Di Sumenep. Dana Operasioanl TPS Diduga Dipotong

surya online, sumenep– dana operasional untuk tempat 26 pemungutan suara (tps) pilpres 9 juli 2014 lalu, di desa lenteng barat, kecamatan lenteng, sumenep diduga dipotong masing-masing sebesr rp 620.
000, yang dilakukan oknum panitia pemilihan kecamatan (ppk) lenteng, sumenep.
seharusnya setiap tps mendapatkan dana operasional sebesar rp 4.
200.
000, namun yang diterima hanya sebesar rp 3.
580.
000.
sehingga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di sejumlah desa di kecamatan lenteng, protes.
“jadi seluruh potongan yang dilakukan oleh oknum ppk lenteng ini mencapai rp 16.
000.
bagi orang lain mungkin nilai potongan itu tidak seberapa, tapi bagi kami potongan sebesar rp 620.
000 itu sangat berarti,” ungkap h halili, ketua pps desa lenteng barat, lenteng, sumenep, jumat (11/7/2014).
modus pemotongan dana tps oleh oknum ppk lenteng, dengan cara mengurangi dana sewa terop untuk tps.
sewa terop seharusnya rp 750.
000, hanya diberikan rp 500.
000.
dan dana tersebut masih dipotongan lagi sebesar rp 25.
000, dengan alasan untuk pembelian kalkulator (mesin hitung), karena kalkulator yang dipakai pada pemilu legislatif hilang, sehingga masing-masing tps harus membeli kalkulator baru.
”yang jelas kami merasa kesal atas tindakan oknum ppk, yang telah merampas hak kami, dan kami berharap ppk sudi mengembalikan hak kami, karena dana tersebut besar artinya bagi kami,” harpnya.
salah satu anggota ppk kecamatan lenteng, a saheri, belum bisa memberikan klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana tps, dan pihaknya mengaku belum memegang rancangan anggaran belanja (rab) untuk biaya pilpres, untuk masing-masing tps.
”kalau masalah pemotongan, kami belum tahu karena kami belum memegang rab untuk masing-masing tps.
jadi kami mohon maaf untuk sementara waktu, kami akan kordinasi dengan teman yang lain dulu,” jawabnya singkat.
divisi hukum  komisi pemilihan umum (kpu) sumenep, achmad zubaidi, mengku belum menerima laporan terkait dugaan pemotongan dana pembutan tps dan dana honor petugas tps di desa lenteng barat, kecamatan lenteng.
sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah.
namun demikian pihaknya akan menelusuri dugaan pemotongan dana operasional tps dan honor kpps.
”sampai saat ini kami masih belum menerima laporan dugaan pemotongan, baik secara tertulis, maupun bentuk konfirmasi lainnya dari pps lenteng barat, tapi jika nantinya kami menemukan adanya pemotongan, maka kami akan memeberikan tindakan tegas,” ungkapnya.
sedangkan sanksi yang akan diberikan pada oknum anggota pp yang terbukti melakukan pemotongan, kpu sumenep akan memecat dari jabatannya.
namun untuk memberikan sanksi, pihaknya harus memiliki bukti yang cukup dan harus melalui rapat pleno kpu.
”biasanya, kalau masalah sanksi bagi yang sudah terbukti melakukan pelanggaran, sanksinya adalah jabatannya,” pungkas fajar rahman, sekretaris kpu sumenep.





baca juga



kpu sumenep : masih tunggu tambahan surat suara dari kpu pusat





penulis: moh rivai

editor: satwika rumeksa






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com