GTT dan PTT Tuntut Pengangkatan

GTT dan PTT Tuntut Pengangkatan

surya online, sidoarjo - guru tidak tetap (gtt) dan pegawai tidak tetap (ptt) mulai sd sampai sma dari seluruh sidoarjo menduduki dprd sidoarjo menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan pemkab sidoarjo, selasa (13/5/2014).
aksi yang dilakukan  oleh 200 guru ptt dan gtt cukup membuat kaget anggota dprd yang ada karena mereka yang berseragam keki itu datang satu persatu kemudian berkumpul di halaman dan langsung menuju ruang tengah (lobi) dprd.
mereka berkumpul dan duduk untuk mendengarkan arahan dari korlap aksi, nur subkhan yang juga guru sdn ental sewu, kecamatan buduran.
dalam aksinya, mereka menggelar spanduk bertuliskan ‘honorer k2 kabupaten sidoarjo juga bagian dari nkri, pns hak kami’.
ptt dan gtt juga membawa poster bertuliskan ‘bapak bupati beri kami sk agar bisa ikut sertifikasi serta aneka poster lain yang nadanya minta agar mereka dijadikan pns.
ketua forum honorer k2 delta sidoarjo (fhk2ds), nur subkhan, menjelaskan, para guru yang mendidik mulai dari sd hingga sman/smkn upahnya hanya rp.
200.
000 hingga rp 400.
000/bulan.
upah yang sangat minim itu membuat kehidupan gtt dan ptt kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“upah yang kami terima tidak sebanding dengan kinerja yang dikerjakan selama ini.
beban kerja lebih besar produktivitasnya dan cenderung dijadikan tameng untuk berbagai kegiatan.
belum lagi mayoritas pendidik berbasic pendidikan s1 atau sarjana penuh,” tandasnya.
nur subhan berharap, pemkab dan dprd sidoarjo memberi kesempatan dan memperjuangkan gtt dan ptt untuk mendapatkan tunjangan profesi seperti guru lain.
“bandingkan dengan para guru pns yang memperoleh tunjangan sertifikasi.
kami tidak ada apa-apanya.
padahal beban mengajar kami juga sama.
intinya kami sama-sama mencerdaskan anak bangsa.
tapi belum ada perhatian dari pemerintah,” tandasnya.
para guru menuntut bupati mengeluarkan surat keputusan (sk) pengangkatan sebagai honorer daerah (honda) sambil menunggu pengangkatan menjadi pns karena sk bupati bisa menjembatani munculnya peluang untuk proses sertifikasi yang disesuaikan dengan usia para guru.
“sk yang diterima guru honorer hanya dari kepala sekolah atau komite sekolah.
praktis sk itu tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan nuptk apalagi menuju proses sertifikasi,” jelasnya.
tuntutan yang diminta para gtt dan ptt, pertama, bupati mengeluarkan sk pengangkatan gtt dan ptt k2 sebagai honorer daerah (honda).
kedua, pemkab sidoarjo menolak cpns umum tahun 2014 kalau belum k2 habis.
serta mengangkat k2 menjadi pns tanpa tes berdasarkan masa kerja dan usia kritis.
ketiga, masukan data base honorer non kategori yang mempunyai nuptk agar mereka bisa mengikuti proses sertifikasi.
anggota komisi d, wijono yang menerima rombongan gtt dan ptt akan menyambungkan lidah ke pemkab sidoarjo.
“dari keluhan yang ada, kami akan meneruskan ke pemerintah,” tuturnya.
sementara, kepala dinas pendidikan (kadindik) sidoarjo, h mustain baladan, untuk mengangkat menjadi pns adalah pemerintah pusat.
“daerah hanya sebagai pelaksana saja dan yang berwenang mengangkat adalah pemerintah pusat bukan dari dinas pendidikan,” terangnya.
mustain juga mengungkapkan gtt dan ptt yang masuk dalam k2 sudah diberi kewenangan untuk mengingkuti tes cpns pada 2013 lalu.
namun jumlah guru yang dibutuhkan tidak terlalu banyak akhirnya mereka tidak diterima.
“k2 saat rekrutmen cpns mendapat prioritas pertama,” tandasnya.




terkait#gtt dan ptt, tuntut, pengangkatan

baca juga



ribuan warga sumurber gresik tutup jalan pantura


tiga mahasiswa iain dituntut lima bulan penjara


mengaku bukan pelaku utama, terdakwa keberatan dituntut 10 tahun


pmii kota malang tuntut nasionalisasi ladang migas


ratusan perawat di kabupaten malang berdemo ancam mogok kerja





penulis: anas miftakhudin

editor: wahjoe harjanto






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com

Dinkes Gresik Kembalikan Masalah Bidan PTT ke Menkes

gresik - dinas kesehatan gresik mengembalikan permasalahan bidan pegawai tidak tetap (ptt) kepada peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 7, tahun 2013, tentang perpanjangan bidan ptt.
kepala dinas kesehatan kabupaten gresik, sugeng widodo mengatakan, proses rekrutmen bidan ptt dilakukan langsung oleh menteri kesehatan.
program ini untuk menyelamatkan para ibu jelang melahirkan.
"jika programnya sudah habis masak akan diperpanjang lagi.
kalau memang masih ada programnya bidan ptt bisa ikut mendaftar ulang, sebab tidak ada larangan untuk mendaftar lagi," kata sugeng, jumat (12/4/2013).
pemda gresik tidak bisa merekrut bidan ptt sebelum ada kebutuhan.
"jika pemda membutuhkan nanti bisa mendaftarkan.
kami tidak bisa memberikan prioritas ke bidan ptt yang sudah lama mengabdi, sebab bisa menyalahi aturan.
para bidan ptt saat mendaftar sudah membuat pernyataan bahwa tidak akan menuntut menjadi pns," jelas sugeng.
sebelumnya, puluhan bidan ptt se-kabupaten gresik wadul ke komisi d dprd setempat terkait permenkes nomor 7 tahun 2013 tentang penghentian kontrak bidan ptt.
bidan ptt di gresik tidak diperpanjang masa baktinya setelah dua kali perpanjangan.
pertama kontrak 3 tahun, kemudian dua kali perpanjangan selama 6 bulan.

Source from: surya[dot]tribunews[dot]com