Anggaran Pusat Belum Turun, Sosialisasi Belum Dilakukan

Anggaran Pusat Belum Turun, Sosialisasi Belum Dilakukan

surya online,surabaya - sebulan menjelang pelaksanaan ujian nasional (unas), dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota belum melakukan sosialisasi resmi ke sekolah-sekolah.
padahal sosialisasi ini diperlukan untuk menjelaskan prosedur opersional standar (pos) dan pedoman teknis unas.
informasi yang diterima surya, lambatnya sosialisasi ini karena anggaran penyelenggaraan unas dari pusat (kemendikbud) belum turun.
belum cairnya anggaran ini juga membuat kegiatan lain seperti koordinasi pengamanan dengan kepolisian dan pengawasan dengan perguruan tinggi dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (lpmp) juga belum dilakukan.
 padahal kegiatan-kegiatan itu menjadi kunci keberhasilan unas.
kepala dinas pendidikan jatim harun saat dikonfirmasi tidak membantah hal itu.
"memang benar, biaya penyelenggaraan unas belum cair sampai sekarang,"akunya saat ditemui di kantornya, selasa (4/3/2014).
untuk penyelenggaraan unas ini dindik jatim mendapat anggaran sekitar 36 miliar yang dipakai  untuk proses sosialisasi, distribusi soal dan lembar jawaban unas, pengamanan, pengawasan hingga pemindahan.
harun bertekat tidak akan mengadakan sosialisasi unas sebelum anggaran tersebut cair.
pasalnya, anggaran yang sudah diplot oleh kemendikbud ini tidak bisa dicover anggaran dari apbd jatim.
apbd jatim hanya dipakai untuk anggaran kegiatan di luar pos seperti pemanggilan guru-guru smp, sma dan smk untuk peningkatan kompetensi dalam rangka mendongkrak prestasi siswa di unas.
selain itu juga kegiatan pelatihan manajemen kepala sekolah hingga penyusunan pedoman teknis (domnis) yang tidak diatur di pos.
sementara kegiatan yang tidak diatur di pos jauh-jauh hari sudah dilakukan dengan memakai apbd jatim.
"kami sudah mengirimkan peraturan menteri terkait unas serta pos ke dinas kabupaten/kota dan sudah meminta sekolah untuk mendownloadnya.
jadi meskipun belum melakukan sosialisasi resmi, kami tetap melakukan persiapan-persiapan khusus,"katanya.
bagaimana jika mendekati hari pelaksanaan, anggaran tetap belum cair? harun memilih tidak berkomentar.
"yang jelas unas ini perlu persiapan secara matang.
tidak bisa setengah-setengah karena ini kegiatan besar.
jadi semakin awal dilakukan sosialisasi maupun koordinasi semakin bagus karena pembagian tugas dan tanggungjawabnya makin jelas,"katanya.





googletag.
cmd.
push(function() { googletag.
display('div-surya-article-bottom-signature'); });

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Waspadai Tindak Kejahatan di Pusat Keramaian

Waspadai Tindak Kejahatan di Pusat Keramaian

surya online, malang – masyarakat yang menikmati liburan lebaran di pusat perbelanjaan atau tempat rekreasi tetap harus waspada.

maklum saja, beragam kejahatan mengincar masyarakat di manapun ia berada.

humas polres malang kota, akp dwiko gunawan mengungkapkan, tersangka pencopet satu keluarga biasa beraksi di tempat keramaian.
apalagi tiga dari tujuh tersangka masih berkeliaran.

pelaku biasanya mengamati calon korban saat menggunakan ponsel.
saat ponsel ditaruh di saku celana atau baju, pelaku langsung beraksi.

menurutnya, pelaku bisa mengambil ponsel di saku tanpa disadari korban.

