JPPR Temukan Rincian Biaya Pilpres Belum Terbayar

JPPR Temukan Rincian Biaya Pilpres Belum Terbayar

surya online, kediri - jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (jppr) kediri telah melakukan pemantauan serta menemukan beberapa masalah terkait anggaran kpud kabupaten kediri.

di antaranya belum membayar hutang biaya penyelenggaraan pilpres di tingkat ppk se kabupaten kediri.
koordinator jppr kediri taufiq dwi kusuma dalam rilisnya yang diterima surya online, minggu (6/7/2014) menjelaskan, rincian hutang tersebut seperti, anggaran setting logistik rp 25.
000 x 4.
170 tps = rp 104.
250.
000.
anggaran pelipatan suara rp 75 x 1.
205.
900 = rp 90.
442.
500.
anggaran pembuatan spanduk sosialisasi pps @ rp 500.
000 x 344 = rp 172.
000.
000.
selain itu anggaran transport logistik dari ppk ke pps rp 200.
000 x 344 = rp 68.
800.
000 dan anggaran dari pps ke tps : rp 100.
000 x 4.
170 = rp 417.
000.
000.
sementara anggaran cetak rp 20.
000 x 4.
170 = rp 83.
400.
000.
anggaran keamanan rp 50.
000 x 4 orang x 13 hari x 26 ppk : rp 67.
000.
000.
total anggaran yang belum dicairkan oleh kpud ke ppk sebesar  rp 1.
000.
249.
500.
menurut taufiq dwi kusuma, dengan temuan jppr kediri tersebut sangat dimungkinkan pelaksanaan pilpres bakal terganggu.
selain itu sangat dimungkinkan rawan terjadi tindak pidana korupsi.
untuk itu jppr berharap agar kpud kabupaten kediri segera membayar anggaran tersebut kepada seluruh ppk se kabupaten kediri.
"jika pada h - 3 pencoblosan pilpres belum dibayarkan oleh kpud, maka jppr kediri akan melaporkan kpud kepada panwaslu dan kepolisian," tandasnya.





baca juga



2 hari tenggelam, nelayan ditemukan mengambang di dekat keramba


tabrakan maut di sampang, enam orang tewas


polisi sita pistol air soft gun milik oknum wartawan


pasukan kostrad simulasi penyelamatan sandera di pemkab banyuwangi


ngabuburit dengan melepas anak penyu





penulis: didik mashudi

editor: heru pramono






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com