Pemkot Batu Dinilai Kurang Transparan

surya online, batu - transparansi program, kebijakan dan anggaran pemerintah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat agar bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga bisa memunculkan pemerintahan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
hal itu disampaikan koordinator good government activator alliance (ggaa) jatim, sudarno, rabu (12/2/2014).
dalam kesempatan itu, sudarno mendorong pemerintah kota (pemkot) batu mencontoh daerah lain di jawa timur yang sudah melakukan transparansi lebih dulu.
beberapa daerah yang sudah melakukan adalah, situbondo melalui poster dan baliho, sampang dan pamekasan melalui koran.
bahkan mereka sudah mempublikasikan kepada masyarakat sejak 2013.
sedangkan kabupaten malang dan trenggalek akan mempublikasikan apbd tahun 2014 dalam bentuk poster.
menurut sudarno, di kota batu, publikasi seperti itu belum ada sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan dan program dengan baik.
apalagi di batu, media informasi sangat minim, bahkan videotron yang sudah ada tidak mampu dijadikan media publikasi.
"saya yakin 90 persen masyarakat batu tidak mengetahui apbd kota batu dan digunakan untuk apa saja.
setiap enam bulan sekali, sesuai uu kip 14/2009 tentang keterbukaan informasi publik, pemkot harus menyampaikan kepada masyarakat hasil kinerjanya," ujar sudarno.
bukan hanya minimnya publikasi yang dilakukan oleh pemkot, di dprd juga sangat lemah karena tidak ada media efektif dalam bentuk transparansi.
ggaa pernah mencoba mengajukan dokumen negara dalam bentuk rencana kegiatan anggaran (rka) dan apbd, namun mereka hanya memberikan dokumen apbd saja, sedangkan rka tidak diberikan.
"rka sulit kami dapatkan.
padahal dokumen ini tidak mengganggu keamanan negara tapi ada indikasi mengganggu ketahanan (sumber uang) mereka (dprd-pemkot)," katanya.
melihat kondisi seperti itu, supaya pemerintahan di kota batu lebih baik, maka perlu segera ada penataan reformasi birokrasi.
misalkan perangkat skpd harus menyediakan database 2014.
memanfaatkan media publikasi yang dimiliki pemkot, seperti videotron, papan pengumuman di kelurahan dan kecamatan agar masyarakat mudah mengakses informasi.
"kami melihat ada ketakutan dari pemkot jika dokumen publik seperti rka dan apbd dijadikan sorotan masyarakat.
saya lihat paradigma keterbukaan publik belum menjadi semangat di pemkot batu.
kalau sudah menjadi semangat, transparansi, kebijakan publik, bukan hal yang menakutkan bagi mereka.
karena tidak terbuka, maka kami menyinalir ada dugaan korupsi oleh eksekutif dan legislatif yang tidak mau diendus masyarakat," pungkasnya.
ketika surya mencoba untuk menanyakan tentang lemahnya publikasi mengenai anggaran dan program pemkot batu kepada sekkota batu, widodo melalui stafnya, widodo menolak untuk berkomentar.



terkait    #pemkot batu, dinilai, kurang transparan

baca juga



langkah penghematan anggaran kunker dprd dinilai positip


pengembalian mobil dinas ketua dprd dinilai positip


penyelenggara pilkades dinilai tidak tegas


terkait wartawan disebut terima dana kematian, pemkot batu mengaku salah alamat


puluhan pendukung abdul majid luruk kpu batu





penulis: iksan fauzi

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com