“dalam aksinya, para tersangka menggunakan jari telunjuk dan jari tengah,” kata dwiko kepada surya online, selasa (6/8/2013).

mantan kapolsek wajak ini yakin bukan hanya ponsel yang menjadi incaran pelaku kejahatan.

perhiasan pun akan menjadi sasaran pelaku kejahatan.
dwiko berharap warga tidak menggunakan perhiasan saat akan pergi ke tempat keramaian.

saat ditanya perkembangan kasus copet satu keluarga, dwiko mengungkapkan penyidik mengembangkan.

menurutnya, penyidik masih fokus ke kasus pencopetan.
tidak menutup kemungkinan para tersangka juga terlibat dalam kejahatan lain.



Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

KPU Pusat Lakukan Pengawasan Terhadap KPU Jatim

KPU Pusat Lakukan Pengawasan Terhadap KPU Jatim

surya online, jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) pusat melakukan pengawasan terhadap kpu provinsi jatim dan akan mengembalikan jabatan tiga anggota kpu daerah tersebut setelah mendapat persetujuan dari seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur, kata ketua kpu pusat husni kamil manik.
     "kpu akan segera melakukan supervisi, sementara jabatan tiga orang anggota kpu provinsi jawa timur yang diberhentikan sementara oleh dkpp (dewan kehormatan penyelenggara pemilu) akan dikembalikan setelah surat suara pilgub jatim mendapat persetujuan dari semua pasangan calon," kata husni dalam pernyataannya yang diterima di jakarta, kamis dini hari.
     kpu pusat mengambil alih peran kpu provinsi jatim karena dkpp memberhentikan tiga dari lima anggota kpu daerah tersebut karena dinilai melanggar hak konstitusional satu pasangan calon, khofifah indar parawansa dan herman sumawiredja.
     "untuk menjamin pelaksanaan pemilu di jawa timur tetap berjalan, maka kpu ri mengambil alih tugas dan wewenang kpu provinsi jawa timur serta tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota yang tugas dan wewenangnya telah diambilalih oleh kpu provinsi jawa timur," jelasnya.
     tiga dari lima anggota kpu jatim diberhentikan sementara oleh dkpp itu adalah agung nugroho, nadjib hamid dan agus mahfud fauzi.
     "dkpp menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada nadjib hamid, agung nugroho dan agus machfud fauzi sampai hak konstitusional khofifah indar parawansa dan herman suryadi sumawiredja terpulihkan," kata ketua majelis sidang dkpp jimly asshiddiqie di jakarta, rabu siang (31/7/2013).
     pasangan khofifah-herman melaporkan lima anggota kpu jatim ke dkpp karena menghalangi hak konstitusi mereka sebagai cagub dan cawagub, dengan menggugurkan dukungan dua partai non-parlemen dan memihak pada satu pasangan calon tertentu.
     pada saat menjelang verifikasi faktual dukungan dari kedua partai tersebut ternyata dipalsukan oleh pasangan soekarwo-saifullah (karsa).
     akibatnya, suara dukungan ke pasangan khofifah-herman kurang 0,19 persen dari batas minimal syarat dukungan.
(ant)

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

E-KTP Sidoarjo Masih Nyantol di Pusat

surya online, sidoarjo - warga sidoarjo nampaknya belum seluruhnya menerima pembagian elektronik kartu tanda penduduk (e-ktp).
setidaknya masih ada sekitar 100.
000 e-ktp yang masih nyantol di pusat.
kepala bidang (kabid) penyelenggaraan kependudukan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) sidoarjo,  sulistianto, menjelaskan ada sekitar 100.
000 e-ktp yang belum dibagikan ke warga.
angka 100.
000 e-ktp itu belum termasuk perekaman tambahan yang masih berlangsung hingga sekarang.
"kapan selesainya dan kapan e-ktp itu dibagi ke masyarakat kami tidak tahu karena itu proyek pusat," kata sulistianto.
jumlah warga sidoarjo yang wajib ktp dan sudah terekam e-ktp sebanyak 1.
163.
200 jiwa dari target 1.
250.
000 jiwa yang harus dipenuhi di sidoarjo.
"perekaman e-ktp  mencapai 1.
200.
000 dan sudah termasuk perekaman susulan yang sudah dikirim ke pusat," paparnya.
perekaman e-ktp di sidoarjo itu  tergolong pertama dibanding dengan daerah lainnya.
bahkan sidoarjo saat itu sebagai pilot project e-ktp yang berlangsung oktober 2011.
ketua komisi a dprd sidoarjo, mundzir dwi ilmiawan, menjelaskan tugas sidoarjo hanyalah sebagai penerima saja, karena seluruh proyek ditangani pusat.
"kami menilai pusat sepertinya tidak siap dengan proyek ini.
masak sudah 2 tahun berjalan e-ktp tak kunjung usai," terangnya.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Jatim Jadi Pusat Mutu Perikanan

