Enam PPS Mundur

surya online, malang - enam pps (petugas pemungutan suara) desa sumberkerto, kecamatan pagak, kabupaten malang mundur karena mereka diberhentikan dari perangkat desa.
"sejauh ini belum ada surat resmi pengunduran diri mereka.
kami baru mendapat laporan dari ppk pagak," jelas sofie rahma dewi, komisioner kpu kabupaten malang kepada surya online, jumat (14/2/2014).
harapan sofie, mereka tidak mengundurkan diri sebagai pps hanya karena jabatan mereka sebagai perangkat desa di non aktifkan oleh kades sumberkerto, hosain.
tiga perangkat desa yang diberhentikan adalah sukirno (ketua pps), suhari dan mustakim sebagai anggota pps.
"langkah kpu adalah berharap ppk pagak bisa bermusyawarah dulu dengan enam pps itu agar mereka tidak mengundurkan diri," kata sofie.
tapi jika mereka bertahan tetap mundur maka harus ada pps paw (pergantian antar waktu) yang mendaftar atas usul kades atau tiga penurus bpd bisa menggantikan.
tapi kalau hanya tiga maka kades bersama dpd mengusulkan lagi, termasuk sekretariatnya ke kpu.
hosain, kades sumberkerto membenarkan kalau enam orang itu telah diberhentikan sebagai perangkat desa namun tidak dijelaskan penyebabnya.
"ini masalah internal di desa saya," jelasnya.



terkait    #enam pps, mundur

baca juga



diduga terlibat skandal seks, rektor ipdn mundur


pm palestina mundur


tujuh calon mahasiswa baru unesa mundur


wahyu muryadi mundur dari ketua forum pemred


hadiyandra mundur, joko driyono jadi sekjen pssi





penulis: sylvianita widyawati

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

KPU Jatim Cueki Aspirasi 42 PPS

surya online, malang-pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) di kota malang terancam hanya digelar ala kadarnya.
harapan 42 panitia pemungutan suara (pps) di kota malang mendapat tambahan dana operasional tak mendapat respons dari kpu jatim.
juru bicara 42 pps, h amir mukminin mengungkapkan perwakilan 42 pps sudah melayangkan surat resmi ke kpu jatim pada 29 juli 2013.
dalam surat ini mereka minta kejelasan dari kpu soal aspirasi dari 42 pps.
menurutnya, 42 pps minta kpu memberi jawaban maksimal 2 agustus 2013.
karena tidak ada balasan, 42 pps kembali berkirim surat ke kpu.
ternyata sampai hari ini pun belum ada jawaban.
"mungkin surat resmi sudah tidak diakui," kata amir kepada surya online, selasa (6/8/2013).
42 pps minta kpu menambah dana operasional di pps.
dana yang dialokasikan saat ini terlalu minim.
dia mencontohkan dana sewa tenda, meja, dan kursi hanya dialokasikan sebesar rp 200 ribu.
sedangkan dana atk dipersiapkan sebesar rp 10 ribu.
dalam rapat yang digelar di kantor kelurahan dinoyo sore tadi, kebutuhan pps lebih tinggi dari dana yang tersedia.
pps tasikmadu misalnya, yang harus mengeluarkan uang rp 500 ribu hanya untuk sewa tenda.
ini belum termasuk meja dan kursi.
pria yang juga anggota pps lowokwaru ini mengungkapkan 42 tidak mempermasalahkan bila kpu bersikukuh soal anggaran.
tapi, amir tidak dapat memastikan pilgub dapat terlaksana atau tidak.
menurutnya, sejumlah calon kpps sudah memastikan menolak terlibat dalam pilgub karena minimnya anggaran.
"kalau memang ada yang mau jadi kpps, dia akan kami minta surat pernyataan bahwa siap bekerja dengan dana sangat minim," terang amir.


Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Potong Gaji PPS, Bawahan KPUK Dilaporkan ke Panwaslukab

lamongan - ketua panitia pemilihan kecamatan (ppk)  deket  yang merupakan kepanjangn tangan kpu dilaporkan ketua panwas kecamatan deket ke panwaslukab lantaran memotong uang gaji panitia pemungutan suara (pps) di 17 desa se-kecamatan deket , kamis (16/5/2013).
seperti laporan resmi yang tertuang dalam form formulir  temuan  ketua panwas, ilham sujiono  nomor tm/02/panwaskab/lmg/pilgub/v/2013 ,  yang ditujukan kepada ketua panwaslukab, tony wijaya  disebutkan jika pihaknya telah menemukan tindakan ketua ppk kecamatan deket, syafi'i yang telah melakukan pemotongan gaji semua anggota dan ketua pps se- kecamatan deket.
adapun pemotongan gaji yang terjadi di kantor sekretariat ppk deket pada 27 april 2013 masing - masing  sebesar rp 10 ribu,  di tujuh belas desa yang setiap desanya sebesar rp 30 ribu.
"semula ketua dan anggota pps itu diminta rp 15 ribu.
tapi disepakati rp 10 ribu,''ungkap ilham saat di kantor panwaslukab jalan sunan drajad, kamis (16/5/2013).
menurut ilham, dari hasil investigasi terhadap ketua dan anggota pps , alasan permintaan uang  yang terkumpul sebanyak  rp 510 ribu itu untuk percepatan pembuatan laporan pertanggung jawaban (lpj) pps yang akan dibuatkan ppk.
 ilham mengaku sudah melakukan kroscek dengan ketua maupuan anggota pps  dan anggota ppk deket.
"anggota ppk deket mengakui adanya pemotongan itu, namun ditegaskan itu merupakan kesepakatan bersama,"tambah ilham.
bahkan untuk memperkuat laporannya, ilham menambah bukti rekaman percakapannya dengan ketua dan anggota pps yang diabadikan dalam sebuah cd.
sementara itu, koordinator divisi bidang penindakan dan penanganan laporan, mustakim khoiron yang menerima laporan ilham mujiono menandaskan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan kebenaran laporan itu.
 jika benar ditemukan tindakan pemotongan gaji milik ketua dan anggota pps, sepenuhnya panwaslukab akan menyerahkannya ke kpuk.
"karena  pps itu jalurnya ada dibawah tanggungjawab kpu.
jadi soal ada salah atau tidak, ada sanksi maupun tidak semua tergantung kpuk,"kata mustakim.
ketua ppk deket, syafi'i dikonfirmasi surya melalui ponselnya  hingga beberapakali tidak berhasil.
hingga tiga kali ponselnya diangkat, ia mengaku tidak bisa mendengar  pertanyaan surya.
"wah tidak dengar sama sekali," jawab syafi'i hingga beberapakali.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com