Bantuan Program Keluarga Harapan Disunat

surya online, pamekasan – sejumlah masyarakat pamekasan penerima bantuan dana kesehatan dan pendidikan lewat program keluarga harapan (pkh) 2013, mempertanyakan dana yang mereka terima.
 selain besarnya dana antara warga penerima satu dengan lainnya tidak sama, juga nilainya pkh ini diduga disunat oknum dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (dinsosnakertrans) pamekasan, selaku penyalur dana pkh.
 beberapa penerima dana pkh di kecamatan galis, pamekasan, kepada surya, minggu (19/1/2014), mengungkapkan, ketika digelar pertemuan di balaidesa yang dihadiri pendamping, warga diberitahu jika mereka mendapat bantuan dana pkh untuk masyarakat miskin.
 saat itu petugas pendamping, hanya mengatakan, besarnya bantuan kepada setiap penerima tidak sama karena sudah merupakan ketentuan dari pusat, yakni minimal  menerima rp 550.
000 dan maksimal menerima  rp 2.
790.
000.
 ketika di antara warga menanyakan kenapa setiap warga dana pkh yang diterima bisa tidak sama, pihak pendamping menjawab semua kebijakan pusat.
kepada sesama warga penerima pkh, tidak boleh iri dan terima saja, karena itu sudah rezekinya.
penjelasan seperti itu menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan warga.
 kemudian, pada kamis (16/1/2014) lalu, warga berbondong-bondong data ke kantor pos untuk menerima dana pkh.
sistem pencariannya seperti pencairan dana bantuan langsung sementara masyarakat (blsm).
hanya saja saat itu, sebagian besar warga menerima rp 540.
000.
 “katanya setiap warga minimal menerima rp 550.
000, tapi kenapa kami hanya menerima rp 540.
000.
kemana uang rp 10.
000 dan untuk apa, tidak dijelaskan,” kata salah seorang warga.
 kepala dinsosnakertrans pamekasan, al walid, yang dimintai konfirmasinya mengakatan, tidak ada pemotongan terhadap bantuan pkh dari kementerian sosial (mensos) itu, karena pencariannya diterima langsung warga lewat kantor pos di kecamatan masing-masing.
 tidak sama besarnya dana pkh yang diterima, disesuaikan dengan jumlah keluarga yang bersangkutan.
semakin banyak yang di tanggung, makin besar uang bantuan yang mereka terima.
dikatakan, jika bantuan mereka berkurang rp 10.
000, bukan karena dipotong, tapi untuk saldo di rekening penerima di kantor pos,  agar rekeningnya tidak kosong untuk penciran dana pkh berikutnya.
 dijelaskan, saat ini jumlah penerima pkh di pamekasan sebanyak 21.
304 orang yang tersebar di 13 kecamatan.
anggaran seluruhnya sebesar rp 13.
317.
700.
000.
 “pencarian dana ini tiap tiga bulan sekali.
kecurigaan masyarakat mengapa tidak sama bantuan yang mereka terima itu, kami memaklumi.
tapi yakinlah, kami melangkah ini sudah sesuai prosedur dan pendataan ini sudah kami validasi sesuai yang didata tim pendamping,” ungkap al walid.




baca juga



keluarga harapan lamongan terbesar se jatim





penulis: muchsin

editor: satwika rumeksa






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Bantuan BSPS Disunat

sumenep - sedikitnya 56 warga desa kalianget timur, kecamatan kalianget sumenep, melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) dari bappenas tahun 2013 ke wakil bupati sumenep, senin (10/6/2013).
potongan tersebut diduga dilakukan oleh aparat desa setempat dengan masing-masing orang dipotong rp 5.
000.
000,- per orang.
dana bantuan dari bappenas untuk rehab rumah tidak layak huni tersebut, tidak utuh diterima penerimanya.
masing-masing orang seharusnya mendapat jatah rp 6.
000.
000, tetapi mereka hanya diberi rp 700.
000 hingga 1.
000.
000 per orang.
samya (60), warga desa kalianget timur, kecamatan kalianget sumenep, menuturkan, dirinya hanya menerima rp 700.
000 dari rp 6.
000.
000 yang semestinya ia terima.
uang rp 700.
000 itupun tidak diterima sekaligus, melainkan diterima dalam dua tahap.
tahap pertama hanya diberi rp 500.
000, padahal kabarnya rp 3.
000.
000.
"tahap kedua rp 200.
000, padahal katanya saya terima rp 3.
000.
000 lagi.
jadi total penerimaan saya hanya rp 700.
000, selebihnya di aparat desa kami,'' papar samya.
modus aparat desa saat memotong uang bantuan mengaku uang yang diterima akan dihitung dulu.
tetapi kenyataannya hingga pertengahan tahun 2013, jatah uang tersebut tidak jelas keberadaannya.
"kalau ditanya mereka selalu bilang nanti dan tak pernah ada kabar pastnya," lanjut samya.
"ini harus diusut tuntas.
hak warga harus dikembalikan.
kasihan kan, warga miskin yang menjadi korban oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggungjawab," tukas sarkawi (50), tokoh masyarakat desa kalianget timur yang ikut mendampingi penerima bspswakil bupati sumenep yang menerima laporan mengaku kesal dan sangat menyayangkan terjadinya pemotongan terhadap penerima dana bantuan bsps untuk orang miskin.
jika hal itu dilakukan oleh aparat desa, maka pihaknya akan ikut serta mengusut tuntas pelakunya.
"ini sudah sangat keterlaluan, silahkan laporkan pada kami, jika di temukan ada pemotongan pada bantuan dana bsps tersebut, kami tidak akan tinggal diam dan akan rekomendasikan ke ranah hukum," tegas wabup.
kepala bappeda sumenep, r idris justru membantah ada pemotongan dana bantuan bsps yang dilakukan oknum aparat desa karena bantuan tersebut dikirim langsung ke rekening penerima bantuan dan dapat dicairkan sendiri oleh warga penerima manfaat bantuan tersebut.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com