surya online, madiun-kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (kadindik) pemkab madiun, soehardi mengakui jika pihaknya mengeluarkan edaran ke para kepala sekolah (kasek) yang berisi 11 lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang ditunjuknya sebagai lsm yang bisa diajak kerjasama dalam pengembangan pendidikan.
kondisi ini, membuat sejumlah kepala sekolah (kasek) mengeluh.
selain itu, sejumlah lsm lainnya yang mengaku sebagai lsm resmi juga iri atas penunjukkan daftar nama lsm itu.
apalagi, sebagian dari 11 lsm yang ditunjuk, kadindik dan direkomendasikan ke sekolah-sekolah itu, sebagian merupakan lsm yang sudah tak aktif alias mati.
"itu (edaran) resmi.
saya yang memberikan edaran itu karena mereka (lsm-lsm) itu sesuai spesifikasinya semua bergerak di bidang pendidikan," terang soehardi kepada surya, senin (5/5/2014).
lebih jauh, soehardi menyebutkan jika lsm yang masuk dalam daftar itu memiliki spesifikasi bidang penyluhan narkoba maka akan bisa diajak lembaga sekolah sosialisasi pencegahan dini narkoba, jika lsm itu bergerak dibidang pemberdayaan maka bisa diajak kerjasama dalam pemberdayaan siswa, serta jika lsm itu bergerak di bidang korupsi, maka bisa diajak kerjasama sosialisasi pencegahan korupsi.
"itu datanya juga resmi dari badan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (bakesbangpoldagri) pemkab madiun.
kalau tidak dari bakesbangpoldagri kami tak berani memberikan rekomendasi itu," imbuhnya.
sedangkan saat ditanya sejumlah lsm yang sudah tidak aktif alias mati.
bahkan kantor sekretariatnya sudah tidak ada di alamat yang disebutkan, soehardi berkilah.
"lah kalau itu mungkin data lama dari bakesbangpoldagri.
yang jelas itu dikeluarkan bakesbangpoldagri.
adanya seperti itu.
data dari bakesbangpoldagri itu, kami lanjutkan ke sekolah-sekolah," kilahnya.
disamping itu, soehardi mengaku jika sebelum mengeluarkan surat edaran lsm-lsm itu, dirinya meminta datanya ke bakesbangpoldagri pemkab madiun.
"kami tak bisa menyeleksi kalau ada data lama.
wong itu saya minta ke bakesbangpoldagri dan diberi data itu.
intinya mereka itu lsm-lsm yang non profit dan non politis.
hanya pembedayaan dan membantu pendampingan masyarakat saja," katanya.
sementara saat dicek data-data itu, ke kantor bakesbangpoldagri pemkab madiun menyebutkan jika data yang disampaikan dinas pendidikan dan kebudayaan pemkab madiun untuk sejumlah sekolah itu data lama.
selain itu, tidak pernah ada staf atau pimpinan dinas pendidikan dan kebudayaan pemkab madiun yang datang dan meminta data ke bakesbangpodagri mengenai data terupdate soal nama-nama dan daftar lsm terbaru dan masih aktif itu.
"kemungkinan itu, dinas pendidikan dan kebudayaan pakai data lama.
wong buktinya selama setahun ini, tak ada permintaan daftar nama lsm ke kami dari dinas pendidikan.
atau mungkin, data yang dipakai data lama saat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan masih menjabat kepala bakebangpol linmas dulu sebelum menjabat kepala kopersi dan kepala dindik sekarang," pungkas sutrisno, staf bakesbangpoldagri pemkab madiun yang menangani masalah data lsm di kabupaten madiun.
diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala sekolah (kasek) di kabupaten madiun mengeluhkan kebijakan dinas pendidikan dan kebudayaan setempat yang mengeluarkan edaran berisi nama 11 lsm, yang ditandatangani kepala dinas pendidikan dan kebudayaan pemkab madiun, soehardi.
diduga, edaran itu sebagai tameng institusi tersebut karena mengelola ratusan proyek pengadaan dan pembangunan ruang kelas di wilayah kabupaten mdiun.
apalagi, sebagian besar dari lsm yang masuk dalam edaran tersebut ternyata tidak bergerak di bidang pendidikan.
baca juga
kasek keluhkan edaran dindik soal lsm
penulis: sudarmawan
editor: satwika rumeksa
tweet
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
