Halaman

Tampilkan postingan dengan label Dipertany. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dipertany. Tampilkan semua postingan

Rabu, 29 Mei 2013

Hasil Deviden Penyertaan Modal di BPD Jatim Dipertanyakan DPRD Surabaya








surabaya - adanya usulan tambahan penyertaan modal ke bpd jatim dari hasil konversi modal dipertanyakan seluruh fraksi dprd surabaya.
salah satu yang dipertanyakan adalah bagi hasil deviden yang diterima pemkot surabaya dari hasil usaha bpd jatim.
"selama ini deviden dari bpd jatim belum jelas berapa setiap tahunnya," kata h junaidi, juru bicara fraksi pd dprd dalam rapat paripurna dprd surabaya, rabu (29/5/2013).
dijelaskan junaedi, dengan tidak adanya kejelasan soal deviden dari bank jatim setiap tahunnya yang diterima pemkot membuat sulit dilakukan pengawasan dan evaluasi.
demikian juga soal penyertaan modal ke bpd jatim bisa mensejahterakan rakyat surabaya atau belum.
"pertanyaan ini yang kami harap bisa dijawab pemkot terkait usulan tambahan pnyertaan modal hasil konversi modal ke bpd jatim," tutur junaedi.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com

Jumat, 03 Mei 2013

Kinerja Depag Perlu Dipertanyakan








sidoarjo - ketua kaukus politik perempuan, anik maslachah yang hadir dalam demo guru tidak kaget dengan kinerja di kementrian agama (kemenag).
pasalnya, banyak persoalan disana tetapi tidak seperti di dinas pendidikan (dindik).
"kami minta sekolah di bawah kendali kemenag bisa dijadikan satu di bawah tanggungjawab dinas pendidikan," tegas perempuan yang juga anggota dprd sidoarjo itu.
berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa koleganya yang duduk di dpr ri, banyak anggaran di kemenag yang saat ini ditunda karena lpj-nya banyak yang belum tuntas.
"bukti yang ada ini, kinerja kemenag perlu dipertanyakan," tandas politisi pkb itu.
hal senada juga dilontarkan achmad amir aslichin yang menjadi ketua fraksi pkb dprd sidoarjo yang hadir dalam aksi guru di rohmatu umah.
"dunia pendidikan yang ada ini berhubungan dengan hajat hidup puluhan ribu di guru khususnya di sidoarjo.
kami mendorong agar tanggung jawab pendidikan di sekolah formal keagamaan seperti mi,mts dan ma diambil alih dinas pendidikan," katanya.
menurutnya, di beberapa sekolah anggaran untuk mi, mts belakangan diketahui hilang begitu saja.
padahal anggaran yang ada itu untuk mendidik generasi muda yang berbasis agama.
"nah ini bagaimana pertanggung jawabannya, ini menyangkut hak guru," paparnya.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com