla.
dalam laporannya, suroso menilai, bupati membiarkan kampanye terselubung untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden joko widodo-jusuf kalla saat acara buka puasa bersama para ulama di pendopo kabupaten, jumat (4/7/2014).

"ada pembagian buku berjudul 9 alasan memilih jokowi-jk dan ini dibiarkan terjadi di pendopo yang sebenarnya fasilitas negara," kata suroso.
dalam laporan ke panwaslu, suroso menyertakan barang bukti satu buku berjudul 9 alasan memilih jokowi-jk.
"karena itu, saya melaporkan bupati banyuwangi atas kampanye terselubung tersebut," lanjutnya.
usman rahmadi, pengurus nu rating kelurahan kepatihan, banyuwangi yang mendapatkan buku tersebut mengatakan, buku itu tiba-tiba saja dibagi-bagikan ke puluhan orang yang hadir.
"saya tidak tahu siapa yang membagi, tiba-tiba saja buku itu dioper-operkan kesemua orang.
saya rasa ini tidak benar karena itu saya lapor ke posko prabowo-hatta," ucapnya.
sementara itu, bupati abdullah azwar anas kepada wartawan di banyuwangi membantah terlibat.
menurutnya, yang terjadi dalam acara buka bersama itu dilakukan orang tertentu.
"mereka kan masuk bawa tas.
bisa saja ada yang bawa (buku) dan dibagikan.
kecuali tiap orang yang datang tidak boleh bawa tas dan tasnya ditaruh di depan tentu tidak terjadi," ucapnya.
panwaslu sendiri baru dalam tahap menerima laporan dan baru akan melakukan rapat pleno dan melakukan verifikasi kepada pelapor dan terlapor.




terkait#gagal, naikkan, partisipasi, pemilih

berita terkait: pilpres 2014



gagal naikkan partisipasi pemilih


pps mulai rekap perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden


jokowi-jk unggul dalam penghitungan sementara kjri jeddah


jokowi unggul di berbagai tps amerika serikat


jokowi-jk raih 87,09% suara di ppln sydney





penulis: wahyu nurdiyanto

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Ratusan Anggota Panwaslu Geruduk Polda Jatim

Ratusan Anggota Panwaslu Geruduk Polda Jatim

surya online,surabaya - ratusan anggota panwaslu (panitia pengawas pemilu) kota surabaya mendatangi polda jatim, senin (24/3/2014).
mereka meminta perlindungan dan jaminan keselamatan kepada polisi dalam menjalankan tugas untuk mengawal pemilu.
aksi ini dilakukan menyusul peristiwa yang dialami petugas ppl di desa paliat, kecamatan sapeken, kabupaten sumenep, madura beberapa hari lalu.
di mana, ada seorang tim sukses caleg di sumenep yang memukul petugas ppl tersebut ketika ada kampanye digelar di sana.
"yang jelas ada seorang tim sukses yang memukul petugas ppl.
kami tidak menyebutkan siapa namanya," kata ketua panwaslu surabaya, wahyu hariadi di sela aksi.
atas peristiwa tersebut, pihaknya mendesak supaya polisi mengusut tuntas kasus premanisme itu.
juga, pihaknya berhadap polisi ikut menjaga keselamatan petugas yang mengawal pelaksaan pemilu.
beberapa saat menggelar orasi sambil membentangkan sejumlah poster berisi kecamatan dan tuntutan, mereka kemudian dipersilahkan masuk ke lingkungan polda jawa timur untuk menggelar dialog dengan perwakilan dari polda jawa timur.




terkait #terjadi tiga pelanggaran, panwaslu jatim, pileg 20

baca juga



tiga hari kampanye, terjadi tiga pelanggaran





penulis: m taufik

editor: yoni






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Panwaslu Temukan Caleg Kampanye di Tempat Pendidikan

Panwaslu Temukan Caleg Kampanye di Tempat Pendidikan

surya online, malang - panitia pengawas pemilu (panwaslu) kota malang, menerima laporan ada dua calon legislatif (caleg) yang melakukan kampanye di tempat pendidikan.

kedua caleg dprd kota malang itu dari partai demokrat dan pkpi dapil sukun.
divisi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu panwaslu kota malang, fajar santosa, mengatakan, sudah memanggil pelapor untuk diklarifikasi terkait pelanggaran tersebut.
rencananya, panwaslu akan memanggil kedua caleg tersebut rabu (19/3/2014) besok.
"besok kedua terlapor akan kami panggil untuk diklarifikasi masalah itu," kata fajar, selasa (18/3/2014).
dikatakannya, dalam laporan yang diterima panwaslu menyebutkan kedua caleg itu melakukan kampanye di yayasan bhakti luhur kota malang.

caleg tersebut mengumpulkan guru dan siswa di aula sekolah untuk diberikan sosialisasi pencalonannya.
"kedua caleg itu kampanye di tempat yang sama secara bergantian.
mereka menyebarkan alat peraga kampanye ke guru dan siswa.
pelanggarannya masuk ranah pidana," ujarnya.
selain itu, menurutnya, panwaslu juga menemukan pelanggaran dalam kampanye terbuka pkb di kecamatan sukun.
panwaslu mengindikasi ada praktik money politik dalam kampanye tersebut.

