Kadindik Mojokerto Diminta Mundur

Kadindik Mojokerto Diminta Mundur

surya online, mojokerto - pelaksanaan ppdb online di kota mojokerto dinilai merah oleh komisi iii dprd karena dinas pendidikan selaku penyelenggara ppdb gagal melaksanakan amanat perwali 55 tahun 2014 tentang ppdb.
kalangan dewan bahkan saat ini tengah mendesak kepala dinas pendidikan hariyanto harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas kacaunya pelaksanaan ppdb dan dituntut mundur dari jabatannya.
"bentuk pertanggungjawabannya, kepala dindik harus mundur.
kalau ingin tetap bertahan, dia harus menyesuaikan hasil ppdb sesuai perwali.
tidak ada dalam mandat perwali bahwa pengisian pagu dalam kota diisi siswa luar kota," kata ketua komisi iii sunarto, minggu (6/7/2014).
pengisian bangku kosong dengan mencomot begitu saja siswa luar kota adalah hal yang tidak perlu.
ini sama saja sengaja melepas kuato 10 persen.
sesuai perwali maupun juknisnya, tegas dinyatakan bahwa jumlah siswa luar kota yang diterima maksimal 10 persen dari total pagu.
rata-rata pagu sekolah 300-an anak.
itok, sapaan sunarto, dari sembilan smpn, hanya empat smpn yang mengikuti aturan pagu, lima smpn lainnya jumlah siswa luar kota mencapai 24,22 persen.
bahkan tiga sman yang ada di kota ini, pagu luat kota terisi hingga 35,35 persen, sampai di smpn 6 mojokerto terjadi kekurangan siswa 67 kursi.
dua kelas ini dibiarkan melompong.
"kuota 10 persen sudah dilanggar, ini fatal.
jangan berkelit jika penambahan pagu siswa luar kota itu bisa dibenarkan.
sebab tidak ada sama sekali aturan dalam perwali maupun juknis yang dikeluarkan dia (hariyanto) yang mengatur penambahan pagu itu.
apalagi sampai mengisinya dari pagi luar kota jika terjadi kekurangan," tegas itok.
dari laporan yang diterima komisi iii, itok memiliki sejumlah catatan buruk dalam ppdb tahun ini.
diantaranya, sosialisasi sangat minim sehingga banyak masyarakat tidak paham.
pada hari terakhir pendaftatan sistem ppdb online mengalami drop ber jam-jam dan macet.
terjadi perubahan pagu siswa luar kota secara mendadak.
kepala dindik hariyanto kepada surya menyatakan, pihaknya memang membiarkan 79 kursi kosong.
tidak mungkin membuka pendaftaran ppdb untuk gelombang dua untuk memenuhi kekurangan itu.
ini yang akan menyalahi perwali.
"tak ada yang salah dengan pendaftar jalur luar kota untuk kita alihkan ke pagu dalam kota yang kurang," kata hariyanto.
soal desakan komisi iii yang memintanya harus bertanggungjawab, termasuk mundur, hariyanto tak memperdulikan.
pihaknya sudah berjalan sesuai aturan.
"bentuk  tanggung jawab saya tetap pada aturan.
saya melangkah sesuai perwali.
tidak akan kami isi bangku kosong yang saat ini ada.
saya ingin tunjukkan bahwa saya transparan dalam ppdb," kata hariyanto.




terkait#79 kursi, dibiarkan, kosong

baca juga



79 kursi dibiarkan kosong





penulis: nuraini faiq

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com