Fraksi-fraksi DPRD Gresik Tanyakan Retribusi Tak Jelas

surya online, gresik - rapat paripurna dprd gresik terkait pemandangan umum (pu) nota pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) 2013, jumat (20/6/2014), mengundang sejumlah pertanyaan sejumlah fraksi.
hal ini karena banyak laporan keuangan pemerintah kabupaten gresik belum jelas.
fraksi partai kebangkitan bangsa (fpkb) mempertanyakan retribusi perizinan tertentu ditargetkan rp 10 miliar pada 2013 tapi terlaksana hanya rp 1,8 miliar.
"ada dua perusahaan besar di kabupaten gresik pt petrokimia gresik dan pt amerada hess yang berganti nama pt saka migas.
dua perusahaan ini belum membayar retribusi izin gangguan.
kapan perusahan tersebut bisa ditagih retribusinya," kata sujono, anggota fpkb saat membacakan pandangan umum.
pu fkb yang dibacakan sujono juga mempertanyakan ke bupati gresik sambari halim radianto terkait tunggakan piutang pt petrokimia gresik (pkg) berupa tunggakan sewa perairan untuk reklamasi.
sewa perairan sejak 26 pebruari 2011 sampai 25 pebruari 2015 sebesar rp 4,5 miliar dan sewa perairan sejak 10 september 2011 sampai 9 september 2014 rp 751 juta, total rp 6,3 miliar.
"sampai kapan waktu yang dibutuhkan dinas perhubungan untuk menyelesaikan tagihan piutang tersebut?" katanya.
fpkb juga mempermasalahkan tentang proyek stadion bukit lengis yang di tahun 2013 tidak diserap rp 42,2 miliar, dikawatirkan akan mangkrak dan tidak jelas bagaimana solusinya.
"sampai sekarang masih 46 persen," imbuhnya.
selain itu, fpkb juga mempertanyakan pendapatan asli daerah (pad), retribusi daerah, piutang dana bagi hasil, belanja hibah dan bantuan sosial dan belanja tak terduga.
"ini sebagai catatan sejarah buruk perusahaan badan usaha milik negara (bumn) ada tunggakan retribusi," kata moh syafi' am, anggota fpkb.
hal yang sama dengan pandangan umum (pu) fraksi partai kebangkitan nasional ulama (fpknu), juga mempertanyakan pad yang tidak memenuhi target, diantaranya di dinas perhubungan berupa retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan yang ditargetkan rp 17,6 miliar hanya terlaksana rp 13,6 miliar.
retribusi pelayanan parkir umum di tepi jalan umum ditargetkan rp 2,2 miliar, terlaksana rp 2,2 miliar terlaksana rp 1,2 miliar.
"tidak tercapainya target dua bidang retribusi ini tidak terlepas dari carut marutnya pengelolaan maupun implementasi dari regulasi di eksekutif," kata mohamd syaikhu, anggota fpknu, saat membacakan pu.
selain itu, fpknu juga mempertanyakan retribusi di dinas koperasi ukm dan perindag dan badan penanaman modan dan perizinan (bpmp).
di bpmp tentang izin gangguan ditargetkan rp 10 miliar terlaksana rp 1,8 miliar,fpknu juga mempermasalahkan anggaran belanja di tahun 2013 ditetapkan rp 2,9 triliun, terealisasi rp 1,8 triliun, sehingga terserap 90,75 persen.
"sesuai anggaran 2013, pemerinah daerah tidak bisa beralasan efisiensi tapi tidak menutup kemungkinan adanya kurangnya perencanaan yang jelas dan terukur," katanya.
fpknu juga mempermasalahkan piutang di dppkad dari pajak restora, pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan.
hal yang sama juga disampaikan fraksi hanura, gerindra, buruh (fhgb) juga mempermasalahkan tunjangan profesi pendidik (tpp) sudah dua tahun sejak 2012 sampai 2013 tidak cair untuk guru-guru.
selain itu dana tidak terduga rp 3 miliar tidak bisa cair hanya karena pertauran tapi skpd terkait tidak mau mencari solusi agar dana itu dapat tersalurkan.
"musim hujan masih banjir, dana tak terduga tidak serap," kata dedi stiawan, anggota fhgb.
selain itu fhgb juga mempertanyakan kinerja kabag hukum, yang masih banyak yang harus ditanganinya karena selalu kalah dalam ptun.
"ada 3 perangkat desa ambeng-ambeng, kecamatan duduksampean sampai saat ini tidak ada kejelasan statusnya dari pemerintah daerah, agar nasibnya tidak terkatung-katung," katanya.
berbeda dengan fraksi golkar, selaku partai yang dipimpin bupati gresik sambari halim radianto, hanya mempermasalahkan lhp bpk bahwa kinerja antar skpd tidak berjalan dengan baik, seperti di dishub, dppkad dan bpmp.
"sehingga hubungan skpd harus diharmoniskan," kata asroin widyana anggota fpg.
fpan tidak memilih tidak memberikan pandangan umum (pu).
kesempatan untuk membacakan pu hanya cukup singkat.
"kritikannya akan dirapatkan di fraksi," kata  faqih usman.
begitu juga dengan fpdip yang dibacakan mujid ridwan.
"pitung setiap tahun selalu tinggi berarti kinerja eksekutif tidak maksimal," kata mujid saat membacakan pu.
bupati gresik sambari halim radianto mengatakan, kritikan dari dprd merupakan masukan bagi pemda gresik untuk bekerja lebih baik.
"ini sebagi masukan bagi kami untuk memberikan bekerja lebih baik," kata sambari.





baca juga



siswa atlet berharap ada pembinaan


55 anjal outbond bersama polsek bubutan surabaya


sertifikat internasional tak jamin masuk jalur prestasi


psk dan mucikari tak perlu khawatir kehilangan dana kompensasi


majalah obor rakyat dibedah di surabaya





penulis: sugiyono

editor: parmin






tweet

Source from: surabaya[dot]tribunews[dot]com