surabaya online, surabaya - jatim dipercaya menjadi pelopor peningkatan mutu hasil perikanan oleh  kementerian kelautan dan perikanan (kkp).
salah satu wujud program itu berupa kerjasama dengan pt graha jatim utama untuk membangun fasilitas, sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan di pasar induk modern puspa, taman, sidoarjo.
sekretaris jenderal kkp, sjarief widjaja mengatakan kerjasama akan berlangsung dalam jangka waktu 30 tahun.
dalam kerjasama ini pemerintah akan membangun fasilitas perikanan dan kelautan untuk meningkatkan mutu dari uang anggaran pendapatan belanja negara (apbn).
dari pihak pt jatim graha utama, akan menyediakan lahan seluas 40.
000 meter persegi.
"ini adalah fasilitas pertama di indonesia," kata sjarief, selasa (21/5/2013).
ia menjelaskan, fasilitas tersebut akan meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan akan terjamin.
fasilitas yang segera dibangun adalah instalasi karantina ikan, laboratorium uji mutu, cold storage dan fish market higienis.
anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sebesar rp 30 hingga rp 40 miliar.
sjarief memaparkan peran pemerintah yang paling utama adalah sebagai pembina, pendorong suatu kegiatan ekonomi salah satunya dengan bekerjasama dengan jatim dalam bidang perikanan.
 "nantinya, akan dibuat suatu standar mutu dan kualitas hasil ekspor dari jatim.
sebaliknya, impor perikanan dari luar masuk ke indonesia khususnya jatim harus dikarantina terlebih dahulu," terang sjarief.
pusat karantina ikan diperlukan karena untuk antisipasi produksi perikanan yang beredar bebas dari penyakit maupun virus.
"semua yang masuk ke jatim harus melalui proses screening supaya mendapat kualitas yang bagus dan secara tidak langsung harga juga ikut naik dan tingkat kesejahteraan akan naik," tambahnya.
direktur utama pt jatim graha utama, erlangga satriagung menyebut pembangunan fasilitas di pasar induk modern puspa agro akan dilakukan secara bertahan dan dimulai tahun ini juga.
"tahun ini yang dibangun karantina ikan dan laboratorium uji mutu, baru tahun depan akan dilanjutkan dengan pembangunan cold storage dan pasar ikan higienis," ujar erlangga, selasa (21/5/2013).
biaya untuk membangun instalasi karantina ikan sebesar rp 20 miliar.
fasilitas cold storage yang dibangun memiliki kapasitas produksi hingga 5.
000 ton.
"semua fasiltas itu akan dibangun dari awal di area puspa agro, semua biaya pembangunan dari pemerintah pusat," ungkap erlangga.
ia menyebut keberadaan fasilitas perikanan di puspa agro nantinya akan memiliki fungsi sentral mengingat di tahun 2015 mau tidak mau indonesia harus menghadapi pasar bebas asean.
"jatim akan menjadi pusat pengetesan mutu ikan untuk wilayah indonesia tengah dan indonesia bagian timur, dalam hal ini masyrakat akan mendapat jaminan kualitas, sedangkan produk perikanan untuk ekspor juga bisa terpantau mutunya.
jangan sampai nanti ikan impor banyak masuk sedangkan kita tidak bisa ekspor," tambah erlangga.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com