| Perangi Diskriminasi, Komnas HAM Gandeng Pemprov Jatim |
surya onlie, surabaya - komnas ham akan menggandeng pemprov jatim untuk memerangi diskriminasi dan menegakkan hak asasi manusia.
tawaran kerjasama tersebut disampaikan wakil ketua bidang eksternal komnas ham, siane indriani ketika bertemu wakil gubernur jatim saifullah yusuf, rabu (25/6/2014) di kantor gubernur.
menurut siane, tugas komnas ham tidak hanya seputar pelanggaran ham saja, tapi juga upaya preventif kemanusiaan.
sehingga komnas ham juga punya kewajiban untuk mendampingi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat.
"makanya kami ingin menjalin kerjasama dengan pemprov jatim agar kebijakan yang diambil dapat berpihak pada prespektif ham," ujarnya.
dengan adanya kerjasama antara-komnas ham dan pemprov jatim, kebijakan pengambilan keputusan pemerintah selain berorientasi pada pembangunan dan ekonomi juga harus berpihak kepada masyarakat, baik di lapisan atas maupun bawah.
“dengan begitu terwujud pemerataan dan keadilan di masyarakat," kata siane.
salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah pelatihan, pendampingan, dan pemantauan, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
dia mencontohkan, di jawa barat, komnas ham terlibat dalam pembanguban waduk jati gede.
"kami memastikan bahwa manfaat pengairan itu bisa dirasakan masyarakat setempat, ganti rugi kepada masyarakat harus adil," tegas mantan wartawan surya ini.
wakil gubernur jatim saifullah yusuf menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan komnas ham.
menurutnya, kerjasama dengan komnas ham bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya fokus pada pembangunan global semata, tapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan berpihak pada rakyat kecil.
"kerjasama tersebut juga sebagai langkah preventif yang mendukung upaya pemerintah menuntaskan berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi di jatim," jelasnya.
gus ipul mencontohkan pembangunan kemanusiaan di eks lokalisasi dolly.
nanti akan dirumuskan, baik pencegahan, pemberdayaan dan pengawasan.
tujuannya agar tidak tumbuh lokalisasi baru.
"nanti akan kita beri pendidikan, pelatihan, dan pemantauan kepada para penghuninya agar bisa memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang lebih bermartabat” katanya.
untuk itu, gus ipul minta kerjasama dengan komnas ham tersebut nantinya dituangkan dalam memorandum of understanding (mou) agar bisa dijadikan payung hukum yang kuat serta memperlancar implementasi di lapangan.
"kalau bisa mou kerjasama bisa dilaksanakan sebelum lebaran atau paling lambat pada hari kemerdekaan indonesia, 17 agustus nanti sudah diteken," harap gus ipul.
baca juga
dprd surabaya : pedagang gagal masuk pasar turi, bahan evaluasi pemkot
hpp pasar turi : harus ada kebijakan untuk pedagang kecil
pedagang pesimistis bisa jualan di pasar turi jelang puasa
psk di moroseneng sememi disembunyikan di kamar kos
psk di sememi seharga rp 120.
000
penulis: mujib anwar
editor: parmin
tweet
Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.