"dalam kampanye tersebut ada bagi-bagi door prize.
sekarang masih kami dalami," katanya.




terkait    #kpu, panwaslu, kota malang

baca juga



panwaslu kota malang copoti bando caleg


kota malang butuh desk pemilu





penulis: samsul hadi

editor: yoni






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Panwaslu Temukan Pelanggaran

lumajang - panwaslu lumajang menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada lumajang, rabu (29/5/2013).
  pengawas menemukan adanya penghitungan suara sebelum waktu pencoblosan selesai di tps 6 purwosono kecamatan sumbersuko.
penghitungan di tps itu dilakukan pukul 11.
15 wib.
padahal waktu pencoblosan dilakukan hingga pukul 13.
00 wib dan setelah itu penghitungan.
dari informasi yang dihimpun surya, di tps tersebut dimenangkan oleh pasangan ali mudhori - samsul hadi.
akan tetapi komisioner panwaslu belum bisa memastikan apakah penghitungan itu disengaja atau tidak.
"namun itu sudah bentuk pelanggaran.
hanya saja perlu kami kaji apakah ada kesengajaan atau tidak," ujar m munir, anggota panwaslu divisi pelanggaran dan penindakan.
jika penghitungan sebelum waktunya itu disengaja maka masuk pelanggaran berat.
sanksi dari pelanggaran berat bisa berupa pencoblosan ulang di tps itu.
jikapun tidak disengaja, tetap masuk dalam bentuk pelanggaran.
"artinya ppk tidak berhasil dalam melakukan bimtek kepada pps dan kpps," imbuh munir.
sanksi untuk kpps tetap ada karena itu bentuk pelanggaran.
tetapi untuk menentukan apakah penghitungan sebelum waktunya itu disengaja atau tidak, pengawas pemilu masih melakukan kajian.
pengawas meminta keterangan dari sejumlah pihak antara lain kpps dan saksi-saksi.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Panwaslu Ancam Boikot Pilwali

malang - panwaslu kota malang mengancam menghentikan aktivitas pengawasan pilwali, karena sisa uang operasional rp 1,6 miliar belum dicairkan pemkot malang.
jika boikot ini dilakukan, maka empat bulan sisa proses pilwali kota malang akan berjalan tanpa pengawasan resmi dari panwaslu.
menurut divisi pengawasan dan penindakan panwaslu, febry chresdanty total dana yang sudah dianggarkan sebesar rp 2,6 miliar.
namun sejauh ini, dana yang sudah dicairkan baru rp 1 miliar.
pencairannya pun sangat molor, rp 500 juta di antaranya baru dicairkan seminggu yang lalu.
"jadi selama ini, praktis kami harus bekerja dengan anggaran rp 500 juta.
karena yang rp 500 juta sisanya, baru dicairkan seminggu lalu," ujarnya, kamis (16/5/2013).
lanjut febry, panwaslu sudah memohon percepatan pencairan kepada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad).
namun sejauh ini belum ada kepastian.
jika sampai senin (20/5) belum juga kepastian, maka panwaslu akan menghentikan aktivitasnya.
apalagi saat ini kebutuhan keuangan panwaslu sedang mencapai puncaknya.
antara lain untuk honor, pembiayaan pokja dan koordinasi hingga tingkat tps.
"kalau tidak ada kepastian dana, kami akan putuskan berhenti.
sebab kami tak tahu harus mendanai dengan apa," ancamnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Panwaslu Dianggap Terlalu Mengatur Iklan di Media Massa

malang - keluarnya pedoman pemasangan iklan di media massa menuai protes dari perwakilan media massa.
panitia pengawas pemilu (panwaslu) kota malang dianggap terlalu mengatur hal teknis di internal media massa.
perwakilan media lokal malang, sunavip ra indrata mengakui iklan pilkada memang menjadi pesta bagi media massa.
tapi media massa tetap bersikap pasif dalam bagi-bagi rejeki pilkada tersebut.
"kalau ada yang pasang, akan kami terima.
kalau tidak ada, kami akan mencari.
sejak kapan panwaslu mengatur pemasangan iklan kampanye di media massa," kata indra, senin (29/4/2013).
mantan manajer tim arema lsi ini menilai sosialisasi pemasangan iklan ke media massa kurang efektif.
seharusnya panwaslu sosialisasi ke paslon atau tim suksesnya.
menurutnya, banyak iklan kampanye yang dipasang di jalan.
tapi paslon maupun tim suksesnya sering lepas tangan bila dianggap melanggar.
"kalau ada calon pasang di media, bisa dibuktikan.
pasti diketahui siapa pemasangnya," terang indra.
menanggapi hal itu, ketua divisi penindakan dan penanganan pelanggaran, panwaslu kota malang, fajar santoso mengungkapkan pedoman pemasangan iklan kampanye itu sudah diatur di beberapa peraturan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Ketua DPC Tak Tahu soal Atribut Dicopot Panwaslu

batu-ketua dpc hanura kota batu, srianah mengaku tidak tahu menahu pemasangan atribut parpolnya yang melanggar zona steril bebas dari atribut parpol di kawasan alun-alun kota batu.
ia mengatakan, pemasangan dilakukan oleh pengurus dpd hanura jatim.
kendati demikian, srianah mengaku telah berulangkali menerima surat peringatan secara tertulis maupun lisan.
"surat (peringatan) kpu sudah saya sampaikan kepada dpd (hanura jatim), pihak dpd menyerahkan sepenuhnya kepada pak sugeng hariono (wakil ketua dprd kota batu dari hanura).
kalau tidak boleh ya sudah, saya toh juga tidak tahu kapan atribut itu dipasang," kata srianah.
sebelumnya, panitia pengawas pemilu (panwaslu) bersama satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota batu menurunkan paksa atribut kampanye partai hanura di kawasan bebas atribut partai politik (parpol) di sekitar alun-alun.
penurunan itu setelah pengurus hanura tidak menggubris peringatan panwaslu maupun kpu kota batu sebanyak tujuh kali.
 atribut itu terpasang di papan reklame setingi kurang lebih 12 meter di sebelah kanan pos polisi di sekitar alun-alun kota batu.
petugas dari satpol pp harus menggunakan mobil hidrolis milik dinas pengairan dan cipta karya (dcktr) untuk menggapai atribut tersebut.
ukuran atribut diketahui kurang lebih 8 meter kali 4 meter dengan belasan tali yang mengikatkan ke papan reklame.
isi atribut itu terpasang gambr ketua dpd hanura jatim, serta ketua umum hanura.
petugas satpol pp awalnya kesulitan menurunkan atribut tersebut karena belum biasa.
sekitar 45 menit, petugas berhasil menurunkan.
ketua panwaslu kota batu, abdul rokhim mengatakan, penurunan atribut hanura itu karena melanggar perwali 23/2012 tentang penataan atribut parpol.
diperwali menyebutkan, bahwa mulai perempatan lippo plaza jalan diponegoro hingga kawasan alun-alun, jalan gajah mada, serta jalan panglima sudirman tidak boleh ada atribut parpol.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Panwaslu Kecewa Tidak Ditanya Langsung

malang-panitia pengawas pemilu (panwaslu) kota malang mengaku kecewa terkait sikap empat tim kampanye calon walikota yang datang ke komisi pemilihan umum (kpu).
menurut ketua panwaslu kota malang, ashari husein, tidak salah mereka mempertanyakan aturan terkait pilwali ke kpu.
namun karena yang dipertanyakan adalah surat dari panwaslu, seharusnya mereka berbicara dengan panwaslu, bukan dengan kpu.
"sampai sejauh ini kami belum mendapatkan pernyataan keberatan dari para tim kampanye.
kalau mereka mempertanyakan surat kami, seharusnye mereka menemui kami," ujarnya.
namun ashari mengaku tetap berpikir positif, bahwa mereka tidak mempunyai maksud untuk melanggar aturan pilwali.
baik panwaslu, kpu dan tim kampanye saat ini tengah mencoba sama-sama mempertanyakan aturan-aturan selama proses pilwali.
oleh karena ini panwaslu akan melakukan pembahasan khusus dengan kpu.
"ada kemungkinan gambar-gambar yang dikeluhkan para tim kampanye itu tidak dicopot.
tergantung bagaimana pembahasan aturan antara kpu dan panwaslu," tambahnya.
ashari berharap akan ada persamaan persepsi terkait aturan tersebut.
nantinya hasil pembahasan kpu dan panwaslu akan disosialisasikan ke semua tim kampanye.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Lima Parpol Disorot Panwaslu Tuban

suryaonline, tuban - panitia pengawas pemilu kabupaten tuban mengklaim ada lima partai politik yang melanggar aturan kampanye.
partai politik (parpol) itu adalah partai keadilan sejahtera, partai demokrasi indonesia perjuangan, partai demokrat, gerindra dan golkar yang semuanya cabang tuban.
"berdasarkan rapat pleno, lima partai politik ini melanggar aturan terkait alat peraga kampanye," tegas budi hari utomo dari divisi pengawasan panwaskab, jumat (5/3/2013).
ia menjelaskan pelanggaran tersebut seperti pemasangan spanduk atau banner di pohon, serta lokasi pemasangannya di tempat-tempat terlarang.
"berdasarkan temuan ini kami melapor ke kpu (komisi pemilihan umum) tuban agar ada tindakan," kata budi.
budi menjelaskan hasil rapat pleno ini sudah dikirim pada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten tuban, kamis (04/03/2013).
ia berharap setelah setelah hasil rapat tersebut dikirim ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh kpu kabupaten tuban.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com